Ormas Al-Hidayah Pandeglang Sosialisasikan Vaksin Baru Pentavalen

Stap Ahli Bupati Pandeglang Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia (SDM) H. Abdul Gaffar Alkatiri, SQ secara resmi membuka kegiatan advokasi dan sosialisasi imunisasi Pentavalen (DPT-HB-Hib) melalui peran pengajian Al-Hidayah Kabupaten Pandeglang, di Sofyan Inn Altama, Kamis (1/10/2015).

Kegiatan yang dilaksanakan Pengurus Cabang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Keagamaan Al-Hidayah Pandeglang itu bekerja sama dengan The Global Alliance for Vaccines and Immunizations (GAVI) Jakarta dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) diikuti dua ratusan peserta dari berbagai kalangan diantaranya pengurus cabang dan ranting Alhidayah, Pengurus Majlis Taklim Alhidayah, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Pandeglang, Tokoh agama serta Tim Penggerak PKK kecamatan se Kabupaten Pandeglang.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua TP PKK Kabupaten Pandeglang Hj. Siti Erna Nurhayati, Nara sumber Pusat Promosi Kesehatan Kemenkes RI Hj. Muhani, SKM, M.Kes, perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Banten dan Dinkes Pandeglang, Pengurus Pusat Al-Hidayah, Ketua PD Al-Hidayah Banten Hj. Sumi Hardiningsih, SE, jajaran PC Al-Hidayah Pandeglang, serta Konsultan GAVI Jakarta.

Dalam sambutannya Abdul Gafar atas nama Bupati Pandeglang H. Erwan Kurtubi mengapresiasi kiprah Ormas Al-Hidayah Pandeglang yang telah memberikan kontribusi nyata dalam membantu program Pemkab Pandeglang dalam bidang kesehatan,terutama untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat.

Dia mengajak kepada seluruh peserta yang hadir untuk mendukung program imunisasi dengan mengajak masyarakat untuk membawa anaknya ke fasilitas kesehatan untuk diimunisasi. “Mari kita mengajak masyarakat untuk memberikan imunisasi anak-anak kita, mengingat ini merupakan tugas dan wujud kepedulian kita bersama,” katanya.

Perwakilan Kemenkes RI Hj, Muhani, SKM, M.Kes dalam sambutannya mengungkapkan, tujuan kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Imunisasi Pentavalen melalui peran pengajian Al-Hidayah yakni untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemberian imunisasi terhadap anak-anak dengan menggunakan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat, serta melakukan promosi kesehatan tentang pentingnya pemberian imunisasi dasar serta pentavalen bagi bayi tiga tahun (Batita) kepada masyarakat.

“Cakupan imunisasi di Kabupaten Pandeglang perlu ditingkatkan agar anak-anak mendapatkan perlindungan dari berbagai ancaman penyakit,” ungkapnya.

Ditambahkan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yakni Dufteri, pertusis, tetanus, hepatitis-B, tuberculosis, polio dan campak. “Sekarang ada lagi tambahan imunisasi penyakit menular yakni infeksi Haemophylus Influenza Type B (Hib), itulah yang kita lakukan sosialisasinya,” tandasnya.

Ketua Pengurus Cabang Al-Hidayah Kabupaten Pandeglang Hj.Nurhidayah Suwondo mengatakan, Al-Hidayah sebagai ormas keagamaan yang memiliki basis massa hingga ke akar rumput tergerak untuk melakukan  kegiatan advokasi dan sosialisasi imunisasi Pentavalen bekerja sama dengan Kemenkes RI dalam rangka mencegah penularan penyakit pada anak.

“Peran Al-Hidayah ini bisa dalam bentuk melakukan advokasi kepada pengambil kebijakan, sosialisasi langsung kepada masyarakat, serta melakukan pemantauan,” katanya.

Kepala Bidang Sumberdaya dan Promosi Kesehatan Dinkes Pandeglang dr. H. Kodiat Juarsa, M.Kes menjelaskan, vaksin Pentavalen merupakan jenis imunisasi baru kombinasi  5 jenis antigen dalam satu vial yakni DPT HB-Hib yang bertujuan menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan bayi dan balita akibat pneumonia dan meningitis.

