4 Feb 2014

Genap Sebulan BPJS Mulai 'Dihujani' Masalah, Apa Sajakah?

Tak terasa sudah genap sebulan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan dilaksanakan di Indonesia. Tepatnya sejak 1 Januari 2014 silam. Memasuki bulan kedua, BPJS mulai harus menghadapi berbagai masalah baik dari kepesertaan, pelayanan kesehatan, hingga pendanaan.

"Upaya-upaya persiapan sudah dilakukan, tapi PR (pekerjaan rumah) yang ada masih sangat complicated. Memang masih ada hal-hal yang masih belum berjalan seperti yang diharapkan," ujar dr Supriyantoro, Sekretaris Jenderal Kemenkes RI, dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Gedung Kemenkes RI, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (3/2/2014).

Dari sisi kepesertaan, beberapa masalah yang paling sering dilaporkan di antaranya terkait minat masyarakat pendaftar yang sebagian besar sudah dalam kondisi sakit. Menanggapi hal ini, Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan, drg Fadjriadinur, menegaskan hal tersebut akan diatasi dengan sosialiasi kepada perusahaan untuk segera mendaftarkan pekerjanya ke BPJS.

"BPJS juga memperluas pembukaan pendaftaran melalui website," lanjut drg Fadjriadinur, ditemui dalam kesempatan yang sama.

Masalah lain yang juga kerap dikeluhkan adalah tarif INA-CBG's yang dinilai terlalu rendah dan belum mengakomodir real cost dari rumah sakit. Beberapa paket dianggap tak cukup untuk membiayai pengobatan.

"Sebetulnya bukan semua, cuma yang belum terbiasa saja, baik dokter maupun rumah sakitnya. INA-CBG's itu tarif grup, tentu ada yang lebih mahal dan ada yang lebih sedikit. Tapi tetap akan disusun kembali dan akan direvisi, maksimal ada hasilnya 2 pekan dari sekarang, yang kompleks mungkin baru selesai di akhir Maret," terang dr Supriyantoro.

Sejauh ini perkembangan kepesertaan JKN per 21 Januari 2014 sudah sejumlah 116.346.662 jiwa. Termasuk di antaranya 236.627 peserta mandiri dan 86.400.000 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Perkembangan kerja sama dengan fasilitas kesehatan tingkat I per 1 Februari 2014 juga telah meningkat. Sebanyak 9.133 puskesmas, 3.715 dokter umum, 620 praktik dokter gigi, 1.724 klinik swasta, 799 klinik TNI, 558 klinik Polri, dan 19 RS Pratama telah bergabung.

"Masih banyak yang perlu disempurnakan. Belum bisa 100 persen, tapi akan diperbaiki. Sosialisasi pun akan diperbanyak," lanjur drg Fadjriadinur. Sumber : Detik.Com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar