23 Jul 2015

Katarak Bisa Disembuhkan

KATARAK atau gangguan penglihatan akibat kekerutan pada lensa mata masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Pandeglang. Tingginya angka kesakitan penyakit yang berhubungan dengan indra penglihatan ini, membuat jajaran Dinas Kesehatan dan Puskesmas setiap tahun mengagendakan operasi katarak massal. Tahun ini, Dinkes Pandeglang bekerja sama dengan Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Cikampek Jawa Barat dan Persatuan Dokter Ahli Mata Indonesia (Perdami), menggelar bakti sosial operasi katarak gratis terhadap 129 pasien yang dipusatkan di Puskesmas Cibaliung dan Puskesmas Carita .
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Umum (Yankesum) Dinkes Pandeglang Hj. Yeni Herlina mengatakan, setiap tahun pihaknya menjaring kurang lebih 200 warga tidak mampu yang menderita katarak. “Proses operasi terutama dilakukan terhadap penderita katarak yang sudah Mature (matang red). Jadi sebelum operasi pengidap katarak akan diperiksa terlebih dahulu,” ujar Yeni Herlina, Selasa (16/6/2015) kemarin.
Yeni menjelaskan, seiring dengan bertambahnya usia, banyak penurunan yang dialami tubuh manusia. “Salah satu gangguan yang akan menimpa setiap orang seiring bertambahnya usia adalah berkurangnya penglihatan akibat katarak,” jelas Yeni.
Diungkapkan, sebagai solusinya operasi katarak perlu dilakukan.”Karena jika tidak, gangguan lensa mata yang terjadi tepat dibagian pupil mata ini dapat mengakibatkan kebutaan,” tandasnya.

22 Jul 2015

Selama 2015, Ratusan Penderita Katarak Telah Dioperasi Gratis

DINAS Kesehatan (Dinkes) Pandeglang menggandeng Persatuan Dokter Ahli Mata Indonesia (Perdami) dan Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Cikampek, Jawa Barat tahun ini menggelar aksi bakti sosial operasi katarak massal yang dipusatkan di Puskesmas Cibaliung dan Puskesmas Carita.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pandeglang H. Deden Kuswan menyebutkan selama tahun 2015 pihaknya telah mengadakan operasi katarak gratis sebanyak 129 penderita katarak bagi masyarakat tidak mampu, sebagai bentuk upaya eliminasi angka kesakitan mata serta penanggulangan buta katarak di Kabupaten Pandeglang.
Menurut Deden, bakti sosial serupa dilakukan tahun 2014 lalu dengan mengoperasi 90 pengidap katarak dari berbagai wilayah Kecamatan di Kabupaten Pandeglang. “Penanggulangan katarak ini setiap tahun digelar dengan melakukan sosialisasi, pendataan penderita oleh petugas Puskesmas, screening oleh dokter, tindakan operasi, sampai pemantauan pasca operasi,” ungkap H. Deden Kuswan, Selasa (16/6/2015).
Dia mengungkapkan, di Kabupaten Pandeglang penderita katarak masih sangat tinggi terutama dari golongan masyarakat kurang mampu. “Ketidaktahuan masyarakat bahwa katarak bisa sembuh dengan operasi dan ketiadaan biaya untuk pengobatan, membuat jumlah penderita katarak meningkat setiap tahunnya,” ungkapnya.
Menurutnya,  berdasarkan hasil pendataan Puskesmas ditemukan rata-rata sebanyak 200 penderita katarak di wilayahnya. “Pendataan tahun ini bahkan mencapai 260 penderita katarak, namun berdasarkan pemeriksaan medis belum semua pasien bisa dilakukan tindakan operasi katarak,” jelas Deden.
Ditegaskan, tidak semua penderita yang dideteksi menderita katarak dapat segera dilakukan operasi penyembuhan karena berbagai kendala, diantaranya karena pasien mengidap penyakit komplikasi lainnya seperti DM (diabetes mellitus atau gula darahnya tinggi red), Hipertensy (tekanan darah tinggi red), maupun akibat kondisi tubuh penderita katarak yang ketika akan dioperasi dalam keadaan tidak sehat.
Kapala Bidang Yankesum Dinkes Pandeglang Hj. Yeni Herlina mengatakan, berdasarkan estimasi program kesehatan indra yang menjadi tupoksinya diperkirakan 1 persen dari penduduk Pandeglang  berpotensi mengalami kebutaan setiap tahun, diantaranya akibat katarak.
“Seiring dengan bertambahnya usia, banyak penurunan yang dialami tubuh manusia. Salah satu gangguan yang akan menimpa setiap orang seiring bertambahnya usia adalah berkurangnya penglihatan akibat katarak,” jelas Yeni.
Selain itu, lanjut Yeni, katarak bisa terjadi karena mata terlalu sering terpapar sinar ultra violet (matahari) maupun akibat penggunaan obat-obatan yang mengandung steroid dalam jangka waktu lama.
Dia mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan mata dan memperhatikan gejala katarak pada mata yang ditandai dengan pandangan yang mulai kabur dan silau, serta pada bagian mata pupil terlihat warna abu-abu atau keputihan

