Dalam Sepekan, Relawan RSB Permata Ibunda Evakuasi Lima Korban Pasung

DALAM sepekan ini, lima penderita gangguan jiwa korban pemasungan keluarga akhirnya dibebaskan Relawan Anti Pasung (RAP) dari Rumah Sakit Bersalin (RSB) Permata Ibunda Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

Kelima korban pasung tersebut masing-masing berasal dari Kecamatan Mekarjaya, Kecamatan Banjar, dan seorang korban perempuan dari Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak yang dijemput pada Kamis 17 Oktober 2013. Sedangkan dua korban lainnya, asal Kecamatan Pandeglang telah dievakuasi ke RSJ Grogol, pada Jumat 11 Oktober 2013 akhir pekan kemarin.

Koordinator Indonesia Bebas Pasung Provinsi Banten, Hj Mei Wijaya mengatakan, pihaknya membebaskan korban pasung karena alasan kemanusiaan serta untuk mendapatkan penanganan medis yang layak. Oleh karena itu selain membebaskan belenggu pasung, RAP juga mengevakuasi korban ke rumah sakit jiwa untuk diobati.

"Untuk penanganan medis kami bekerja sama dengan RSJ Dr Soeharto Herdjan Grogol, Jakarta agar mendapatkan perawatan intensif," terang Hj Mei Wijaya, di kediaman salah seorang korban pasung di Pandeglang, Kamis (17/10/2013).

Dalam kesempatan tersebut Mei di dampingi sejumlah relawan anti pasung lainnya dan Tim Psikiatri Keliling Kesehatan Jiwa Komunitas RSJ Grogol yakni Agus Priyanto, SKM, Sukirno, S.Kep dan Josua Otto Pasaribu, SKM.

Hj. Mei Wijaya menjelaskan, korban pasung umumnya penderita gangguan jiwa yang cukup lama tidak diobati. Untuk informasi penderita gangguan jiwa, Mei memperolehnya dari masyarakat maupun petugas Puskesmas setempat.

Atas kondisi ini, Mei mengaku prihatin, walaupun jumlah pasien penyandang kejiwaan terbilang banyak. Namun banyak pihak belum menganggap serius gangguan penyakit ini.

"Bahkan masih banyak keluarga akhirnya memasung penderita dengan alasan mengganggu warga sekitar," kata Mei yang juga Manager Rumah Sakit Bersalin (RSB) Permata Ibunda Kabupaten Pandeglang ini.

Diungkapkan, dalam tiga tahun terakhir RAP telah membebaskan korban pasung sebanyak 53 pasien dan 118 orang pasien gangguan jiwa telah diobati melalui RSB Permata Ibunda. "Sebagian besar sudah dinyatakan sembuh dan bisa bekerja kembali," tandasnya.

Ketua Tim Psikiatri Keliling Kesehatan Jiwa Komunitas RSJ Grogol, Agus Priyanto, SKM di dampingi tim lainnya Sukirno, S.Kep dan Josua Otto Pasaribu, SKM mengatakan, RSJ Grogol telah bekarja sama RAP Pandeglang sejak 2010. Menurut Agus, kedatangannya kali ini merupakan kunjungan yang kedelapan kali di Kabupaten Pandeglang dalam rangka evakuasi korban pasung bersama relawan Pandeglang.

"Secara rutin kami datang ke Pandeglang kalau ada informasi penderita gangguan jiwa yang dipasung dari RAP Pandeglang," katanya.

Ditambahkan, setelah mendapatkan perawatan intensif di RSJ, dia mengaku akan mengantarkan kembali pasien kepada keluarganya dalam jangka waktu tiga pekan hingga sampai satu bulan lebih.

Liputan Khusus Pusat Promkes di Pandeglang

PUSAT Promosi Kesehatan (Promkes), sebagai lembaga pemerintah dibawah naungan Kementerian Kesehatan RI yang menggarap pemberdayaan kesehatan masyarakat memandang penting peran serta masyarakat (PSM) di suatu daerah.

