Dinkes Pandeglang Mulai Sosialisasikan Jamkesmas 2011

Pandeglang, 4/5 (SIGAP) - Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, mulai menyosialisasikan program jaminan kesehatan masyarakat 2011.

Kepala Dinkes Pandeglang Dais Iskandar di Pandeglang, Selasa (3/5) mengatakan, pihaknya mulai melakukan sosialisasi Jamkesmas 2011 sehingga masyarakat lebih mengerti tentang program tersebut.

Dalam sosialisasi itu, kata Dais, juga disampaikan agar masyarakat pemegang kartu Jamkesmas menggunakannya sehingga mendapat pelayanan kesehatan secara gratis.

"Kami juga menyampaikan bahwa kartu Jamkesmas bisa digunakan untuk berobat ke luar daerah, termasuk di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta, sebagai rumah sakit rujukan nasional," katanya.
Mengenai jumlah warga yang masuk dalam program tersebut, menurut dia, sebanyak 620 ribu jiwa, atau sama dengan peserta 2010.

Menurutnya, pemegang karut Jemkesmas tersebut masih lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah warga miskin di daerah itu, yang mencapai 712 ribu jiwa.

"Masih ada 90 ribu jiwa warga yang tidak masuk dalam program Jamkesmas, namun demikian kami tetap berupaya agar mereka mendapat perawatan kesehatan secara gratis," katanya.

Warga yang tidak masuk dalam program Jamkesmas itu, lanjutnya, dimasukkan dalam program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda), yang biaya pengobatannya ditanggung pemerintah kabupaten (pemkab).
Pemkab Pandeglang pada 2011 mengalokasikan anggaran sekitar Rp3 miliar untuk program Jamkesda tersebut. Nilai anggaran itu, jauh lebih besar dibandingkan alokasi dana 2010 yang hanya sekitar Rp200 juta. (laporan sofyan/ant)

Sumber: SIGAP Bencana & Bansos

Pengendalian Malaria Masih Hadapi Banyak Tantangan

INDONESIA telah berhasil menekan jumlah kasus malaria dari 4,96 per 1.000 penduduk pada tahun 1990 menjadi 1,96 per 1.000 penduduk pada tahun 2010. Walaupun secara nasional telah berhasil  menurunkan lebih 50 persen   kasus malaria,  tetapi pada  tingkat provinsi dan kabupaten/kota masih terjadi disparitas (perbedaan) yang cukup besar, kata Menkes dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr. PH, pada puncak peringatan Hari Malaria Sedunia tanggal 25 April 2011 di Jakarta. Menurut Menkes, Indonesia telah menargetkan eliminasi malaria secara bertahap. Eliminasi artinya di daerah tersebut angka kasus malaria positif (API= Annual Parasite Incidence) kurang dari 1 permil (<1 per 1.000 penduduk).

Untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Kab. Kepulauan Seribu saat ini dalam proses persiapan memasuki tahap eliminasi malaria disusul Provinsi Bali dan Pulau Batam.

Pada tahun 2015 ditargetkan Provinsi Aceh, Kepulauan Riau dan Pulau Jawa. Pada tahun 2020 untuk seluruh wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan NTB. Selanjutnya pada tahun 2030 wilayah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan NTT, sehingga seluruh Indonesia akan bebas malaria pada tahun 2030.

Menkes menyampaikan empat pesan sebagai pedoman eliminasi malaria. Pertama, eliminasi malaria merupakan salah satu prestasi masyarakat dan pemerintah      dalam menyiapkan insan pembangunan. Sehingga dukungan berupa PERDA merupakan wujud nyata.  Kedua, eliminasi malaria menjadi tanggung jawab semua pihak, oleh karena itu peran serta aktif masyarakat dalam upaya kesehatan secara promotif dan preventif harus terus ditingkatkan karena mencegah lebih baik dari pada mengobati.   Ketiga, manfaatkan pemberdayaan masyarakat secara optimal melalui Desa Siaga dan Kelurahan Siaga Aktif, Posyandu, dan Pos Malaria Desa dalam upaya penyuluhan untuk pencegahan penyakit malaria. Keempat, optimalkan tiga pilar utama pengendalian malaria yaitu Stop Malaria Klinis dengan malaria konfirmasi, Stop Klorokuin gunakan Artesunate Combination Therapy (ACT) dan Cegah Malaria dengan menggunakan kelambu berinsektisida