21 Jul 2015

Bank Sampah Percontohan di Kabupaten Pandeglang

Sosialisasi bank sampah oleh LAZ Harfa Kabupaten Pandeglang yang difasilitasi Tim Community Engagement Grants 2014 Universitas Indonesia (Foto: Dok. Community Engagement Grants 2014 UI)
SAAT ini semakin banyak Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Indonesia yang sudah penuh karena timbulan sampah meningkat setiap harinya. Sampah menimbulkan banyak masalah, mulai lingkungan tidak nyaman sampai masalah kesehatan. Melihat persoalan ini, maka penanganan sampah yang mengacu pada prinsip reduce-reuse-recycle (mengurangi-menggunakan kembali-mendaur ulang) menjadi penting.
Bagaimana kita dapat berkontribusi untuk mengurangi timbulan sampah? Bank sampah merupakan salah satu solusi yang efektif. Di bank sampah, masyarakat diberikan edukasi tentang pentingnya memilah sampah mulai dari tingkat rumah tangga. Sampah dipilah menjadi sampah organik, nonorganik, dan residu. Sampah organik, seperti sisa makanan dan daun, dapat diolah lebih lanjut menjadi kompos. Sementara, sampah nonorganik, seperti plastik, kertas/kardus, beling/kaca, kaleng/besi, dan lain-lan yang dapat didaur ulang kemudian ditabung di bank sampah. Yang terakhir, sampah residu atau sampah sisanya akan dibuang ke TPA. Dengan model ini, sampah yang dibuang ke TPA akan semakin sedikit karena semakin banyak sampah yang digunakan kembali. Menarik bukan?
Depok merupakan kota dengan jumlah bank sampah terbanyak di Indonesia. Sampai saat ini diestimasi jumlah titik bank sampah di Depok mencapai 500 lokasi. Kegiatan ini dimulai dari tahun 2008, dan meningkat pesat mulai akhir 2012. Program bank sampah di Kota Depok merupakan inisiasi masyarakat murni. Pengurus bank sampah pada umumnya adalah mereka yang aktif di kegiatan komunitas, seperti Posyandu, PKK, karang taruna, atau lainnya. Di bank sampah, anggota dapat menyetorkan sampah nonorganiknya yang kemudian menjadi tabungan. Di saat tertentu yang disepakati (setiap bulan, tiga bulan, atau setahun sekali), anggota dapat mengambil hasil tabungannya.
Walaupun bisnis utamanya adalah mengelola sampah nonorganik, bank sampah di Kota Depok juga memberikan edukasi untuk menangani sampah organik, seperti melalui pembuatan lubang biopori. Selain itu, Pemerintah Kota Depok juga telah menyediakan tempat mengolah sampah organik di UPS (Unit Pengolahan Sampah Organik) dimana masyarakat dapat mengambil kompos secara gratis.
Di satu sisi, Kabupaten Pandeglang merupakan wilayah yang sedang berkembang dan mempunyai masalah sampah yang relatif serupa dengan Kota Depok. Hal tersebut dirasakan membutuhkan penanganan segera. Oleh karena itu, dengan dimotori oleh LAZ Harfa Kabupaten Pandeglang dan difasilitasi oleh Tim Community Engagement Grants 2014 Universitas Indonesia, program bank sampah diujicobakan di Kabupaten Pandeglang. Asosiasi Bank Sampah Kota Depok berperan dalam membantu sosialisasi dan berbagi pengalaman dalam pengembangan dan teknis operasional bank sampah di Kota Depok.
Pada kegiatan sosialisasi pendirian bank sampah di Pandeglang, peserta sangat antusias mengikuti acara. Kegiatan dilakukan sehari penuh dengan metode interaktif. Selain presentasi dan diskusi, peserta juga diajak menonton video tentang bank sampah dan bagaimana operasional bank sampah di Depok. Selain itu, peserta diminta untuk mempraktekkan secara langsung dalam memilah sampah dan mengoperasikan bank sampah. Peserta diminta berlatih untuk mendaftarkan diri menjadi anggota, menimbang sampah, mencatat hasil timbangan di buku tabungan, mencatat penjualan sampah, dan membayarkan uang tabungan ke anggota. Pada kegiatan ini selain dihadiri calon pengurus bank sampah, juga aparat Pemda Kabupaten Pandeglang, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kebersihan.
Saat ini telah berdiri dua Bank Sampah Harfa UPS (Unit Pengolahan Sampah) di daerah Curug Sawer dan Batu Raja. Antusiasme masyarakat dalam berpartisipasi di bank sampah cukup tinggi. Bank sampah tersebut telah berhasil mengurangi timbulan sampah sebanyak 1.817 kg dalam waktu 2,5 bulan. Selain itu, tabungan sampah yang terkumpul cukup besar, yaitu Rp2.394.047. Jumlah ini akan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Ke depannya, masih banyak tantangan untuk mempertahankan dan mengembangkan bank sampah yang sudah ada maupun mendirikan bank sampah-bank sampah baru di Pandeglang. Hal tersebut tentu saja membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, yaitu masyarakat, pemerintah kabupaten, maupun sektor swasta agar semangat untuk menjaga lingkungan serta menjadikan motif ekonomi sebagai bonus dari kegiatan positif ini tetap terjaga.