Hal itu mengingat PSM dibidang kesehatan merupakan salah satu tujuan strategis yang ingin dicapai dalam pembangunan kesehatan secara nasional.
Untuk menggali informasi tentang hal tersebut, Pusat Promosi Kesehatan perlu turun gunung menyambangi berbagai daerah guna melihat langsung inisiatif masyarakat terutama di Kabupaten Pandeglang.
Menurut Ninus D. Andarnuswari, salah seorang utusan khusus Pusat Promosi Kesehatan yang ditugaskan di Pandeglang, kedatangannya ingin melihat langsung berbagai aksi sosial masyarakat setempat terutama yang menjadi inisiatif warga lokal yang memiliki daya ungkit dibidang pemberdayaan kesehatan masyarakat.
"Saya ditugaskan untuk merekam dan meliput langsung kegiatan yang memang inisiatif sosial dari masyarakat untuk dijadikan kisah inspiratif oleh Pusat Promosi Kesehatan," ungkap Ninus disela
kunjungannya di Puskesmas Pulosari, Pandeglang, Kamis (10/10).
Ninus yang juga seorang penulis dari Tempo Institut menambahkan, dia tertarik datang ke Pandeglang karena dinilainya banyak PSM bidang kesehatan yang layak diangkat ditingkat nasional agar dapat berbagi informasi dengan daerah lain di Indonesia.
Sementara itu, Kepala Seksi Promkes Dinkes Pandeglang menyambut baik langkah yang dilakukan Pusat Promkes meliput kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu tugas pokok dan fungsi Program Promkes Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang.

Dia menerangkan, upaya promosi kesehatan salah satunya menangani kegiatan pemberdayaan masyarakat lewat pendidikan kesehatan (promotif). Dikatan, menyehatkan masyarakat dengan pemberdayaan merupakan upaya intervensi pada perilaku masyarakatnya. “Pemberdayaan masyarakat dilakukan agar perilaku masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kesehatan. Derajat kesehatan masyarakat pun diharapkan kian mengalami peningkatan,” kata Yudi disela mendampingi utusan Pusat Promkes, kemarin.

Dalam prinsip pemberdayaan masyarakat dijelaskan Yudi, diharapkan akan menumbuhkan kapasitas dan kualitas masyarakat melalui modal sosial yang mereka miliki. “Pihak luar idealnya hanya memantik dan mengintervensi agar tumbuh kesadaran akan pentingnya kesehatan. Oleh sebab itu, diperlukan sumber daya manusia lokal dalam hal ini kader lokal yang terlibat dalam jangka yang panjang,” jelasnya.

Menyadari pentingnya program promotif berbasis pemberdayaan masyarakat, diungkapkan Yudi sudah banyak tumbuh di masyarakat. "Diantaranya kegiatan Harfa Foundation melalui jejaring relawan di lapangan yang banyak menggulirkan berbagai program edukasi kesehatan kepada masyarakat," katanya.

Selain itu, tambah Yudi utusan Pusat Promkes juga diajak melihat langsung kegiatan lapangan yang di lakukan ditingkat desa, di Puskesmas dan di masyarakat yang melibatkan peran masyarakat setempat.

Hari Ini Warga Dunia Peringati Hari Kesehatan Jiwa

MUNGKIN tak banyak warga Pandeglang yang mengetahui jika hari ini, 10 Oktober 2013 warga dunia sedang memperingati hari kesehatan jiwa. Hal itu bisa difahami, sebab memang masalah kesehatan jiwa dikalangan warga masyarakat belum menjadi perhatian penting.

"Walaupun jumlah pasien penyandang kejiwaan terbilang banyak, kita belum menganggap serius. Bahkan dari aspek pelayanan kesehatan di Puskesmas, kesehatan jiwa tidak masuk program prioritas," terang Koordinator Relawan Anti Pasung (RAP) Pandeglang Hj. Mei Wijaya ditemui dikediamannya di kawasan Majasari, Pandeglang, Rabu (9/10).
Dia mengatakan, karena kesehatan jiwa sebagai program penunjang, tidak semua puskesmas memberikan pelayanan kesehatan jiwa. "Padahal jumlah pasiennya cukup banyak, dan mereka perlu penanganan yang memadai di tingkat pelayanan dasar," kata Mei yang juga Kepala Puskesmas Majasari ini.

