30 Sep 2015

Ini Curhat Bidan yang Ikut Demo di Istana Negara

Sri Ningsih (40) ikut demo bersama ribuan rekannya sesama bidan di depan Istana. Lalu apa alasan bidan Puskesmas di Jepara ini rela ikut demo?

Sri mengungkapkan, dia kini masih merupakan bidan honorer di Jepara. Selama ini, dia dikontrak per tiga bulan dengan gaji Rp 1,4 juta per bulan. 

Kemudian bila kontrak diperpanjang, gajinya tetap sama. Gaji itu dinilai Sri tidak cukup. 

"Anak saya ada dua. Yang pertama kuliah semester dua. Sementara penghasilan tidak ada tambahan," kata Sri. 

Sri telah mencari kerjaan lain di rumah sakit. Namun usahanya terhenti karena terbentur usia. 

"Kebanyakan rumah sakit di Jepara atau Yogyakarta mencarinya fresh graduate. Sementara usia saya sudah hampir 40 tahunan," ucap Sri.

Sri menyebut pemerintah tidak mau memberi solusi dengan mengangkatnya menjadi PNS. Padahal dia sudah mulai mengabdi menjadi bidan sejak 2005.

Sri pernah membuka praktek bidan sendiri di rumah. Namun menurutnya klaim biaya dengan BPJS lama.

"Sementara kita kan minta bantuan tenaga orang juga. Jadi tidak enak kalau ketunda. Ya semoga saja ini demo yang terakhir biar kami diangkat PNS," kata Sri. (nwy/try) 

Sumber : Detik.Com

28 Sep 2015

Ribuan Bidan Kepung Istana Negara

JawaPos.com – Ribuan bidan desa yang menamakan dirinya Forum Bidan Pegawai Tidak Tetap  (PTT) menggelar aksi damai di depan Istana Negara, Senin (28/9) pagi sampai siang ini.
Ribuan dukun bersalin dari 20 provinsi ini menuntut diangkat jadi pegawai negeri sipil (PNS), seperti yang dijanjikan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi kepada guru honorer K2.
Dalam aksi yang membuat arus lalulintas macet,  para demonstran yang mengenakan seragam putih putih kombinasi merah, berorasi mendesak Presiden Joko Widodo bersikap adil kepada bidan.
“Sekaranglah momentum  pembenahan sumber daya manusia khususnya  bidan desa yang telah mengabdi sejak tahun 2005 mendapatkan hak kepastian kerja,” teriak Ketua Forum Bidang PTT Indonesia Lilik Dian Ekasari di tengah massa.
Para demonstran yang rata-rata kaum perempuan meminta Presiden menyampaikan rencana pembuatan payung hukum pengangkatan bidan desa menjadi CPNS kepada Menteri Yuddy Crisyiandi serta. “Kami juga minta Presiden hentikan rekrutmen  bidan desa berlabel  PTT,”tandasnya.(had/jpg)
Sumber : JawaPos.Com

25 Sep 2015

Dukung Ibu Bekerja Tetap Beri ASI Eksklusif

ASI mengandung gizi tinggi yang sangat bermanfaat untuk kesehatan bayi. Badan Kesehatan Dunia, WHO, merekomendasikan bayi mendapat ASI eksklusif selama 6 bulan. Namun, tidak semua perempuan mempunyai kesempatan untuk memberikan ASI ekslkusif kepada bayi mereka dikarenakan bekerja.

Ibu bekerja selama waktu kerja  8 jam. Ini berdampak ibu tidak memiliki waktu yang cukup untuk menyusui anaknya. Keadaan tersebut diperparah dengan minimnya kesempatan untuk memerah ASI di tempat kerja, tidak tersedianya ruang ASI, serta kurangnya pengetahuan ibu bekerja tentang manajemen laktasi.

 Berdasarkan survei BPS tahun 2013, Jumlah angkatan kerja wanita terus meningkat setiap tahunnya. Saat ini dari 114 juta jiwa (94%), 38% diantaranya adalah pekerja perempuan (43,3 juta jiwa) yang 25 juta diantaranya berada pada usia reproduktif (BPS, Februari 2013). Secara fisiologis kelompok pekerja perempuan mengalami siklus haid, hamil dan menyusui yang memerlukan fasilitasi agar pekerjaan tidak terganggu dan kondisi fisik lainnya tidak mengurangi kinerja.

Oleh karena itu, program ASI eksklusif di tempat kerja merupakan terobosan yang dapat meningkatkan cakupan ASI eksklusif nasional. Peran berbagai pihak termasuk dunia industri dalam mendukung pencapaian ASI Eksklusif sangatlah penting. Selain itu, dukungan terhadap program menyusui di tempat kerja juga merupakan bentuk pencegahan terhadap diskriminasi perempuan di tempat kerja.