Video sosialisasi Bank Sampah dapat dilihat di link berikut:
1. Video sosialisasi untuk calon anggota bank sampah : https://www.youtube.com/watch?v=Sj-gXdFs1bw

2. Video cara mendirikan dan mengoperasikan bank sampah : https://www.youtube.com/watch?v=nZoaGy9fHzA

Penulis:
– Alin Halimatussadiah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia
– Windri Handayani, MSi dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UI (fyu)

Sumber : Depok.News

20 Jul 2015

Limbah Puskesmas Akan Dijadikan Gas

DINAS Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pandeglang tahun ini berencana untuk menerapkan sistem pengelolaan limbah pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dengan teknologi biogas.

Program tersebut bertujuan agar limbah yang dihasilkan dapat digunakan menjadi sumber daya gas.

Sekretaris Dinkes Kabupaten Pandeglang DR. H. Didi Mulyadi, SKM, M.Kes, mengatakan, sebagai percontohan pengelolaan limbah dengan sistem biogas akan dilakukan di dua puskesmas, yakni Puskesmas Saketi dan Puskesmas Menes. 

Limbah yang dikelola dengan sistem biogas di dua puskesamas tersebut nantinya akan dijadikan sebagai bahan bakar gas untuk kepentingan laboratorium dan dapur puskesmas. “Jika di dua puskesamas tersebut berhasil, kemungkinan besar di tahun berikutnya akan diterapkan di puskesamas-puskesamas lain,” katanya kepada Radar Banten, kemarin.

Menurut Didi, saat ini limbah puskesamas masih dibuang begitu saja tanpa ke tempat penampungan tanpa ada upaya untuk memanfaatkannya kembali. “Limbah puskesamas seperti darah itu kan menghasilkan bakteri yang jika dikelola bisa menghasilkan gas,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Puskesmas Saketi Yani Sastra Negara menyambut baik rencana pembuangan limbah menggunakan sistem biogas karena bisa didaur ulang dan dikelola menjadi gas. “Kami sangat mendukung rencana itu, apalagi bila alatnya sudah ada di masing-masing puskesmas,” katanya. (RB/mg-11/zis/dwi)

Sumber : RadarBanten.Com

19 Jul 2015

Menkes Minta Pemprov Banten Petakan Kembali Tenaga Kesehatan

Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Nila Farid Moeloek meminta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melakukan pemetaan kembali tenaga kesehatan yang ada, dalam upaya melakukan penataan dan pemerataan penempatan tenaga kesehatan di daerah.
"Kita harus ''mapping'' dulu, kabupaten/kota harus melihat dan menata berapa kebutuhan tenaga kesehatan itu. Ini memang masalah nasional harus kita pecahkan bersama," kata Menkes Nila Farid Moeloek pada Dialog Pembangunan Kesehatan di Provinsi Banten, Selasa (14/7/2015).
Ia mengatakan, melalui UU No 23 Tahun 2014 pemerintah provinsi memiliki keleluasan untuk melakukan pemerataan tenaga medis atau tenaga kesehatan, terutama bagi daerah-daerah terpencil. Sehingga para tenaga kesehatan tersebut tidak terfokus kebanyakan berada di lingkungan perkotaan, sementara di daerah terpecil masih kekurangan.
"Pemprov perlu melakukan redistribusi tenaga kesehatan di internal kabupaten/kota dan antara kabupaten/kota," katanya saat berdialog pembangunan kesehatan bersama Plt Gubernur Banten Rano Karno.
Namun demikian, Menteri Kesehatan juga menekankan perlu ada keadilan bagi para para tenaga kesehatan yang ditempatkan di daerah, terutama dari segi tunjangan untuk kesejahteraan dalam upaya mendukung kelancaran tugas di daerah tersebut, Sementara itu Plt Gubernur Banten Rano Karno mengatakan, dengan diberikannya kewenangan bagi pemerintah provinsi dalam pemerataan tenaga kesehatan yang merupakan bagian dari UU No 23 Tahun 2014, Pemprov Banten siap melakukan penataan dan pemerataan sehingga tenaga kesehatan yang ada tidak bertumpuk di daerah perkotaan.
"Saya juga baru sadar kalau kesehatan juga masuk dalam UU No 23 Tahun 2014. Kalau memang itu masuk, ya gubernur berhak melakukan pemerataan,"kata Rano Karno.
Ia mencontohkan seperti jumlah dokter gigi yang tercatat di Banten ada sekitar 1.400 orang. Namun dari jumlah tersebut ada sekitar 1000 dokter gigi tersebar di wilayah Tangerang sementara 400 orang lainnya tersebar di luar Tangerang.
"Nah sekarang ini harus disebar, kalau tidak mau disebar ya sudah berhenti jadi PNS," katanya. (Ant)***