Pada puncak peringatan Hari Malaria Sedunia 2011 dengan tema “Bebas Malaria Investasi Bangsa”, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Kementerian Kesehatan dengan Pusat Kesehatan TNI, penyerahan Standard Operational Procedure (SOP) Pengendalian Malaria di lingkungan POLRI, penyerahan Pernyataan Dukungan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI)  dalam tata laksana kasus malaria dan penyerahan ucapan terima kasih kepada tokoh masyarakat yang berkontribusi dalam pengendalian malaria.

Keterlibatan berbagai lintas sektor merupakan wujud nyata komitmen bersama untuk mengeliminasi malaria. “Momentum ini pertanda baik, karena TNI, POLRI dan  IDI bersama masyarakat secara serentak akan memberikan dukungan. Untuk itulah, kami atas nama Kementerian Kesehatan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala peran dan partisipasinya”, ujar Menkes.

Menkes menambahkan, penyakit Malaria merupakan salah satu penyakit re-emerging yang masih menjadi ancaman masyarakat, terkait masih tingginya angka kesakitan dan angka kematian pada usia produktif akibat malaria.  Bahkan penyakit malaria juga berpengaruh pada kualitas kesehatan bayi, anak balita  dan ibu hamil.

“Di beberapa wilayah prevalensi ibu hamil dengan malaria sebesar 18 persen, sehingga bayi yang dilahirkan memiliki risiko berat badan lahir rendah (BBLR) dua kali lebih besar dibandingkan ibu hamil tanpa malaria. Selain itu masih seringnya Kejadian Luar biasa yang dilaporkan oleh kabupaten/kota”, ujar Menkes.

Data WHO menyebutkan tahun 2010 terdapat 544.470 kasus malaria positif di Indonesia, sedangkan pada tahun 2009 terdapat 1.100.000 kasus malaria klinis, dan pada tahun 2010 meningkat lagi menjadi 1.800.000 kasus malaria klinis dan telah mendapatkan pengobatan.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-52907416-9, faks: 52921669, 5223002 Call Center: 021-500567, 30413700, atau alamat e-mail puskom.publik@yahoo.co.id, info@depkes.go.id, kontak@depkes.go.id.

Dinkes Pandeglang Tetapkan Juara Lomba Menulis dan Story Telling Tingkat Kabupaten

SETELAH melalui seleksi panjang selama sebulan penuh pada April 2011 akhirnya Dinas Kesehatan (Dinkes) Pandeglang menetapkan masing-masing pemenang juara 1, 2 dan 3 untuk lomba menulis artikel kesehatan dan story stelling tingkat Kabupaten Pandeglang.

Berdasarkan rilis yang disampaikan Dinkes Pandeglang pada pelepasan duta Pandeglang untuk lomba menulis dan story telling tingkat Provinsi Banten di halaman Kantor Dinkes Pandeglang, Kamis (28/4) lomba yang digelar dalam rangka Hari Anak Nasional tersebut dibagi menjadi tiga kategori.

Kategori pertama yakni lomba menulis artikel kesehatan tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yaitu Juara 1 Isna Nisrina H Siswi MTsN Model Cipacung Pandeglang, Juara II Alin Mardiah (MTsN Pandeglang) dan Juara III Namira Bahtiar.

Sementara untuk kategori lomba menulis artikel kesehatan tingkat Sekolah Dasar (SD) juara 1 diraih oleh Yasmin Nasywa (SD IT Pandeglang), Juara II Haliza Humairoh (SDN 3 Pandeglang) dan Juara III Dina Novita (SDN Sukajadi Cibaliung)

Sedangkan untuk Kategori lainnya yakni Story Telling (bercerita tentang kesehatan) pemenang pertama Siswi SD IT Pandeglang yakni Siti Mutia Hanifa, Juara II Fitri Fauziah (SDN Banjar 1) dan Juara III Amelia Fitria Hakim (SDN Pandeglang 1).