Capaian ASI eksklusif di Indonesia belum mencapai angka yang diharapkan yaitu sebesar 80%. Berdasarkan laporan SDKI tahun 2012 pencapaian ASI eksklusif adalah 42%. Sedangkan, berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan provinsi tahun 2013, cakupan pemberian ASI 0-6 bulan hanyalah 54,3% (Pusdatin, 2015). Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya pemberian ASI Eksklusif di Indonesia adalah belum semua tempat kerja menyediakan ruang ASI.

Demikian pidato Menteri Kesehatan RI yang dibacakan oleh Direktur Bina Kesehatan Anak dr. Elizabeth Jane Soepardi, M.Epid saat membuka acara peringatan Pekan ASI Sedunia (PAS) 2015 di Jakarta (14/9). Pekan ASI sedunia dilaksanakan setiap tahun pada awal bulan Agustus. Tema global Pekan ASI Sedunia tahun 2015 ini adalah Breastfeeding and Work, Lets make it work sedangkan tema nasional adalah Mari Dukung Menyusui di Tempat Kerja.

Guna mendukung pemberian ASI di tempat kerja, dr. Jane menyebutkan peraturan yang mendukung yaitu: UU Kesehatan No.39/2009 pasal 128, UU Ketenagakerjaan No. 13/2009 pasal 83, Peraturan Pemerintah No 33/2012 tentang pemberian ASI Eksklusif dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu.

Data dari International Labour Organization (ILO) Jakarta tahun 2015 menyebutkan, dari 142 perusahaan yang termasuk dalam daftar Better Work Indonesia (BWI), hanya 85 perusahaan yang memiliki ruang ASI.

Peraturan yang dibuat Pemerintah belum terlaksana secara menyeluruh dan merata, sementara itu promosi susu formula dilakukan dengan sangat gencar. Selain itu, kegiatan edukasi, advokasi, dan kampanye terkait pemberian ASI dan makanan pendamping ASI (MP-ASI) juga belum maksimal dilakukan, tegas Anung.

Selain hal tersebut di atas, dr. Jane menambahkan, faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan rendahnya pemberian ASI eksklusif di Indonesia ialah belum semua Rumah Sakit menerapkan 10 langkah menuju keberhasilan menyusui (LMKM), belum semua bayi memperoleh inisiasi menyusui dini (IMD) dan jumlah konselor menyusui sedikit.

Kepada seluruh tempat kerja, dr. Jane menyampaikan imbauan Menkes agar mendukung program ASI di tempat kerja dengan memberikan kesempatan bagi ibu bekerja untuk menyusui anaknya selama waktu kerja dan atau menyediakan tempat untuk memerah ASI berupa ruang  ASI di tempat kerja. Dengan demikian, hak bayi untuk mendapat ASI Eksklusif sampai usia 6 bulan dapat diwujudkan dan produktivitas pekerja perempuan dapat meningkat.

Dalam mendukung PAS 2015, Kementerian Kesehatan menyelenggarakan lomba Dengan ASI, Baduta Sehat, Ibu Bekerja Produktif yang diikuti oleh perwakilan dari beberapa propinsi di Indonesia. Melalui lomba tersebut,  diharapkan dapat memotivasi ibu bekerja untuk tetap bersemangat memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang kita cintai. 

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567; SMS 081281562620, faksimili: (021)52921669, dan alamat email kontak[at]kemkes[dot]go[dot]id.

Sumber : Depkes.Go.Id

23 Sep 2015

Kemenkes Himbau Jemaah Calon Haji Waspadai Perubahan Iklim

Menkes Nila F. Moeloek menyampaikan keprihatinan atas musibah jatuhnya crane di Mekkah, Saudi Arabia (11/9 ) yang menyebabkan korban jiwa dan korban luka, termasuk pada jemaah calon haji asal Indonesia.

Menkes berpesan agar para jemaah calon haji selalu memantau perubahan cuaca. "Terutama  fisik orangtua  akan lebih sensitif juga dengan udara dingin. Mudah-mudahan semua bisa diatasi. Kami juga mendoakan agar para petugas kesehatan diberi lindungan oleh-Nya dalam menjalani tugas yang tak ringan ini", kata Menkes.

Kepala Pusat Kesehatan Haji dr. Fidiansyah menyatakan pihaknya terus melakukan upaya edukasi, promotif dan preventif atas kejadian musibah tersebut. Adapun upaya yang dilakukan adalah 
1. Seluruh sektor menyampaikan edukasi ke petugas kloter dan jemaah haji untuk fokus ibadah di masjid pondokan dalam suasana cuaca yang fluktuatif. 
2. Seluruh penghubung ke rumah sakit arab saudi meningkatkan universal precaution ketika melakukan sweeping ke RSAS memakai masker dan meminimalisir kontak langsung dengan jemaah sakit. 
3. Seluruh kloter mulai menseleksi status kesehatan akhir jemaah untuk dinilai kesanggupannya (istittha'ah) sehingga terseleksi jemaah yang ikut badal haji atau safari wukuf.

