Dana Talangan Rp 2,5 M untuk Obat

PANDEGLANG – Pemkab Pandeglang akan memberikan dana talangan sebesar Rp 2,5 miliar untuk pengadaan obat di RSUD Berkah. Dana talangan ini disiapkan lantaran belum dicairkannya dana program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Direktur RSUD Berkah dr Susi Badrayanti mengatakan, Pemkab Pandeglang sebenarnya akan memberikan dana talangan pada akhir Juli lalu, namun karena pihak RSUD Berkah belum rampung membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) terkait menipisnya obat, maka dana talangan terpaksa dicairkan pada pertengahan September. “Insya Allah dana talangan untuk obat Jamkesmas akan cair pada Senin (hari ini-red) sebesar Rp 2,5 miliar. Pada Selasa (20/9), ketersediaan obat di RSUD Berkah telah normal kembali seperti semula,” kata dr Susi di ruang kerjanya, Sabtu (17/9) lalu.
Dikatakan dr Susi, dengan adanya dana talangan dari Pemkab Pandeglang tersebut otomatis keluhan pasien Jamkesmas selama ini terkait dengan ketersediaan obat di RSUD akan terjawab. “Obat ini ketersediannya hingga Desember mendatang,” akunya se­raya menyebut bahwa ke­langkaan obat di RSUD Berkah ter­jadi sejak Mei.
Sekretaris RSUD Berkah Deni Kurnia menambahkan bahwa setelah dana talangan diterima maka manajemen RSUD Berkah selanjutnya akan menggelar rapat untuk membeli obat dari berbagai distributor. “Kita rencananya akan membeli obat ke 18 distributor baik di Jakarta maupun Bandung. Setelah ketersediaan obat tercukupi, tentunya pelayan kepada masyarakat akan maksimal,” ungkapnya.
Dihubungi via ponsel, Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Penataan Aset (DPKPA) Pandeglang Parjiyo Sukarto membenarkan bahwa dana talangan sebesar Rp 2,5 miliar untuk Jamkesmas di RSUD Berkah akan segera dicairkan. “Kita tidak ingin pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Pandeglang terganggu karena klaim dana Jamkesmas dari RSUD Berkah belum dicairkan Kemenkes,” katanya, Minggu (18/9).
Menurut Parjiyo, pengu­cu­ran dana talangan ini telah di­atur dengan Peraturan Bu­pati (Perbup) tentang Jam­kes­mas dan Jaminan Per­salinan (Jampersal). “Nomor Perbup-nya saya lupa. Yang je­las, jika nanti dana Jam­kes­mas dari Kemenkes cair ma­ka akan kita masukkan da­­lam APBD (Anggaran Pen­dapatan dan Belanja Daerah-red),” ujarnya. (mg-13/fau/zen)