Sumber : Kabar-Banten.Com

18 Jul 2015

Kemenkes Siagakan Ribuan Pos Kesehatan Sepanjang Jalur Mudik Lebaran



SETIAP tahun, Kementerian Kesehatan di seluruh Tanah Air selalu melakukan kegiatan kesiapsiagaan bidang kesehatan menjelang hari Raya Idul Fitri/lebaran.  Ini diakukan pada fasilitas kesehatan yang ada dan menyiagakan pos-pos kesehatan di tempat yang diperlukan pada jalur angkutan lebaran.

Tahun ini, sebanyak 870 pos kesehatan, 1.094 Puskesmas serta 1.554 Rumah Sakit  disiagakan 24 jam selama arus mudik di Sumatera, Jawa dan Bali. Selain itu ditambah dengan 21 ambulans dan 8 kendaraan khusus. Seperti kendaraan roda empat untuk  Promosi Kesehatan, Logistik, dan Pemeriksaan Kesehatan Pengemudi.

Demikian pernyataan Menteri Kesehatan Prof Dr.dr.Nila F Moeloek Sp.M.(K) pada Apel Siaga Kesiapan Bidang Kesehatan Mudik Lebaran Tahun 2015/1436 H. di Kantor Kemenkes RI di Jakarta, Selasa pagi (30/6) Apel dihadiri dari  Dinas Kesehatan se-Jabodetabek, Rumah Sakit,  jajaran lintas program dan lintas sektor terkait.

Data Kementerian Perhubungan RI menunjukkan bahwa jumlah pemudik tiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan, yaitu: 17.615.197 pemudik (tahun 2012), 18.587.668 pemudik (tahun 2013),19.618.530 (tahun 2014) dan pada tahun 2015  diprediksi meningkat 1.96 % menjadi 20.002.724 pemudik. Arus mudik utamanya terjadi di 10 Provinsi, yaitu: Sumatera Selatan, Lampung, Banten,  DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta,  Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Selatan.

Kecelakaan menimbulkan kematian atau kecacatan seumur hidup, itu yang harus kita cegah. Satu kecelakaan itu sudah terlalu banyak, karena satu saja kecacatan atau kematian akibat kecelakaan akan mempengaruhi kehidupan orang lain , kata Menkes.

Lebih lanjut Menkes menjelaskan, sebenarnya telah terjadi penurunan jumlah kecelakaan dan kematian pada tahun 2014. Menurut data Polri, pada  tahun  2014 terjadi 3.122 kasus kecelakaan. Jumlah ini lebih rendah 15,04% dibanding jumlah kecelakaan di tahun 2013, namun masih berakibat 701 orang meninggal. Tahun 2014, jumlah orang meninggal akibat kecelakaan juga menurun 11,824% dibanding tahun 2013.

Penurunan jumlah kecelakaan dan kematian pada arus mudik dapat diwujudkan dengan melakukan upaya-upaya seperti: 1) Peningkatan kesadaran dan pemahaman para pemudik tentang mudik yang sehat, aman, dan selamat; 2) Kesiapan seluruh jajaran Pemerintah baik kesehatan maupun non-kesehatan dalam memberikan pelayanan publik termasuk pelayanan kesehatan terbaik bagi pemudik di sepanjang perjalanan. Selain itu enyediaan sarana dan prasarana transportasi yang aman, nyaman, terjangkau dan mencukupi, termasuk sopir yang sehat dan bertanggung-jawab.

Perjalanan mudik juga berisiko terjadinya keracunan makanan, infeksi berbagai penyakit menular, serta meningkatnya atau kambuhnya kejadian penyakit tidak menular seperti  hipertensi, diabetes melitus, dan asma. Selain itu, yang  juga perlu diwaspadai oleh masyarakat adalah tindak kejahatan.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretarian Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalu nomor hotline 500567, sms 081281562620, faksimili (021) 52921669.