Hingga tanggal 13/9 pukul 06.00 WAS adalah dirawat di RSAS Syisya 7 pasien;  RSAS An-Noor 7 orang;  RSAS Zaher 6 orang; RSAS King Abdullah 3 orang; BPHI 2 orang dan 8 jemaah wafat.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567; SMS 081281562620, faksimili: (021)52921669, dan alamat emailkontak[at]kemkes[dot]go[dot]id 

Sumber : Depkes.Go.Id

18 Sep 2015

Dinkes Pandeglang Gandeng MA dan Fatayat NU Sosialisasikan PHBS

DINAS Kesehatan (Dinkes) Pandeglang terus berupaya meningkatkan perilaku sehat masyarakat diantaranya dengan menggandeng organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk mensosialisasikan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Hal itu dilakukan Dinkes dengan menggelar pertemuan penguatan kemitraan yang dihadiri pengurus kecamatan Fatayat  Nahdlatul Ulama (NU) dan Mathla’ul Anwar yang digelar di Kharisma Hotel, Labuan pada 10-11 September lalu.
Kepala Bidang Sumberdaya dan Promosi Kesehatan Dinkes Pandeglang dr. H. Kodiat Juarsa, M.Kes mengatakan, tujuan penguatan kemitraan  dilaksanakan  guna meningkatkan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian masyarakat untuk hidup bersih dan sehat.  “Peran Ormas keagamaan yang tahun ini diwakili Fatayat NU dan MA ini sangat diharapkan dalam upaya menyehatkan masyarakat, karena organisasi ini terbukti memiliki peran sampai ke akar rumput,” terangnya.
Dijelaskan, penguatan kemitraan dalam peningkatan PHBS dilaksanakan berjenjang dengan melalui tahapan mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten, kecamatan sampai ke tingkat desa dengan melibatkan bidan desa.
Dalam pertemuan yang digelar selama dua hari itu diharapkan adanya kesepakatan kerjasama kemitraan dan peran serta Ormas untuk menysosialisasikan program PHBS melalui Majlis Taklim, sekolah maupun dalam kegiatan upaya kesehatan berbasis masyarakat.
Sekretaris Dinkes Pandeglang H. Didi Mulyadi mengungkapkan, pihaknya tidak bisa bekerja sendiri untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan . Hal itu karena sumberdaya kesehatan yang terbatas.  Oleh karena itu  Dinkes melalui program promosi kesehatannya mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak termasuk dengan ormas keagamaan di Kabupaten Pandeglang.
“fokus kegiatan organisasi kemasyarakatan meliputi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di lingkungan tempat ibadah, sekolah dan pesantren dalam ber PHBS serta pengembangan Desa Siaga Aktif,” kata Didi.

Pengurus MA Cabang Pandeglang Muamar mendukung langkah sector kesehatan yang mengajak ormas keagamaan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan warga Pandeglang.  Ia mengaku MA telah sejak lama berkiprah dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan pos pemberdayaan (Posdaya) Masyarakat salah satunya tentang pentingnya berperilaku hidup sehat di masyarakat.

16 Sep 2015

Ayo Ikut Lomba Film Pendek Menyambut Hari Kesehatan Nasional ke-51

Assalamulalaikum Wr. Wbr
DALAM rangka menyambut Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke 51 tahun 2015, Kementerian Kesehatan RI menyelenggarakan serangkaian lomba. Satu diantaranya adalah lomba yang diselenggarakan oleh Pusat Promosi Kesehatan (Puspromkes) yakni Lomba Film Pendek.
Lomba ini terbuka untuk umum, untuk itu kami mengajak segenap warga untuk ikut serta mendorong masyarakat umum (termasuk pelajar) untuk ikut aktif mengirimkan Film Pendek ini sedikitnya 1 film pendek.
Adapun tujuan diadakan lomba film pendek yaitu :
1. Masyarakat lebih tahu, mau dan mampu menjaga kesehatan di keluarga dan lingkungannya.
2. Masyarakat mengenal pelayanan dan fasilitas kesehatan dan mau memanfaatkan.
3. Sebagai tolok ukur pencapaian pesan kesehatan (perilaku, lingkungan dan fasilitas kesehatan) yang telah diserap masyarakat untuk mendukung program pemerintah.
4. Masyarakat menyampaikan pesan kesehatan yang benar melalui film.
5. Anak-anak penerus bangsa paham dan akan berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
Sasaran peserta yaitu :
anak-anak (usia di bawah 18), mahasiswa dan masyarakat umum.
Peserta lomba film pendek ini sebaiknya dikirim oleh Promkes Dinkes, namun begitu peserta juga boleh mengirim langsung ke panitia dengan ketentuan yang tercantum pada website promkes ke email: hknlombafilmpendek@gmail.com
Pengumuman dan ketentuan Lomba Film Pendek bisa dilihat pada link di bawah ini: http://promkes.depkes.go.id/portfolio/lomba-film-pendek-hkn-2015/ atau di http://promkes.depkes.go.id/dl/lomba%20film%20pendek.pdf
Demikian, semoga acara lomba ini mendapat respon masyarakat dengan baik. Atas peran dan partisipasi Bapak dan Ibu, saya menyampaikan banyak terimakasih.
Wassalamu alaikum warrahmatullahi wa barokaatuh,

Panitia Lomba,

Dra. Anis Boesrahassan, Apt.
mobile: 0813 1597 8759


12 Sep 2015

Hari Hepatitis Sedunia ke-6 Tahun 2015

Penyakit Hepatitis merupakan masalah kesehatan dunia yang serius, termasuk di Indonesia. Penyakit ini berpotensi menimbulkan dampak morbiditas dan mortalitas serta memerlukan perhatian dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, lembaga non pemerintah, maupun masyarakat. Penyakit hepatitis adalah penyakit kronis, sebagai silent killer. Banyak diantara kita mengetahui dirinya terinfeksi setelah berada pada tahap lanjut/kronis bahkan sudah terjadi sirosis dan kanker hati.

Besaran masalah Hepatitis di Indonesia saat ini diperkirakan sebesar 28 juta orang, dimana 14 juta diantaranya akan berpotensi untuk menjadi kronis, dan 10% dari yang kronis akan menjadi sirrosis bahkan kanker hati. Virus Hepatitis yang ada saat ini, berupa virus Hepatitis A, B, C, D dan E. Hepatitis A dan E, ditularkan secara fecal oral, dapat sembuh dengan sendirinya tetapi dapat menimbulkan suatu kejadian luar biasa. Sedangkan virus Hepatitis B dan C, bersifat kronis dapat menjadi sirrosis dan kanker hati. Oleh karena itu, dalam pengendalian Hepatitis virus maka Hepatitis B dan C lah yang berdampak sangat serius terhadap derajad kesehatan masyarakat, mengingat kita adalah negara endemis tinggi terhadap Hepatitis, maka pada tahun 1997 pemerintah telah melakukan upaya pencegahan dengan mulai melakukan imunisasi Hepatitis B pada bayi baru lahir secara nasional. Di samping itu juga untuk memastikan bahwa penderita Hepatitis B dan C dapat ditangani secara baik kata Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan RI Dr. H.M. Subuh, MPPM saat membuka peringatan Hari Hepatitis Sedunia. Acara dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo dengan 3000 orang peserta.

Hari Hepatitis Sedunia (HHS) yang diperingati setiap tanggal 28 Juli tiap tahunnya perlu menjadi momentum untuk meningkatkan perhatian, kepedulian dan pengetahuan berbagai pihak terhadap masalah Virus Hepatitis di Indonesia, pemerintah berharap upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran akan bahaya Hepatitis dilakukan tidak hanya pada saat peringatan HHS saja. Pengetahuan dan kesadaran yang tinggi akan bahaya Hepatitis akan bisa menyelamatkan ribuan  bahkan jutaan rakyat kita dari bahaya Hepatitis; kita bisa mendukung dan mengurangi beban individu, keluarga, masyarakat, pemerintah akan kerugian yang kita terima apabila masyarakat kita banyak menderita/terkena Hepatitis, tegasnya.

Rangkaian peringatan HHS diisi dengan berbagai acara, diantaranya adalah seminar tentang kepedulian hepatitis yang akan dilaksanakan pada hari rabu tanggal 29 agustus 2015  yang bertempat di Diandra Convention Centre dan jalan santai pada hari minggu tanggal 30 agusus 2015.

Start dan Finish jalan santai ini bertempat di Gedung Grahadi,  dengan rute jalan melewati Gedung Grahadi Jl. Gubernur Suryo Jl. Panglima Soedirman Jl. Basuki Rahmat Jl. Gubernur Suryo Gedung Grahadi. Dengan terselenggaranya acara peringatan hari hepatitis sedunia ini, kita semua diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang gejala-gejala hepatitis, deteksi dini, cara pengobatannya dan dapat membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat.

Sumber : Depkes.Go.Id

11 Sep 2015

Komisi IX DPR RI Dorong RSUD Pandeglang ‘Naik Kelas’