Sumber : HU Radar Banten

Disetujui, Pengeluaran Dana Talangan

PANDEGLANG, (KB).- DPRD Pandeglang menyetujui rencana Pemkab Pandeglang untuk memberikan dana talangan kepada RSUD Pandeglang terkait kekosongan stok obat di rumah sakit. Hanya saja, pemberian dana talangan ini diharapkan tidak melanggar aturan yang berlaku serta sesuai dengan ketentuan.
Ketua DPRD Pandeglang, Roni Bahroni dan Ketua Komisi IV, HM Yusuf yang dihubungi Kabar Banten kemarin mengaku setuju bila pemkab berencana memberikan dana talangan untuk membeli stok obat bagi kebutuhan rumah sakit.
“Saya setuju bila memang pemerintah akan memberikan dana talangan untuk pengadan obat. Hanya saja, jangan sampai pemberian dana talangan ini melanggar ketentuan dan aturan yang berlaku,” kata Roni.
Dia menjelaskan, pendidikan dan kesehatan merupakan pelayanan dasar dan menjadi prioritas bagi pemerintah daerah. Karenanya, wajar bila pemerintah daerah menyiapkan dana talangan untuk pengadaan obat di rumah sakit. Alasannya, sektor kesehatan adalah prioritas bagi pemerintah daerah.
Roni menambahkan, rumah sakit yang merupakan tempat berobat jangan sampai kekurangan obat. Apalagi dengan alasan dana yang disiapkan untuk pengadaan obat habis. Apalagi pasien yang berobat dipastikan membutuhkan beragam jenis obat yang ada di rumah sakit.
Hal serupa juga dikemukakan Ketua Komisi IV DPRD Pandeglang, HM. Yusuf. Dia mendesak kepada Pemkab Pandeglang untuk segera mengeluarkan dana talangan untuk ketersediaan obat di rumah sakit. Pelayanan pembelian obat terganggu karena ketiadaan pasokan di rumah sakit.
“Anak saya berada di rumah sakit. Untuk membeli beberapa jenis obat, terpaksa harus di luar rumah sakit, karena persediaan obatnya habis,” kata Yusuf.
Karena itu, ungkap dia, pihaknya mendesak Pemkab untuk tidak lamban dalam mengurusi persoalan ketiadaan obat ini. Pemkab harus bersikap proaktif menangani masalah ini, karena persoalan kesehatan bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Banyak pasien yang terpaksa membeli obat di luar. Apalagi pasien yang menggunakan kartu jamkesmas atau jampersal dan lainnya. Pemerintah daerah harus peduli terhadap persoalan yang dihadapi oleh warganya,” kata Yusuf.
Sebelumnya, Kepala DPKPA, Parjiyo Sukarto mengatakan, Pemkab Pandeglang siap untuk memberikan dana talangan untuk pembelian obat bagi kebutuhan rumah sakit bila memang memungkinkan. Pelayanan kesehatan, jangan sampai terganggu karena ketidaktersediaan obat yang dibutuhkan pasien yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit.
Direktur RSUD Pandeglang, Dr. Susi Badriyanti sebelumnya mengakui stok obat di RSUD Pandeglang kosong. Terkait itu, pihaknya sudah mengajukan permohonan bantuan kepada pemprov Banten serta berharap adanya tambahan dana dalam perubahan anggaran.
Susi juga mengatakan, pelayanan dasar kesehatan kepada pasien di RSUD Pandeglang tetap seperti sedia kala. Soal kelangkaan obat-obatan Susi juga telah mengusahakan bantuan ke Pemprov Banten serta menunggu anggaran biaya tambahan dari APBD Perubahan.
“Beberapa perusahan obat-obatan yang selama ini melakukan kerjasama dengan kami juga bersedia memenuhi kebutuhan obat-obatan. Jadi sebenarnya tidak ada masalah dan pelayanan dasar kepada pasien tidak terganggu. Sekarang juga RSUD penuh dan terlayani dengan baik,” kata Susi. (H-18)***

Sumber : HU Kabar Banten

Pemkab Siapkan Dana Talangan

Terkait Obat Di RSUD Berkah Kosong

PANDEGLANG, (KB).- Pemkab Pandeglang siap untuk memberikan dana talangan untuk pembelian obat bagi kebutuhan rumah sakit bila memang memungkinkan. Pelayanan kesehatan, jangan sampai terganggu karena ketidaktersediaan obat yang dibutuhkan pasien yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit.
Kepala DPKPA Pandeglang, Parjiyo Sukarto yang ditemui kemarin di pendopo Pemkab Pandeglang mengatakan, dana pembelian obat yang dialokasikan dari APBD murni mungkin saja tidak mencukupi kebutuhan pasien. Sebab, klaim obat ini juga dilakukan oleh pasien pengguna jamkesmas dan jampersal.
“Klaim dari jampersal dan jamkesmas ini lambat. Bisa jadi akhirnya menggunakan obat-obat yang dibiayai oleh APBD murni. Bila memang klaimnya lancar mungkin tidak akan terjadi kekurangan obat,” katanya.
Parjiyo mengatakan, klaim dana dari jampersal dan jamkesmas ini menunggu dari pusat, khususnya kementrian kesehatan. Setidaknya ada tempo untuk mengajukan klaim. Diperkirakan klaim untuk jamkesmas dan jampersal ini mencapai Rp5 miliar.
Kepala DPKPA ini juga mengatakan, tidak menutup kemungkinan akan menyiapkan dana talangan untuk penyediaan obat di rumah sakit. Dana talangan ini disiapkan untuk memenuhi kebutuhan obat.
“Dengan demikian, pelayanan kesehatan khususnya ketersediaan obat tidak terganggu. Persoalannya, dana talangan ini akan menjadi masalah atau tidak,” katanya.
Pada perubahan anggaran nanti, Pemkab Pandeglang akan mengalokasikan dana untuk rumah sakit Pandeglang sebesar Rp7 miliar. Dana sebesar itu, untuk pengadaan obat maupun kebutuhan lain seperti jasa medis dan lainnya.
Sebelumnya, direktur RSUD Pandeglang, Dr. Susi Badriyanti mengakui stok obat di RSUD Pandeglang kosong. Terkait itu, pihaknya sudah mengajukan permohonan bantuan kepada pemprov Banten serta berharap adanya tambahan dana dalam perubahan anggaran.
Susi juga mengatakan, pelayanan dasar kesehatan kepada pasien di RSUD Pandeglang tetap seperti sedia kala. Soal kelangkaan obat-obatan Susi juga telah mengusahakan bantuan ke Pemprov Banten serta menunggu anggaran biaya tambahan dari APBD Perubahan.
“Beberapa perusahan obat-obatan yang selama ini melakukan kerjasama dengan kami juga bersedia memenuhi kebutuhan obat-obatan. Jadi sebenarnya tidak ada masalah dan pelayanan dasar kepada pasien tidak terganggu. Sekarang juga RSUD penuh dan terlayani dengan baik,” kata Susi, Rabu (7/9). (H-18)***