Dalam sambutan upacara pelepasan yang digabung dengan apel Pagi pegawai di lingkungan Dinkes Pandeglang, Kamis (28/4) Kadinkes Pandeglang H. Iskandar mengatakan, masing masing pemenang pertama untuk semua kategori menjadi duta Pandeglang untuk diikutsertakan dalam lomba serupa tingkat Provinsi Banten.

Dinkes Pandeglang Aktifkan Kembali Kegiatan Selasa Sehat Melalui Senam Aerobik

GUNA meningkatkan upaya pembudayaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Dinas Kesehatan (Dinkes) Pandeglang kembali mengaktifkan kegiatan Senam Sehat setiap Selasa pagi di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Pandeglang. Langkah ini dilakukan menyusul ditetapkannya Hari Selasa sebagai hari untuk beraktifitas fisik (disamping aktifitas rutin lainnya red) bagi pegawai di lingkungan Pemkab Pandeglang. Sebelumnya Dinkes sempat menonaktifkan aktifitas senam setiap selasa sehubungan dengan kebijakan Pemkab yang meniadakan selasa sebagai hari untuk beraktifitas olah raga bagi pegawai sejak 2010.

Menurut Kadinkes H. Iskandar, selain bagian dari program PHBS, senam sehat diharapkan lebih meningkatkan kinerja para pegawai Dinkes Pandeglang sekaligus mempererat rasa kekeluargaan sesama pegawai di lingkungan Dinkes Pandeglang. Sebagai instruktur senam, kali ini Dinkes Pandeglang menggandeng PT. Askes Banten sebagai mitra yang dikemas dalam acara olah raga bersama PT. Askes.

“Kita aktifkan kembali Senam Selasa Sehat di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang. Dinkes telah bekerja sama dengan PT. Askes Banten untuk melakukan kegiatan rutin Senam Bersama PT. Askes setiap Selasa pagi pukul 08.00 s/d 09.00 selama satu jam dengan instruktur senam dari PT. Askes Pandeglang,” ungkap Iskandar usai melakukan aktifitas senam sehat bersama seluruh jajaran pegawai Dinkes Pandeglang, Selasa (3/5)
Dijelaskan, PHBS terdiri dari lima tatanan yakni PHBS di rumah tangga, sekolah, tempat-tempat umum, tempat kerja dan PHBS di institusi kesehatan. Untuk PHBS di tempat kerja menurut Kadinkes sedikitnya ada sembilan indikator yang harus dipenuhi untuk mewujudkan Tempat Kerja Sehat. Sembilan Indikator PHBS di tempat kerja ungkap Iskandar yakni Tidak merokok di tempat kerja, membeli dan mengkonsumsi makanan dari tempat kerja, melakukan olah raga secara teratur/aktifitas fisik, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun sebelum makan dan sesudah buang air besar dan buang air kecil, memberantas jentik nyamuk di tempat kerja, menggunakan air bersih, menggunakan jamban saat buang air besar dan kecil, buang sampah pada tempatnya dan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai jenis pekerjaan.
Oleh karena itu, tutur Iskandar, pihaknya mengajak semua tempat kerja baik pemerintah maupun swasta untuk meningkatkan PHBS di lingkungan kerja masing-masing untuk meningkatkan produktifitas serta menurunkan angka penyakit akibat kerja dan lingkungan kerja.
“Program PHBS di tempat kerja diharapkan memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan pekerja termasuk masyarakat sekitar,” tandasnya.