PANDEGLANG, (NEWSmedia) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) dari Komisi IX dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pandeglang, Jumat (4/9/2015). Dalam kunjungan tersebut, rombongan diterima langsung oleh Bupati Pandeglang, Erwan Kurtubi, di Pendopo Kabupaten Pandeglang. Saat mengunjungi pendopo, para rombongan sempat beraudensi dengan Bupati Pandeglang dan Kepala Puskesmas se-Kabupaten Pandeglang serta sejumlah camat.
Sebelumnya, para rombongan melakukan sidak ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Berkah Pandeglang, guna meninjau fasilitas pelayanan serta sarana yang dimiliki olelh RSUD milik Pemda Pandeglang tersebut.
Salah satu anggota DPR RI yang juga anggota tim BURT DPR RI, Andhika Hazrumy menjelaskan, bahwa kunjungan dilakukan ke RSUD Pandeglang, karena RSUD ini salah satu RSUD yang ada di Banten yang masih tertinggal kelasnya.
“Kami dari DPR RI bermaksud ingin meninjau bagaimana fasilitas, pelayanan, serta sarana yang dimiliki oleh RSUD berkah Pandeglang. Karena untuk seluruh RSUD yang ada di Banten sendiri, hanya RSUD Pandeglang saja yang masih jauh tertinggal kelasnya, yakni masih dalam kelas C,” kata Andhika saat di wawancarai di sela-sela kunjungannya, Jumat, (4/9/2015).
Andhika yang juga anggota Komisi III DPR RI ini menyayangkan, jika di RSUD tersebut banyak sekali kekurangannya, seperti obat yang tidak ada, pasien BPJS yang harus membayar dan membeli obat di luar rumah sakit serta pelayanan yang belum maksimal dari pihak rumah sakit.
“Saya menghimbau kepada masyarakat, khususnya pengguna BPJS, Jamkesmas atau yang lainnya yang di cover pembiayaannya oleh pemerintah, agar tidak membayar uang sepeserpun, walaupun dengan alasan apa pun. Jika memang ada, tolong hubungi saya,” tegasnya.
Di sisi lain, Andhika berharap agar komisi IX DPR RI yang membidangi urusan ini, mampu mendorong RSUD Berkah agar memiliki provider yang bisa meningkatkan fasilitas, sarana dan prasarana. Sehingga bisa naik levelnya dari level C menjadi level B, seperti umumnya rumah sakit yang ada di Banten.
“Kami dari DPR RI akan menjembatani untuk anggaran yang di perlukan RSUD Berkah Pandeglang ini. Karena tadi kita ketahui bahwa kekurangan obat serta fasilitasnya kurang memadai akibat dari minimnya anggaran yang diterima oleh pihak RSUD,” lanjutnya.
Menurut Andhika, secara pribadi dan lembaga ia memiliki beban moral untuk mendorong RSUD Berkah Pandeglang untuk lebih maju dan maksimal. Karena selain sudah menjadi tanggungjawab, RSUD Pandeglang juga berada di dapil dirinya waktu pemilihan legislatif lalu.
“Sebagai putra daerah yang mewakili Banten, saya akan maksimal mendorong pemerintah pusat untuk mengeluarkan anggaran demi meningkatkan tipe kelas RSUD Berkah ini. Terlebih di Banten, hanya RSUD ini yang belum jadi provider PT. Jasindo,” pungkasnya. (Adv)
Sumber : Media Online NewsMedia.Co.Id

10 Sep 2015

UU No. 18/2014 tentang Kesehatan Jiwa Minta Segera Diberlakukan


SERANG, (NEWSmedia) - Persatuan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Banten meminta Pemerintah Provinsi Banten memberlakukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Mengingat masyarakat di wilayah Provinsi Banten yang mengalami gangguan kejiwaan belum ditangani secara maksimal.
"Masyarakat Banten tidak sedikit yang mengalami gangguan kejiwaan, namun SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten belum maksimal menangani penyakit gangguan kejiwaan. Jadi kami minta Undang-Undang Kesehatan Jiwa diberlakukan di Provinsi Banten," kata Mahruz Ali, Perwakilan Persatuan BEM Se- Banten saat audiensi dengan Ketua DPRD Provinsi Banten, Asep Rahmatullah di Ruang Rapat Pimpinan DPRD di KP3B, Curug Kota Serang, Kamis (3/9/2015).
Ali mengungkapkan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menyebutkan Pasal 77, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan Jiwa. Pasal 81 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya rehabilitasi terhadap ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.
Kemudian Pasal 86 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan, penelantaran, dan/atau kekerasan terhadap ODMK (Orang Dengan Masalah Kejiwaan) dan ODGJ atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi ODMK dan ODGJ, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. "Kalau Undang-Undang Kesehatan Jiwa ini diberlakukan, kami yakin tidak mungkin ada masyarakat yang mengalami gangguan kejiwaan dipasung," ujarnya.
Supriyadi, Relawan ODMK menambahkan, akibat Undang-Undang tersebut belum diberlakukan di Provinsi Banten, lebih dari 137 orang yang menderita gangguan kejiwaan di Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang dibiarkan begitu saja, karena orang yang mengalami gangguan kejiwaan dianggap bukan penyakit medis. "Kalau dihitung dengan jumlah penduduk di Banten sebanyak 11,83 juta jiwa, 2 persennya mengalami gangguan kejiwaan. Parahnya lagi tenaga kesehatan kejiwaan di RSUD Banten masih minim, akibatnya penanganan terhadap orang yang menderita gangguan kejiwaan lebih banyak ditangani para relawan," kata Supriyadi.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Provinsi Banten, Asep Rahmatullah mengaku siap menindaklanjuti hasil audiensi tersebut dengan SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. "Dalam waktu dekat ini saya akan panggil SKPD terkait untuk membahas Undang-Undang Kesehatan Jiwa dan penanganan terhadap masyarakat yang mengalami gangguan kejiwaan, karena masalah ini harus ditangani secara maksimal," kata Asep sambil menutup pembicaraan.(ADV/Humas)
Sumber : Media Online NewsMedia.Co.Id