Oleh karena itu, dia mengusulkan setidaknya setiap petugas medis dan paramedis Puskesmas mendapatkan pembekalan pengetahuan tentang konseling penyakit jiwa untuk mengantisipasi banyak penderita gangguan jiwa ditingkat masyarakat.
Mengaku sering mengevakuasi penderita gangguan jiwa yang dipasung, Mei menerangkan, penyakit kejiwaan ada yang ringan hingga berat. "Yang ringan misalnya ada rasa khawatir yang berlebihan tentang sesuatu seperti fobia, sedangkan yang terberat gangguan jiwa schizofrenia. Tapi semua penyakit ya harus diobati," tegasnya.
Ditambahkan, tujuan hari kesehatan jiwa untuk mengingatkan warga dunia bahwa kesehatan jiwa juga memerlukan penanganan yang serius seperti penyakit lainnya. Peringatan tersebut bertujuan untuk menghormati hak-hak orang dengan masalah kejiwaan, memperluas program pencegahan masalah kesehatan Jiwa, memperluas pelayanan  yang  memadai  dan  mendekatkan  akses  bagi mereka yang membutuhkan serta meningkatkan upaya kesehatan Jiwa secara optimal.

Pada peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia Tahun 2013, Federasi Dunia untuk Kesehatan Jiwa (World Federation of Mental Health) menetapkan tema “ Mental Health in Older Adults” atau yang dapat artikan “Melintasi Usia dengan Jiwa Sehat” . Tema tersebut merupakan seruan untuk menggugah kesadaran masalah gangguan jiwa dan depresi pada usia lanjut yang dialami banyak penduduk dunia.

Puskesmas Layani Pekerja Sektor Informal Melalui Pos UKK

KESADARAN akan kesehatan pekerja informal khususnya usaha kecil dan menengah (UKM) terus ditingkatkan. Salah satunya dengan mengajak pemilik UKM agar memperhatikan kesehatan dan keselamatan pekerjanya. Hal itulah yang mendorong Puskesmas pro aktif melakukan pembinaan rutin melalui program upaya kesehatan kerja (UKK).
Menurut Kepala Puskesmas Pagadungan Kecamatan Karangtanjung Hj. Eni Rohaniah, peran Puskesmas tidak terlepas dalam pembinaan kesehatan para pekerja informal seperti buruh, petani maupun pengrajin.

“Penekanan program UKK terutama ditujukan untuk pelayanan kesehatan kerja, keselamatan kerja dan kesehatan lingkungan, dengan melibatkan pemilik atau kelompok usahanya,” ungkap Hj. Eni Rohaniah, disela melakukan pembinaan Pos UKK Kelompok Wanita Tani (KWT) talas beneng, di kawasan Cinyurup, Kelurahan Juhut, akhir pekan kemarin.
Dalam pembinaan tersebut, tambah Hj. Eni Rohaniah yang juga Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kecamatan Karangtanjung ini, selain pemeriksaan kesehatan pekerja rutin bulanan di tiga Pos UKK yang tersebar di tiap wilayah RW Kelurahan Juhut, juga mengajarkan bagaimana melakukan pertolongan pertama pada kecalakaan (P3K) dan cara pemakaian serta pemanfaatan alat pelindung diri (APD) demi kesehatan pekerja.

Rawan Penularan Virus HIV, Dinkes Gencarkan Kampanye Pencegahan AIDS

KABUPATEN Pandeglang terindikasi rawan penyebaran HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome). Berdasarkan data Dinkes Pandeglang pada 2013 ditemukan kasus baru sebanyak 14 orang tertular HIV/AIDS (ODHA).

Hal itu diungkapkan Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinkes Pandeglang Yudi Hermawan usai melakukan kampanye pencegahan HIV/AIDS bagi Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama se Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, di Aula Kelurahan setempat, Kamis (3/10).

Menurut Yudi hingga kini penyebaran penyakit yang mematikan itu telah menyebar merata di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Pandeglang. “Kalau melihat data kasus yang ada semua kecamatan di Kabupaten Pandeglang sudah terinveksi virus HIV/AIDS, oleh karena itu perlu dilakukan tindakan pencegahan bersama antara pemerintah dan kepedulian masyarakat,” ujarnya.

Yudi menambahkan, penyakit yang belum ditemukan obatnya itu telah lama menjadi suatu permasalahan di dalam masyarakat. “Obat yang belum ditemukan, ketakutan masyarakat akan ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS), ketakutan keluarga akan anggota keluarganya yang menderita HIV/AIDS, dan tentunya ketakutan penderita HIV/AIDS itu sendiri. Ini harus menjadi perhatian kita semua,” katanya.

Puluhan kasus

Surveilans epidemiologi Dinkes Pandeglang Dian Handayani dalam pemaparannya menjelaskan hingga 2004 sampai sekarang di Kabupaten Pandeglang telah ditemukan kasus 86 ODHA. “Jumlah itu yang ditemukan, masih banyak yang belum terungkap dan ini berpotensi menularkan kepada yang lainnya,” terangnya.