“Untuk mengurangi suntikan, vaksin Hib dikombinasikan dengan vaksin DPT HB sehingga menjadi vaksin Pentavalen (DPT HB Hib),” jelasnya.

Dia menuturkan, semua imunisasi pada anak sampai umur 9 bulan diberikan melalui suntikan, kecuali polio diteteskan kedalam mulut. Dengan demikian, tambah Kodiat, meski ada vaksin Pentavalen jadwal pemberian imunisasi dasar lengkap tetap seperti biasa yakni Imunisasi Hepatitis-B (umur 0-7 hari), BCG, Polio 1 (umur 1 bulan), DPT-HB-Hib 1, Polio 2 (umur 2 bulan), DPT-HB-Hib 2, Polio 3 (umur 3 bulan), DPT-HB-Hib 3, Polio 4 (umur 4 bulan) dan terakhir imunisasi Campak pada umur 9 bulan. (Ade Setiawan)***

Kemenpan RB akan Angkat 16.000.000 Bidan PTT Jadi PNS

Menteri Yuddy menerima bunga dari perwakilan bidan PTT, sesaat sebelum pertemuan dengan perwakilan bidan desa PTT berlangsung, Senin (28/09)

MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi memberikan kabar gembira kepada ribuan bidan desa pegawai tidak tetap (PTT) yang melakukan demo di seputaran Monas, Senin (28/09). Menteri mengamini tuntutan mereka untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

"Secara prinsip, saya bisa menerima aspirasi untuk mempertimbangkan pengangkatan 16 ribu bidan PTT," kata Menteri Yuddy saat menemui perwakilan Forum Bidan PTT di kantornya, Jakarta, Senin (28/9).

Menurut Yuddy, pertimbangan untuk merekrut semua Bidan PTT menjadi CPNS karena sudah memenuhi tiga hal. Selain memiliki SK dari Menteri Kesehatan, keberadaannya terindentifikasi dan memiliki rekomendasi dari masing-masing kepala daerah. Selain itu, perjuangan para bidan yang bekerja 24 jam sehari, tidak memikirkan gaji yang kecil dan memperjuangkan serta menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijakan pemerintah mengenai Kartu Indonesia Sehat (KIS).

"Teknisnya serahkan pada kami. Jadi ibu-ibu tidak perlu terlibat secara detail dan jangan khawatir mengenai adanya seleksi atau tidak. Intinya, pemerintah akan merekrut 16 ribu bidan PTT tersebut," tegas Yuddy. 

Menteri yang sempat menerima bunga dari salah satu para bidan tersebut mengatakan, terkait dengan data bidan PTT ini, dalam waktu dekat pihaknya akan segera bertemu dengan Menteri Kesehatan, serta Menteri Hukum dan HAM untuk membicarakan landasan hukum perekrutan bidan PTT. Menurutnya, landasan hukum bidan PTT sudah cukup karena mereka diangkat berdasarkan SK Menteri Kesehatan yang sesuai dengan Keputusan Presiden No 23 Tahun 1994 yang diperbarui dengan Keppres No. 77 Tahun 2000.

"Prosesnya akan kami laksanakan secepatnya karena tidak terlalu sulit. Disamping jumlahnya tidak sefantastis dengan jumlah eks honorer K2, identifikasi keberadaannya sudah lebih terverifikasi, sehingga prosesnya relatif lebih cepat," kata Yuddy.

Sementara itu, Ketua Umum Forum Bidan PTT, Lilik Dian Ekasari mengucapkan rasa terimakasih terhadap keputusan yang diberikan Menteri Yuddy. Menurutnya, persyaratan untuk dipekerjakan dimana pun jika sudah menjadi PNS bukan hal yang sulit.

"Kami mengucapkan terimakasih. Terimakasih karena sudah ada keputusan atau solusi akan segera menyelesaikan permasalahan kami. Semoga memang benar-benar di awal tahun akan segera ada rekrutmen CPNS terhadap bidan desa PTT, khususnya terhadap 16 ribu bidan ini," kata Lilik. 

Sumber : Menpan.Go.Id

Ini Curhat Bidan yang Ikut Demo di Istana Negara

Sri Ningsih (40) ikut demo bersama ribuan rekannya sesama bidan di depan Istana. Lalu apa alasan bidan Puskesmas di Jepara ini rela ikut demo?