8 Sep 2015

Promosi Kesehatan Berperan Penting Dalam Pemberdayaan Masyarakat

SAAT ini masalah kesehatan masyarakat di Provinsi Banten dipengaruhi persoalan yang bersifat multifactorial hingga kini berada dalam masa transisi epidemiologis yang menyandang tiga beban “triple burden” kelompok penyakit dengan masih tingginya insidensi dan prevalensi penyakit menular, penyakit tidak menular dan munculnya “New Emerging Diseases” seperti SARS, H1N1 dan Mers.
Disamping itu diketahui tingginya angka kematian ibu dan bayi terkait persalinan. Salah satu factor utama penyebab masalah tersebut  adalah perilaku masyarakat.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten drg. H. Sigit Wardoyo, M.Kes saat memberikan pembekalan pada peserta pelatihan promosi kesehatan bagi tenaga Puskesmas tingkat Provinsi Banten yang di gelar di Hotel Sofyan Inn, Pandeglang, Selasa (1/9/2015).
Sigit mengungkapkan, upaya untuk mengatasi masalah tersebut diantaranya dengan melakukan intervensi perubahan perilaku yakni melalui upaya promosi kesehatan (promkes).
“Itulah sebabnya, pengelola Promkes harus dikuasai oleh petugas kesehatan di Puskesmas, terutama bagi para petugas Promkes dan Kepala Puskesmas,” ungkapnya.
Menurutnya, Program Promkes Puskesmas mempunyai peran yang sangat penting dalam proses Pemberdayaan Masyarakat . “Yaitu melalui proses pembelajaran dari, oleh dan untuk masyarakat, sesuai dengan lingkungan sosial budaya setempat, agar masyarakat dapat menolong dirinya sendiri dibidang kesehatan,” jelasnya.
Promkes juga kata Sigit berperan dalam proses peningkatan kualitas tenaga kesehatan agar lebih responsif dan mampu memberdayakan kliennya, sehingga akan tercapai pelayanan kesehatan yang bermutu, adil serta merata.
Kepala Sub Bidang Promosi Kesehatan Dinkes Banten Mahmud, M.Kes mengatakan, pelatihan promosi kesehatan bagi petugas Puskesmas Provinsi Banten diikuti 71 peserta yang terdiri dari para kepala Puskesmas dan pengelola Promkes  Puskesmas Kabupaten Lebak dan Kabupaten Tangerang.
“Kegiatan pelatihan dilaksanakan selama enam hari mulai tanggal 31 Agustus sampai dengan 5 September 2015 di Kabupaten Pandeglang,” terang Mahmud.
Dikatakan, peserta tak hanya menerima materi kelas dari fasilitator dan nara sumber, namun langsung mempraktekan kepada sasaran masyarakat .  Mereka melakukan praktek  lapangan tentang bagaimana melakukan advokasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Puskesmas Labuan dan Puskesmas Jiput Kabupaten Pandeglang.
“Sasaran kegiatan promosi kesehatan itu tidak hanya penyuluhan atau komunikasi informasi dan edukasi, tapi sangat luas meliputi kegiatan advokasi, pemberdayaan masyarakat, pemasaran sosial, sampai melakukan penggalangan kemitraan dengan stakeholder ,” imbuhnya.
Ditegaskan, petugas Puskesmas harus mampu menyelenggarakan Promkes karena merupakan salah satu pelayanan wajib Puskesmas, sehingga harus dikelola oleh petugas yang mempunyai kompetensi yang memadai dibidang promkes.
Adapun peran kepala Puskesmas, setelah mendapatkan pelatihan ini diharapkan memberikan dukungan sekaligus mengarahkan stap Puskesmas agar dapat menyelenggarakan program promkes secara lebih optimal.
Mahmud menambahkan, Dinkes Banten komitmen untuk memberdayakan seluruh Puskesmas di  8 kabupaten/kota Provinsi Banten supaya  tidak hanya berfungsi sebagai pusat pelayanan kesehatan  strata pertama (pelayanan pengobatan red). “ Puskesmas juga diharapkan dapat berfungsi sebagai pusat pemberadayaan masyarakat dan pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan,” ujarnya.
Oleh karena itu, pelatihan promosi kesehatan ini berkelanjutan setelah pada tahun 2014 melatih petugas Puskesmas Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang. “Tahun 2016 seluruh pengelola program promkes dan kepala Puskesmas di Kota Cilegon,Kota  Serang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan akan mengikuti pelatihan yang sama,” tandasnya.