Masyarakat Dapat Layanan Gratis Program Jampersal

PEMERINTAH menganggarkan danaRp1,2 triliun untuk program jaminan persalinan (jampersal) gratisdi tahun 2011. Masyarakat hanya membutuhkan tanda pengenal untukdapat dilayani gratis di rumah sakit kelas III milik pemerintahatau RS swasta, termasuk di bidan mitra Dinas Kesehatan setempat.
Jampersal merupakan program pemeriksaan kehamilan (Antenatal),persalinan dan pemeriksaan masa nifas bagi seluruh ibu hamil yangmenggunakan fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan programpembiayaannya ditanggung pemerintah, meskipun tidak masuk dalamJamkesmas, kata Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan KesehatanKemenkes, Usman Sumantri kepada pers di Gedung KementerianKesehatan, Jakarta Jumat (4/3).
Sasaran dari program ini semua ibu hamil dengan perkiraan jumlahsasaran adalah 60% dari estimasi proyeksi jumlah persalinan atausekitar 2,6 juta jiwa dari total estimasi kelahiran per tahun yangsebesar 4,8 juta jiwa.Jumlah itu berdasarkan estimasi kelahiranyakni 1,05 angka kelahiran kasar dikalikan jumlah penduduk,terangnya.
Sumber dananya berasal dari dana APBN yang dituangkan dalam satuDIPA bergabung dengan program Jamkesmas. Jamkesmas dananya untuktahun ini Rp6,3 triliun dari jumlah itu sebesar Rp1,2 triliunnyauntuk program jampersal, kata dia.
Ia menjelaskan alokasi dana persalinan ini nantinya dikirimkanke Dinas Kesehatan Kabupaten/kota tergabung dengan anggaranjamkesmas. Kepala Dinas Kesehatan Kab/kota sebagai penanggung jawabJamkesmas di wilayahnya membuka rekening khusus Jamkesmas pada bankOperasional KPPN V Jakarta.
Besaran tarif pelayanan dengan paket total Rp420.000diantaranya, untuk pemeriksaan kehamilan (ANC) sebanyak 4 kali perkunjungan dengan tarif Rp40.000. Persalinan normal Rp350.000 danpelayanan nifas post Natal care (PNC) Rp30.000 per kunjugan.Mengingat persalinan dengan penyulit di RS yang memiliki beragamdiagnosa maka digunakan tariff INA-DRG, ujarnya.
Pemerintah kata dia, menetapkan sistem klaim (reimbursement).Proses klaim bagi klinik, Rumah Bersalin Swasta dan Polindes yakni,Klinik, Rumah bersalin Swasta dan Polindes memberikan pelayananterlebih dahulu. Apabila sudah memberikan pelayanan persalinan,maka Klinik, RS bersalin Swasta atau Polindes tersebut bisamengajukan klaim kepada Tempat Pelayanan Jamkesmas Dinkes Kab/Kotadengan melengkapi bukti-bukti pelayanan,
Bukti pelayanan pertolongan persalinan harus ditandatanganipasien (ibu hamil, bersalin dan nifas). Kemduian Jamkesmas DinkesKab/Kota melakukan verifikasi dan memberikan persetujuan danmembayarkan tagihan klaim.
Adapun untuk pelayanan di Rumah Sakit, mekanisme klaim yangdilakukan antara lain, besaran biaya persalinan dengan penyulit,emergensi dan komplikasi di RS berdasarkan tarif paket INA-DRG,Proses klaim pelayanan di RS dilakukan melalui mekanisme klaimJamkesmas yang sudah berjalan selama ini, Persyaratan pengajuanklaim adalah surat rujuan dan identitas resmi ibu hamil kemudianklaim yang diajukan diverifikasi oleh VI Jamkesmas.
Pemeriksaan kehamilan tanpa penyulit persalinan normal dan PNC,juga dapat dilakukan di Puskesmas rawat inap,bidan desa-polindes,bidan praktik, RS bersalin swasta dan klinik swasta.

Petunjuk Teknis Program Jampersal klik disini

Sumber : Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

Program Jampersal Kabupaten Pandeglang klik disini dan disini

Posisi Tawar Kaum Hawa Akan Tentukan Kualitas Kesehatan Reproduksinya

DERAJAT Kesehatan perempuan khususnya ibu-ibu, terutama yang terkait dengan masalah kesehatan reproduksi harus diakui masih menjadi masalah krusial yang dihadapi oleh Kaum Hawa di Pandeglang. 

Berbagai faktor penyebab diantaranya status pernikahan, tingkat pendidikan, nutrisi, kebiasaan merokok, pengetahuan dan perilaku sehat dalam kehidupan seksual serta posisi tawar perempuan yang belum setara sehingga kebanyakan perempuan belum sepenuhnya mampu mandiri dalam memutuskan hak-hak reproduksinya

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) H. Iskandar seusai mengikuti Upacara Peringatan Hari Kartini di Alun-alun Kota Pandeglang, Rabu (20/4).

Dia menyatakan, berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2010, pernikahan dini dan eksperimentasi seksual pada usia dini merupakan masalah yang kini marak terjadi.
 