Sri mengungkapkan, dia kini masih merupakan bidan honorer di Jepara. Selama ini, dia dikontrak per tiga bulan dengan gaji Rp 1,4 juta per bulan. 

Kemudian bila kontrak diperpanjang, gajinya tetap sama. Gaji itu dinilai Sri tidak cukup. 

"Anak saya ada dua. Yang pertama kuliah semester dua. Sementara penghasilan tidak ada tambahan," kata Sri. 

Sri telah mencari kerjaan lain di rumah sakit. Namun usahanya terhenti karena terbentur usia. 

"Kebanyakan rumah sakit di Jepara atau Yogyakarta mencarinya fresh graduate. Sementara usia saya sudah hampir 40 tahunan," ucap Sri.

Sri menyebut pemerintah tidak mau memberi solusi dengan mengangkatnya menjadi PNS. Padahal dia sudah mulai mengabdi menjadi bidan sejak 2005.

Sri pernah membuka praktek bidan sendiri di rumah. Namun menurutnya klaim biaya dengan BPJS lama.

"Sementara kita kan minta bantuan tenaga orang juga. Jadi tidak enak kalau ketunda. Ya semoga saja ini demo yang terakhir biar kami diangkat PNS," kata Sri. (nwy/try) 

Sumber : Detik.Com

Ribuan Bidan Kepung Istana Negara

JawaPos.com – Ribuan bidan desa yang menamakan dirinya Forum Bidan Pegawai Tidak Tetap  (PTT) menggelar aksi damai di depan Istana Negara, Senin (28/9) pagi sampai siang ini.

Ribuan dukun bersalin dari 20 provinsi ini menuntut diangkat jadi pegawai negeri sipil (PNS), seperti yang dijanjikan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi kepada guru honorer K2.

Dalam aksi yang membuat arus lalulintas macet,  para demonstran yang mengenakan seragam putih putih kombinasi merah, berorasi mendesak Presiden Joko Widodo bersikap adil kepada bidan.

“Sekaranglah momentum  pembenahan sumber daya manusia khususnya  bidan desa yang telah mengabdi sejak tahun 2005 mendapatkan hak kepastian kerja,” teriak Ketua Forum Bidang PTT Indonesia Lilik Dian Ekasari di tengah massa.

Para demonstran yang rata-rata kaum perempuan meminta Presiden menyampaikan rencana pembuatan payung hukum pengangkatan bidan desa menjadi CPNS kepada Menteri Yuddy Crisyiandi serta. “Kami juga minta Presiden hentikan rekrutmen  bidan desa berlabel  PTT,”tandasnya.(had/jpg)

Sumber : JawaPos.Com

Dukung Ibu Bekerja Tetap Beri ASI Eksklusif

ASI mengandung gizi tinggi yang sangat bermanfaat untuk kesehatan bayi. Badan Kesehatan Dunia, WHO, merekomendasikan bayi mendapat ASI eksklusif selama 6 bulan. Namun, tidak semua perempuan mempunyai kesempatan untuk memberikan ASI ekslkusif kepada bayi mereka dikarenakan bekerja.

Ibu bekerja selama waktu kerja  8 jam. Ini berdampak ibu tidak memiliki waktu yang cukup untuk menyusui anaknya. Keadaan tersebut diperparah dengan minimnya kesempatan untuk memerah ASI di tempat kerja, tidak tersedianya ruang ASI, serta kurangnya pengetahuan ibu bekerja tentang manajemen laktasi.

 Berdasarkan survei BPS tahun 2013, Jumlah angkatan kerja wanita terus meningkat setiap tahunnya. Saat ini dari 114 juta jiwa (94%), 38% diantaranya adalah pekerja perempuan (43,3 juta jiwa) yang 25 juta diantaranya berada pada usia reproduktif (BPS, Februari 2013). Secara fisiologis kelompok pekerja perempuan mengalami siklus haid, hamil dan menyusui yang memerlukan fasilitasi agar pekerjaan tidak terganggu dan kondisi fisik lainnya tidak mengurangi kinerja.