7 Sep 2015

Dinkes Banten Komitmen Berdayakan Peran Puskesmas

DINAS Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten komitmen untuk memberdayakan seluruh Puskesmas di  8 kabupaten/kota Provinsi Banten supaya  tidak hanya berfungsi sebagai pusat pelayanan kesehatan  strata pertama (pelayanan pengobatan red).  Puskesmas juga diharapkan dapat berfungsi sebagai pusat pemberadayaan masyarakat dan pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan.
Hal itu diungkapkan Kepala Sub Bidang Promosi Kesehatan Dinkes Banten Mahmud, M.Kes usai menutup pelatihan promosi kesehatan bagi petugas Puskesmas tingkat provinsi yang digelar di Hotel Sofyan Inn Altama, Sabtu (5/9/2015)
Mahmud mengatakan, pelatihan promosi kesehatan bagi petugas Puskesmas Provinsi Banten diikuti 71 peserta  pengelola program promkes dan para kepala Puskesmas selama 6 hari mulai 31 Agustus – 5 September 2015.
Dikatakan, peserta peserta tak hanya menerima materi kelas dari fasilitator dan nara sumber, namun langsung mempraktekan kepada sasaran masyarakat .  “Mereka melakukan praktek  lapangan tentang bagaimana melakukan advokasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Puskesmas Labuan dan Puskesmas Jiput Kabupaten Pandeglang,” katanya.
“Sasaran kegiatan promosi kesehatan itu tidak hanya penyuluhan atau komunikasi informasi dan edukasi, tapi sangat luas meliputi kegiatan advokasi, pemberdayaan masyarakat, pemasaran sosial, sampai melakukan penggalangan kemitraan dengan stakeholder ,” imbuhnya.
Ditegaskan, petugas Puskesmas harus mampu menyelenggarakan Promkes karena merupakan salah satu pelayanan wajib Puskesmas, sehingga harus dikelola oleh petugas yang mempunyai kompetensi yang memadai dibidang promkes.
Kepala Dinkes Banten drg. Sigit Wardoyo saat membuka pelatihan mengatakan, saat ini masalah kesehatan di Provinsi Banten dipengaruhi persoalan yang bersifat multifactorial hingga kini berada dalam masa transisi epidemiologis yang menyandang tiga beban “triple burden” kelompok penyakit dengan masih tingginya insidensi dan prevalensi penyakit menular, penyakit tidak menular dan munculnya “New Emerging Diseases” seperti SARS, H1N1 dan Mers.

Upaya untuk mengatasi masalah tersebut diantaranya dengan melakukan intervensi perubahan perilaku yakni melalui upaya promosi kesehatan. Menurut Sigit, Program Promkes Puskesmas mempunyai peran yang sangat penting dalam proses Pemberdayaan Masyarakat . “Promkes juga berperan dalam proses peningkatan kualitas tenaga kesehatan agar lebih responsif dan mampu memberdayakan klien, sehingga akan tercapai pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata,” tandasnya.

2 Sep 2015

Waspadai 'Angin Duduk' (Sindrom Serangan Jantung Koroner) Bisa Menyebabkan Kematian