Untuk mencegah penularan, kata Dian masyarakat dituntut untuk memiliki pengetahuan yang cukup tentang HIV/AIDS sehingga dapat menghindari perilaku beresiko penularan.

Menurut Dian, orang dengan perilaku beresiko penularan HIV/AIDS diantaranya sering berganti-ganti pasangan seksual/lebih dari satu pasangan seksual, pasangan seksual mempunyai pasangan ganda serta terus melakukan hubungan seksual, walupun mempunyai keluhan penyakit menular seksual (PMS).

Sementara itu Lurah Karaton Nasirudin mengatakan penyuluhan kesehatan merupakan program rutin yang dilakukan pihaknya dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. “Agar tidak ada penularan HIV/AIDS kami menugaskan peserta penyuluhan sebanyak 25 orang utusan dari ketua RT/RW dan tokoh masyarakat menjadi duta kesehatan untuk menyosialisasikan lagi kepada warga dilingkungannya,” kata Nasirudin.

Keterangan Foto Lepas: Surveilans Epidemiologi Dinkes Pandeglang Dian Handayani memaparkan tentang HIV/AIDS dihadapan puluhan peserta penyuluhan di Kantor Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kamis (3/10).

Rumah Sakit Banten Siap Melayani Masyarakat

SAAT ini Rumah Sakit Umum (RSU) Banten sudah siap melayani masyarakat. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Banten Rano Karno saat grand launching RSUD Banten, Kamis (3/10/2013).  

"Layanan kesehatan merupakan prioritas Pemprov Banten untuk meningkatkan kualitas manusia dalam kerangka pembangunan. Kesehatan merupakan investasi, dan hak yang harus didapatkan bagi semua masyarakat Banten," ujar Rano Karno.

Keberadaan RSU Banten ini menambah daftar rumah sakit di Banten yang saat ini terdiri atas 76 unit yang terdiri atas sembilan rumah sakit pembantu, satu rumah sakit vertikal, dua rumah sakit TNI dan Polri, 64 rumah sakit swasta. Dari 76 rumah sakit yang ada di Banten, sebanyak 70 persen berada di Tangerang, 24 persen berada di Serang, Cilegon, Pandeglang dan Lebak.

Selain itu, Banten juga memiliki 135 puskesmas non perawatan, serta 261 puskesmas pembantu. "Saya berharap kualitas pelayanan di bidang kesehatan terus meningkat," lanjutnya.

Setelah meresmikan RSU Banten, Wakil Gubernur juga meninjau lokasi beberapa pelayanan rumah sakit, seperti tempat registrasi, apotik, instalasi farmasi, poliklinik jantung dan penyakit dalam, poli gigi, dan ortopedi. Hadir dalam acara dari perwakilan Kemenkes RI, Dewan Riset Daerah, Sekda Banten dan SKPD terkait.  (WAHYUDIN)

Sumber : radarbanten.com

Jaminan Kesehatan Nasional Diberlakukan 1 Januari 2014

SUKSES atau tidaknya pelaksanaan suatu program banyak tergantung dari sosialisasi. Sama halnya dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang baru akandimulai pada awal 2014 mendatang. 
Hal itu diakui Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinkes Pandeglang Yudi Hermawan, SKM usai mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS) bidang kesehatan, di Jakarta akhir pekan kemarin.
Menurut Yudi, pelaksanaan JKN harus sisosialisasikan secara luas termasuk di Kabupaten Pandeglang. "Karena ini program relatif baru, perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas, tanpa mengabaikan persiapan fasilitas kesehatan, sistem rujukan maupun pembiayaan dan kesiapan SDM kesehatan," terang Yudi Hermawan.
Dijelaskan, BPJS  merupakan lembaga yang dibentukuntuk menyelenggarakan program jaminan sosial berdasarkan UU no. 40 tahun 2004dan UU no.24 tahun 2011. "Berdasarkan undang-undang tersebut pada 1 Januari 2014 akan diberlakukan program JKN bagi semua warga negara, jadi kepesertaan program ini wajib agar semua mendapat pelayanan kesehatan yang memadai," jelasnya.

Ditambahkan, setiap peserta program ini akan ditarik iuran yang besarannya masih dikaji pemerintah pusat. "Kalau untuk warga miskin tidak iuran,karena dijamin oleh pemerintah melalui bantuan iuran," 

tegasnya.