Oleh karena itu, program ASI eksklusif di tempat kerja merupakan terobosan yang dapat meningkatkan cakupan ASI eksklusif nasional. Peran berbagai pihak termasuk dunia industri dalam mendukung pencapaian ASI Eksklusif sangatlah penting. Selain itu, dukungan terhadap program menyusui di tempat kerja juga merupakan bentuk pencegahan terhadap diskriminasi perempuan di tempat kerja.

Capaian ASI eksklusif di Indonesia belum mencapai angka yang diharapkan yaitu sebesar 80%. Berdasarkan laporan SDKI tahun 2012 pencapaian ASI eksklusif adalah 42%. Sedangkan, berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan provinsi tahun 2013, cakupan pemberian ASI 0-6 bulan hanyalah 54,3% (Pusdatin, 2015). Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya pemberian ASI Eksklusif di Indonesia adalah belum semua tempat kerja menyediakan ruang ASI.

Demikian pidato Menteri Kesehatan RI yang dibacakan oleh Direktur Bina Kesehatan Anak dr. Elizabeth Jane Soepardi, M.Epid saat membuka acara peringatan Pekan ASI Sedunia (PAS) 2015 di Jakarta (14/9). Pekan ASI sedunia dilaksanakan setiap tahun pada awal bulan Agustus. Tema global Pekan ASI Sedunia tahun 2015 ini adalah Breastfeeding and Work, Lets make it work sedangkan tema nasional adalah Mari Dukung Menyusui di Tempat Kerja.

Guna mendukung pemberian ASI di tempat kerja, dr. Jane menyebutkan peraturan yang mendukung yaitu: UU Kesehatan No.39/2009 pasal 128, UU Ketenagakerjaan No. 13/2009 pasal 83, Peraturan Pemerintah No 33/2012 tentang pemberian ASI Eksklusif dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu.

Data dari International Labour Organization (ILO) Jakarta tahun 2015 menyebutkan, dari 142 perusahaan yang termasuk dalam daftar Better Work Indonesia (BWI), hanya 85 perusahaan yang memiliki ruang ASI.

Peraturan yang dibuat Pemerintah belum terlaksana secara menyeluruh dan merata, sementara itu promosi susu formula dilakukan dengan sangat gencar. Selain itu, kegiatan edukasi, advokasi, dan kampanye terkait pemberian ASI dan makanan pendamping ASI (MP-ASI) juga belum maksimal dilakukan, tegas Anung.

Selain hal tersebut di atas, dr. Jane menambahkan, faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan rendahnya pemberian ASI eksklusif di Indonesia ialah belum semua Rumah Sakit menerapkan 10 langkah menuju keberhasilan menyusui (LMKM), belum semua bayi memperoleh inisiasi menyusui dini (IMD) dan jumlah konselor menyusui sedikit.

Kepada seluruh tempat kerja, dr. Jane menyampaikan imbauan Menkes agar mendukung program ASI di tempat kerja dengan memberikan kesempatan bagi ibu bekerja untuk menyusui anaknya selama waktu kerja dan atau menyediakan tempat untuk memerah ASI berupa ruang  ASI di tempat kerja. Dengan demikian, hak bayi untuk mendapat ASI Eksklusif sampai usia 6 bulan dapat diwujudkan dan produktivitas pekerja perempuan dapat meningkat.

Dalam mendukung PAS 2015, Kementerian Kesehatan menyelenggarakan lomba Dengan ASI, Baduta Sehat, Ibu Bekerja Produktif yang diikuti oleh perwakilan dari beberapa propinsi di Indonesia. Melalui lomba tersebut,  diharapkan dapat memotivasi ibu bekerja untuk tetap bersemangat memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang kita cintai. 

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567; SMS 081281562620, faksimili: (021)52921669, dan alamat email kontak[at]kemkes[dot]go[dot]id.

Sumber : Depkes.Go.Id

Kemenkes Himbau Jemaah Calon Haji Waspadai Perubahan Iklim

Menkes Nila F. Moeloek menyampaikan keprihatinan atas musibah jatuhnya crane di Mekkah, Saudi Arabia (11/9 ) yang menyebabkan korban jiwa dan korban luka, termasuk pada jemaah calon haji asal Indonesia.