Sumber : HU Kabar Banten

Obat Di RSUD Berkah Kosong

PANDEGLANG, (KB).- Sejumlah wakil rakyat di Pandeglang marah besar terhadap buruknya pelayanan RSUD Pandeglang yang seolah membiarkan pasien dengan fasilitas jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Jaminan Persalinan (Jampersal), serta Asuransi Kesehatan (Askes) kesulitan mendapatkan kebutuhan obat-obatan. Padahal, kata para wakil rakyat, APBD dan APBN sudah begitu besar mengucurkan anggaran kesehatan bahkan hingga 20 persen untuk mengakomodasi pelayanan kesehatan masyarakat.
“Saya prihatin mendengar jeritan pasien tidak mendapatkan pelayanan maksimal khususnya dibidang obat-obatan. Dalam waktu dekat,saya akan menjadwalka sidak ke RSUD dan mengklarifikasi persoalan ini ke jajaran RSUD. Saya minta pihak rumah sakit bertindak peka, ketika kondisi obat-obatan kosong,” tegas Ketua DPRD Pandeglang, Roni Bahroni kepada Kabar Banten, kemarin.
Menurut Roni, pihak rumah sakit seharusnya mempersiapkan sarana dan prasarana termasuk obat-obatan pralebaran dan pscalebaram. Karena, kondisi pra dan pascalebaran banyak warga membutuhkan pelayanan kesehatan.
“Pengalaman buruk ini jangan terulang lagi, karena kita ingin masyarakat tetap terlayani baik,” kata wakil rakyat dari Fraksi Demokrat.
Senada dikatakan anggota F-Demokrat DPRD Pandeglang, Muhadi, pihaknya sangat berharap pihak rumah sakit segera memenuhi kebutuhan obat-obatan.Karena setiap tahun rumah saki selalu mendapatkan anggaran cukup dari pemerintah, termasuk bantuan alat kesehatan dan obat-obatan dari pemerintah.
“Kami turut prihatin, dan sangat memaklumi keluhan masyarakat,” katanya.
Keluhan
Heru, salah seorang keluarga pasien merasa kesulitan mendapatkan obat-obatan untuk keluarganya yang dirawat.
“Aneh, kok sampai terjadi obat kosong. Sampai suntikan juga tidak ada , ada apa ini. Sedangkan banyak pasien membutuhkan pelayanan pengobatan maksimal dari rumah sakit,”katanya.
Sanada disampaikan Mulyana, keluarga pasien askes, pihaknya sangat prihatin melihat pelayanan pengobatan di rumah sakit ini. Setiap kali mendapatkan resep, petugas medis selalu meminta pasien membeli obat di apotik dengan alasan obat sedang kosong.
Beberapa petugas rumah sakit di bagian Instalasi Gawat Darurat (IGD) menyatakan saat ini obat sedang kosong.
“Memang benar persediaan obat sedang kosong. Kami juga tidak tahu sampai terjadi lelosonhan obat-oabatan, ” ujar petugas yang enggan disebutkan namanya. (H-38)***

Sumber : HU Kabar Banten

Puskesmas Menes Pro Aktif Cegah Masalah Gigi

PUSKESMAS Menes secara aktif terus mengupayakan pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan gigi di luar gedung melalui upaya kesehatan gigi di sekolah (UKGS) dan upaya kesehatan gigi masyarakat desa (UKGMD).