dr. H. Furqon Haitami
ADA sebuah artikel menarik mengenai angin duduk yang dialami salah satu rekan kerja saya yang mungkin juga bisa memberikan masukan mengenai “Angin Duduk” salah satu penyakit yang banyak membawa kematian, tapi apa sebenarnya angin duduk itu? Well ga ada salah nya kita coba menyimak artikel berikut:
Kemarin ada seorang teman dikantor yang meninggal di usia yang ke-31 dengan status single. Menurut dokter-dokter yang turut melayat, kemungkinan penyebabnya adalah angin duduk, karena pagi harinya dia masih masuk kantor, walaupun pada saat jam istirahat minta ijin pulang karena kepalanya pusing.
Kebetulan orang tersebut tidur sekamar dengan kakak perempuannya yang juga bekerja di kantor yang sama, dan masih sempat terbangun karena adiknya menanyakan minyak kayu putih sekitar setengah 12 malam, lalu paginya waktu dibangunkan pagi hari untuk berangkat ke kantor, ternyata sang adik sudah meninggal dengan posisi tidur dengan wajah sedikit menahan rasa sakit, dan kebiruan sekitar leher. Atas dasar itulah saya informasikan sedikit mengenai angin duduk atau nama kerennya Sindrom Jantung Koroner Akut.
Angin Duduk sama dengan Sindrom Jantung Koroner Akut Hanya dalam 15 menit sampai 30 menit, orang yang terserang angin duduk bisa meninggal. Padahal, penderita, sebelumnya terlihat sehat-sehat saja.
Dunia kedokteran selama dua tahun terakhir berhasil mengidentifikasi istilah baru penyakit jantung yang akrab disebut angin duduk. Ternyata, penyakit ini tak sekedar masuk angin berat, tetapi identik dengan Sindrom Serangan Jantung Koroner Akut (SSJKA).
Teridentifikasinya istilah ini, menurut Guru Besar Bidang Ilmu Penyakit Dalam FKUI, Prof DR dr Teguh Santoso.SpPD, di Jakarta, pekan lalu. Menandai sebuah koreksi besar terhadap mitos yang berkembang di masyarakat selama ini. Bahwa masuk angin hebat itu adalah penyakit yang berbahaya, bahkan bisa menimbulkan kematian hanya dalam waktu 15 hingga 30 menit sejak serangan pertama.
Jadi kata Teguh lagi, jika Anda tiba-tiba merasa nyeri dada, sebaiknya tidak melakukan aktivitas fisik apapun termasuk berhubungan seks. Segeralah pergi ke rumah sakit yang menyediakan fasilitas penanganan Gawat Darurat jantung.
Ingat!!! Tidak boleh lebih dari 15 menit setelah serangan nyeri pertama. Sindrom serangan jantung koroner akut merupakan penemuan terbaru akhir banyak disikapi masyarakat dengan tindakan yang salah. Misalnya, penderita dikerok, diberi minuman air panas, atau diberi ramu-ramuan untuk mengeluarkan angin. Padahal, penderita bisa meninggal mendadak tanpa ada tanda-tanda sakit.
Gejalanya:
Muncul keluhan nyeri ditengah dada, seperti:
- Rasa ditekan
- Rasa diremas-remas, menjalar ke leher, lengan kiri dan kanan, serta ulu hati.
- Rasa terbakar dengan sesak napas dan keringat dingin.
Keluhan nyeri ini bisa merambat ke kedua rahang gigi kanan atau kiri, bahu, serta punggung. Lebih spesifik, ada juga yang disertai kembung pada ulu hati seperti masuk angin atau maag.
Sumber masalah sesungguhnya hanya terletak pada penyempitan pembuluh darah jantung (vasokonstriksi).
Penyempitan ini diakibatkan oleh empat hal :
- Adanya timbunan-lemak (aterosklerosis) dalam pembuluh darah akibat konsumsi kolesterol tinggi.
- Sumbatan (trombosis) oleh sel beku darah (trombus).
- Vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah akibat kejang yang terus menerus.
- Infeksi pada pembuluh darah. Penyempitan itu, lanjutnya lagi, mengakibatkan berkurangnya oksigen yang masuk ke dalam jantung.
Ketidak-seimbangan pasokan dengan kebutuhan oksigen pada tubuh mengakibatkan nyeri dada yang dalam istilah medisnya disebut angina. Namun kata Teguh, hendaknya dibedakan antara keluhan nyeri pada sindrom serangan jantung koroner akut (SSJKA) dengan serangan jantung koroner (SJK) (infark miokard).
Pada SJK, angina terjadi akibat sumbatan total pembuluh darah jantung karena aktivitas fisik yang berlebihan. Sementara pada SSJKA angina terjadi akibat sumbatan tidak total yang dirasakan saat istirahat.
“SSJKA ini memang mendadak. Bukan karena capek, masuk angin, atau penyakit-penyakit lainnya. Biasanya penderita akan meninggal paling lama lima belas menit setelah keluhan rasa nyeri pertama kali dirasakan” kata Teguh.
Masyarakat diminta waspada terhadap keluhan angina ini. Soalnya penderita sebelum terserang akan tampak sehat-sehat. Solusi satu-satunya hanyalah melonggarkan sumbatan yang terjadi, yaitu dengan memberikan obat anti platelet (sel pembeku darah) dan anti koagulan. Atau, obat untuk mengantisipasi ketidak-seimbangan supply oksigen dan kebutuhan oksigen. Misalnya nitrat, betabloker, dan kalsium antagonis.
Di tempat terpisah, ahli jantung RS Jantung Harapan Kita dr. Santoso Karo-Karo MPH, SpJp mengungkapkan kondisi rumah sakit di Indonesia tidak terlalu bisa diharapkan untuk pengobatan SSJKA. Rumah sakit terkesan lambat menangani pasien. Untuk itu ia menyarankan agar penderita yang sudah tahu bahwa dirinya memiliki gangguan jantung sebaiknya membawa tablet antiplatelet ke manapun ia pergi.
Obat antiplatelet yang paling murah dan gampang di cari adalah aspirin. Obat ini selain bermanfaat sebagai pertolongan pertama mengatasi nyeri dan melonggarkan kembali pembuluh darah yang tersumbat oleh thrombosit atau platelet (sel pembeku darah).
Anda dapat menyelamatkan nyawa seseorang dengan share info ini. Insha Allah.

Sumber Artikel : Facebook Furqon Haitami

Keterangan : 
Furqon Haitama adalah Praktisi Medis dan Direktur Klinik Al-Furqon 
  • Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan 14 Menes Pandeglang, Indonesia 42262