Untuk itu, pihaknya terus mengupayakan dan lebih pro-aktif dalam menangani program-program yang terkait tentang kebutuhan kesehatan remaja dan kaum muda, terutama remaja putri setingkat sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) dan siswa SLTA melalui wadah kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

Iskandar juga menyoroti soal perilaku sehat dalam kehidupan seksual perempuan saat ini yang terbilang rendah. Akibatnya, banyak perempuan maupun para ibu rumah tangga rentan tertular penyakit menular seksual (PMS) seperti HIV/AIDS.

“Kerentanan perempuan terhadap HIV/AIDS lebih banyak disebabkan ketimpangan gender yang berdampak pada ketidakmampuan perempuan mengontrol perilaku seksual dari suami  serta kurangnya akses  terhadap pelayanan pengobatan penderita,” ungkapnya.

Dijelaskan, kurangnya pemahaman konsep gender dalam keluarga membuat posisi tawar perempuan sangat rendah dalam pengambilan berbagai keputusan termasuk aspek kesehatan reproduksi dan akses pelayanan kesehatan secara umum.

“Stigma masyarakat selama ini menganggap bahwa HIV/AIDS hanya dialami perempuan penjaja seks komersial (PSK) tidak benar karena perempuan yang tidak berperilaku berisiko juga dapat terinfeksi HIV yang ditularkan  suami yang suka ‘jajan’, ujarnya.
 

Ditegaskan Iskandar, bila kesetaraan gender dalam keluarga dan masyarakat bisa diterapkan, hal itu dapat mengeliminasi kerentanan perempuan terhadap HIV/AIDS.

”Bila kesetaraan gender terjadi antara laki-laki dan perempuan, maka perempuan dapat membuat keputusan sendiri mengenai aktifitas seksualitasnya. Banyak perempuan menjadi rentan karena perilaku berisiko dari orang-orang terdekatnya. Disinilah pentingnya meningkatkan “Bargaining Power” (posisi tawar red) seorang perempuan sehingga mampu mandiri dalam memutuskan hak-hak reproduksinya”, pungkasnya.

Dinkes Pandeglang Nilai Aksi Unjuk Rasa FMM UNMA Salah Alamat

DINAS Kesehatan (Dinkes) Pandeglang menilai aksi orasi sejumlah orang yang mengatasnamakan FRONT MAHASISWA MARHAEN UNMA di depan Halaman Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Pandeglang, Rabu (27/4) salah alamat.

Pernyataan itu disampaikan Kepala Dinkes (Kadinkes) Pandeglang H. Iskandar terkait  tuntutan pengunjuk rasa yang meminta dirinya turun dalam jabatan sebagai kepala dinas.

Menurut Kadinkes, orasi pengunjuk rasa yang disampaikan itu sepenuhnya ditujukan kepada kinerja pelayanan Jamkesmas di rumah sakit.

“Dinkes secara struktural tidak memiliki kewenangan untuk intervensi kepada pihak manajemen rumah sakit,” katanya, Rabu (27/4).

Iskandar menjelaskan, manajemen RSUD Berkah dan Dinkes secara struktural terpisah dan mempunyai tanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Dinkes beserta jaringan pelayanan kesehatan ditingkat puskesmas dan desa lebih fokus melayani kesehatan masyarakat khususnya pelayanan kesehatan dasar. Sementara rumah sakit mengurusi persoalan pelayanan kesehatan rujukan.

Lebih lanjut Iskandar mengatakan, isu dan tuntutan pendemo yang disampaikan juga sama persis dengan aksi yang digelar pada Senin (28/3) bulan Maret 2011 lalu. Sehingga Iskandar menduga ini bagian dari upaya pihak tertentu untuk menjelekan citra dirinya sebagai Kepala Dinas Kesehatan yang seolah-oleh berkinerja buruk.

Iskandar  menyatakan dirinya memang disebut-sebut sebagai salah satu calon Sekretaris Daerah (Sekda) Pandeglang. Namun dia mengaku tidak berambisi menjadi Sekda menggantikan Endjang Sadina. Penilaian Kinerja Dinas Kesehatan dia serahkan sepenuhnya kepada Bupati Pandeglang H. Erwan Kurtubi termasuk jabatan Sekda nanti.