Menkes berpesan agar para jemaah calon haji selalu memantau perubahan cuaca. "Terutama  fisik orangtua  akan lebih sensitif juga dengan udara dingin. Mudah-mudahan semua bisa diatasi. Kami juga mendoakan agar para petugas kesehatan diberi lindungan oleh-Nya dalam menjalani tugas yang tak ringan ini", kata Menkes.

Kepala Pusat Kesehatan Haji dr. Fidiansyah menyatakan pihaknya terus melakukan upaya edukasi, promotif dan preventif atas kejadian musibah tersebut. Adapun upaya yang dilakukan adalah 
1. Seluruh sektor menyampaikan edukasi ke petugas kloter dan jemaah haji untuk fokus ibadah di masjid pondokan dalam suasana cuaca yang fluktuatif. 
2. Seluruh penghubung ke rumah sakit arab saudi meningkatkan universal precaution ketika melakukan sweeping ke RSAS memakai masker dan meminimalisir kontak langsung dengan jemaah sakit. 
3. Seluruh kloter mulai menseleksi status kesehatan akhir jemaah untuk dinilai kesanggupannya (istittha'ah) sehingga terseleksi jemaah yang ikut badal haji atau safari wukuf.

Hingga tanggal 13/9 pukul 06.00 WAS adalah dirawat di RSAS Syisya 7 pasien;  RSAS An-Noor 7 orang;  RSAS Zaher 6 orang; RSAS King Abdullah 3 orang; BPHI 2 orang dan 8 jemaah wafat.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567; SMS 081281562620, faksimili: (021)52921669, dan alamat emailkontak[at]kemkes[dot]go[dot]id 

Sumber : Depkes.Go.Id

Dinkes Pandeglang Gandeng MA dan Fatayat NU Sosialisasikan PHBS

DINAS Kesehatan (Dinkes) Pandeglang terus berupaya meningkatkan perilaku sehat masyarakat diantaranya dengan menggandeng organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk mensosialisasikan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Hal itu dilakukan Dinkes dengan menggelar pertemuan penguatan kemitraan yang dihadiri pengurus kecamatan Fatayat  Nahdlatul Ulama (NU) dan Mathla’ul Anwar yang digelar di Kharisma Hotel, Labuan pada 10-11 September lalu.

Kepala Bidang Sumberdaya dan Promosi Kesehatan Dinkes Pandeglang dr. H. Kodiat Juarsa, M.Kes mengatakan, tujuan penguatan kemitraan  dilaksanakan  guna meningkatkan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian masyarakat untuk hidup bersih dan sehat.  “Peran Ormas keagamaan yang tahun ini diwakili Fatayat NU dan MA ini sangat diharapkan dalam upaya menyehatkan masyarakat, karena organisasi ini terbukti memiliki peran sampai ke akar rumput,” terangnya.

Dijelaskan, penguatan kemitraan dalam peningkatan PHBS dilaksanakan berjenjang dengan melalui tahapan mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten, kecamatan sampai ke tingkat desa dengan melibatkan bidan desa.

Dalam pertemuan yang digelar selama dua hari itu diharapkan adanya kesepakatan kerjasama kemitraan dan peran serta Ormas untuk menysosialisasikan program PHBS melalui Majlis Taklim, sekolah maupun dalam kegiatan upaya kesehatan berbasis masyarakat.

Sekretaris Dinkes Pandeglang H. Didi Mulyadi mengungkapkan, pihaknya tidak bisa bekerja sendiri untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan . Hal itu karena sumberdaya kesehatan yang terbatas.  Oleh karena itu  Dinkes melalui program promosi kesehatannya mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak termasuk dengan ormas keagamaan di Kabupaten Pandeglang.

“fokus kegiatan organisasi kemasyarakatan meliputi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di lingkungan tempat ibadah, sekolah dan pesantren dalam ber PHBS serta pengembangan Desa Siaga Aktif,” kata Didi.

Pengurus MA Cabang Pandeglang Muamar mendukung langkah sector kesehatan yang mengajak ormas keagamaan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan warga Pandeglang.  Ia mengaku MA telah sejak lama berkiprah dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan pos pemberdayaan (Posdaya) Masyarakat salah satunya tentang pentingnya berperilaku hidup sehat di masyarakat.