“UKGS dilaksanakan di setiap sekolah dasar dan SMP secara rutin setiap seminggu sekali. Kalau UKGMD pelaksanaannya sebulan sekali berbarengan dengan kegiatan Pos pelayanan terpadu (Posyandu) di setiap desa,” jelas Drg. Dede RF Penanggung Jawab Klinik Gigi pada Puskesmas Menes yang ditemui diruang kerjanya, Kamis (11/8).

Dijelaskan, kegiatan UKGS yang biasa dilakukan meliputi kegiatan penyuluhan di sekolah serta tindakan sederhana bila diperlukan diantaranya pencabutan dan penanganan gigi goyang.  Sedangkan untuk penambalan gigi berlubang disekolah belum bisa dilaksanakan karena keterbatasan alat dan obat yang tersedia. “Untuk penambalan gigi berlubang kita rujuk ke klinik gigi Puskesmas Menes yang buka setiap hari kerja,” kata Dede yang didampingi dua rekan kerjanya yakni paramedis perawat gigi Yadi Basuki, AMG  dan Neng Rosyidah, AMG.

Untuk pelayanan UKGMD, terang Dede, pihaknya hanya melakukan kegiatan penyuluhan tanpa tindakan. “Setiap ada masalah kesehatan gigi di masyarakat kita imbau segera diperiksa agar bisa diobati dan disembuhkan,” katanya.   

Menurutnya upaya pencegahan dan pengobatan gigi terbilang murah. “Pencegahan masalah kesehatan gigi cukup dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut (oral higyene) dengan cara sikat gigi secara teratur setelah makan dan sebelum tidur. Sementara untuk penanganan masalah gigi dan perawatan gigi yang dilakukan klinik gigi Puskesmas Menes hanya dibebankan sebesar Rp.2000,- sesuai tarif retribusi yang berlaku di Puskesmas.

Segala Usia

Perawat gigi Yadi Basuki menambahkan, masalah kesehatan gigi dapat terjadi disegala usia baik anak-anak maupun orang dewasa. Hal ini sangat terkait oral higyene, pola makan serta kondisi mulut.  Kata Yadi sedikitnya setiap hari Klinik gigi Puskesmas Menes melayani 10-15 pasien yang mengeluhkan soal giginya.  “Sebagian besar pasien memang orang dewasa yang mengeluhkan gigi bengkak, gigi goyang dan gigi berlubang,” ungkapnya. 

Ditambahkan, pelayanan yang diberikan selain melakukan tindakan cabut gigi dan menambal termasuk pemberian obat, menurut Yadi, klinik juga memberikan pelayanan konseling bagi pengunjung yang dapat.  Namun demikian imbuh Yadi Puskesmas Menes hingga kini belum mampu melakukan pelayanan pembersihan karang gigi (scalling). Pasalnya, klinik belum dilengkapi dengan alat yang lengkap. Padahal sambung Yadi, masyarakat yang berminat melakukan perawatan membersihkan gigi cukup banyak. Yadi berharap kedepan peralatan kesehatan gigi bisa dilengkapi agar kebutuhan masyarakat untuk merawat giginya dapat terpenuhi secara memadai.

Fasilitas Kesehatan Puskesmas Bangkonol Berbenah Layani Jampersal

MENYAMBUT Program Jaminan Persalinan (Jampersal) yang telah berlaku sejak 1 Mei 2011, fasilitas kesehatan di Puskesmas Bangkonol Kecamatan Koroncong Kabupaten Pandeglang kini membuka pelayanan persalinan 24 jam di Puskesmas. Dengan demikian ibu hamil (bumil) yang hendak melahirkan dan memanfaatkan Program Jampersal sudah bisa ditangani di Puskesmas.

Kepala Puskesmas Bangkonol Hj. Umbiyati mengatakan, sebelum digulirkan program Jampersal, pelayanan persalinan disebar di seluruh desa yang sudah ditempati bidan desa.  “Sekarang kita sudah menyiapkan ruangan khusus untuk persalinan di Puskesmas dengan petugas jaga para bidan yang bertugas secara bergantian selama 24 jam,” tutur Hj. Umbiyati.

Diungkapkan, hingga kini pihaknya terus menyosialisasikan manfaat Program Jampersal kepada masyarakat  diantaranya pemeriksaan kehamilan dan persalinan gratis yang dilakukan di fasilitas kesehatan (Poskesdes, bidan desa dan Puskesmas). “Masyarakat mungkin belum terbiasa melahirkan di Puskesmas Bangkonol, tapi kita terus berbenah meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anaknya, termasuk menyiapkan kendaraan ambulans untuk rujukan ke rumah sakit bagi ibu hamil dan bersalin dengan resiko tinggi maupun kasus melahirkan dengan penyulit dan komplikasi,” katanya.

Dia berharap, kedepan kebiasaan ibu hamil melahirkan di rumah perlahan berubah dengan disediakannya fasilitas tambahan persalinan di Puskesmas Bangkonol yang dirintisnya. “Upaya ini untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi, karena bersalin di fasilitas kesehatan ibu melahirkan akan lebih terjamin keselamatannya,” katanya menambahkan.

Dinkes Tingkatkan Kewaspadaan Penyakit Menular

Hadapi Lebaran & Antisipasi Musim Kemarau

Dinkes Pandeglang Tingkatkan Kewaspadaan Terhadap Penyakit Menular Berpotensi Wabah

MEMASUKI Bulan Suci Ramadhan 1432 H dan menghadapi Lebaran Iedul Fitri Dinas Kesehatan (Dinkes) Pandeglang mengeluarkan peringatan kepada seluruh Puskesmas untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit menular seperti Diare, Campak maupun penyakit lain yang potensial menimbulkan wabah.

Menurut Kepala Bidang (Kabid) Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinkes Pandeglang dr. Hj. Asmani Raneyanti, MM.MARS. pihaknya telah menginformasikan hal tersebut  melalui surat edaran Nomor 801/P2PL-311/Kes-VIII/2011 pertanggal 1 Agustus 2011 yang ditujukan kepada para Camat dan Kepala Puskesmas se Kabupaten Pandeglang.

“Dinkes telah menginstrusikan agar Kepala Puskesmas berkoordinasi dengan Camat setempat untuk melakukan sosialisasi penyakit potensial wabah dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) kepada Masyarakat, khususnya pada daerah-daerah yang berpotensi timbulnya wabah,” ungkap Asmani usai mengikuti Upacara Hari Kemerdekaan RI ke-66 di Alun-alun Kota Pandeglang, Rabu (17/8).

Dijelaskan, Bulan puasa dan lebaran yang berbarengan dengan musim kemarau yang cukup panjang, dikhawatirkan akan timbul peningkatan penyakit yang dipengaruhi lingkungan dan perilaku yang tidak sehat, termasuk antisipasi kejadian kasus penyakit baru yang mungkin timbul di masyarakat.

Oleh karena itu, tutur Asmani, Puskesmas juga diminta melakukan upaya konkrit melakukan pencegahan hingga upaya penanggulangan sampai ditingkat desa melalui masing-masing pembina desa, diantaranya meningkatkan cakupan imunisasi bayi balita dengan pola kunjungan rumah setelah pelaksanaan Posyandu.

“Untuk memperkuat upaya yang Puskesmas lakukan, kita membutuhkan bantuan lintas sektor kecamatan terutama untuk sosialisasi dan penggerakan sasaran agar jika terjadi kejadian penyakit segera mendapatkan pengobatan di fasilitas kesehatan yang terdekat seperti Puskesmas, Puskesmas pembantu (Pustu) atau datang kepada bidan desa,” tuturnya.

Sementara ditingkat kabupaten, tambah Asmani, pihak Dinkes menyiagakan tim gerak cepat (TGC) untuk mendukung upaya Puskesmas jika terjadi wabah meliputi kesiapsiagaan tenaga medis dan paramedis serta bantuan alat kesehatan dan obat-obatan yang diperlukan.

“Kita menyiapkan Hotline (Sambungan telekomunikasi 24 jam) di nomor 0877 7299 5528 atau 0852 1522  2798 untuk menerima laporan adanya penemuan kasus baru yang potensial menimbulkan wabah agar bisa sesegera mungkin dicegah dan ditanggulangi,” katanya.