18 Apr 2015

Ini Kewenangan Bidan Berdasarkan Permenkes 464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaran Praktik Bidan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaran Praktik Bidan, kewenangan yang dimiliki bidan meliputi:
  1. Kewenangan normal:
    • Pelayanan kesehatan ibu
    • Pelayanan kesehatan anak
    • Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana
  2. Kewenangan dalam menjalankan program Pemerintah
  3. Kewenangan bidan yang menjalankan praktik di daerah yang tidak memiliki dokter

Kewenangan normal adalah kewenangan yang dimiliki oleh seluruh bidan. Kewenangan ini meliputi:
  1. Pelayanan kesehatan ibu
    1. Ruang lingkup:
      • Pelayanan konseling pada masa pra hamil
      • Pelayanan antenatal pada kehamilan normal
      • Pelayanan persalinan normal
      • Pelayanan ibu nifas normal
      • Pelayanan ibu menyusui
      • Pelayanan konseling pada masa antara dua kehamilan
    2. Kewenangan:
      • Episiotomi
      • Penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan II
      • Penanganan kegawat-daruratan, dilanjutkan dengan perujukan
      • Pemberian tablet Fe pada ibu hamil
      • Pemberian vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas
      • Fasilitasi/bimbingan inisiasi menyusu dini (IMD) dan promosi air susu ibu (ASI) eksklusif
      • Pemberian uterotonika pada manajemen aktif kala tiga dan postpartum
      • Penyuluhan dan konseling
      • Bimbingan pada kelompok ibu hamil
      • Pemberian surat keterangan kematian
      • Pemberian surat keterangan cuti bersalin
  2. Pelayanan kesehatan anak
    1. Ruang lingkup:
      • Pelayanan bayi baru lahir
      • Pelayanan bayi
      • Pelayanan anak balita
      • Pelayanan anak pra sekolah
    2. Kewenangan:
      • Melakukan asuhan bayi baru lahir normal termasuk resusitasi, pencegahan hipotermi, inisiasi menyusu dini (IMD), injeksi vitamin K 1, perawatan bayi baru lahir pada masa neonatal (0-28 hari), dan perawatan tali pusat
      • Penanganan hipotermi pada bayi baru lahir dan segera merujuk
      • Penanganan kegawatdaruratan, dilanjutkan dengan perujukan
      • Pemberian imunisasi rutin sesuai program Pemerintah
      • Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita dan anak pra sekolah
      • Pemberian konseling dan penyuluhan
      • Pemberian surat keterangan kelahiran
      • Pemberian surat keterangan kematian
  3. Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, dengan kewenangan:
    1. Memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana
    2. Memberikan alat kontrasepsi oral dan kondom

Selain kewenangan normal sebagaimana tersebut di atas, khusus bagi bidan yang menjalankan program Pemerintah mendapat kewenangan tambahan untuk melakukan pelayanan kesehatan yang meliputi:
  1. Pemberian alat kontrasepsi suntikan, alat kontrasepsi dalam rahim, dan memberikan pelayanan alat kontrasepsi bawah kulit
  2. Asuhan antenatal terintegrasi dengan intervensi khusus penyakit kronis tertentu (dilakukan di bawah supervisi dokter)
  3. Penanganan bayi dan anak balita sakit sesuai pedoman yang ditetapkan
  4. Melakukan pembinaan peran serta masyarakat di bidang kesehatan ibu dan anak, anak usia sekolah dan remaja, dan penyehatan lingkungan
  5. Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, anak pra sekolah dan anak sekolah
  6. Melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas
  7. Melaksanakan deteksi dini, merujuk dan memberikan penyuluhan terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS) termasuk pemberian kondom, dan penyakit lainnya
  8. Pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) melalui informasi dan edukasi
  9. Pelayanan kesehatan lain yang merupakan program Pemerintah

Khusus untuk pelayanan alat kontrasepsi bawah kulit, asuhan antenatal terintegrasi, penanganan bayi dan anak balita sakit, dan pelaksanaan deteksi dini, merujuk, dan memberikan penyuluhan terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS) dan penyakit lainnya, serta pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), hanya dapat dilakukan oleh bidan yang telah mendapat pelatihan untuk pelayanan tersebut.

Selain itu, khusus di daerah (kecamatan atau kelurahan/desa) yang belum ada dokter, bidan juga diberikan kewenangan sementara untuk memberikan pelayanan kesehatan di luar kewenangan normal, dengan syarat telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Kewenangan bidan untuk memberikan pelayanan kesehatan di luar kewenangan normal tersebut berakhir dan tidak berlaku lagi jika di daerah tersebut sudah terdapat tenaga dokter.

Sumber : www.kesehatanibu.depkes.go.id

17 Apr 2015

Capaian PHBS Rumah Tangga Provinsi Banten Masih 34,2 Persen



HASIL Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 menunjukan proporsi rumah tangga di Provinsi Banten yang mempraktikan prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) baru mencapai 34,2 persen. Persentasi tersebut masih diatas rata-rata cakupan PHBS nasional (32,3%),namun tertinggal jaun dari Provinsi DIY, Bali dan DKI Jakarta yang persentasinya sudah diatas 50 persen.
Hal itu dipaparkan Dr. Bambang Setiaji, M.Kes, Nara sumber Pusat Promosi Kesehatan Kemenkes RI saat menyampaikan pembekalan kepada peserta Rapat Koordinasi (Rakor) program Promosi Kesehatan (Promkes) tingkat Provinsi Banten, yang digelar di Hotel Sofyan Inn Altama, Pandeglang, Rabu (8/4/2015).
Bambang mengingatkan pentingnya PHBS, karena fokus pembangunan kesehatan saat ini dan mendatang lebih ditujukan pada upaya Kesehatan  (Promotif-preventif, kuratif dan rehabilitatif) dan Pemberdayaan  masyarakat.
“Dalam system kesehatan nasional (SKN) dinyatakan bahwa fokus pembangunan kesehatan adalah pemberdayaan  masyarakat dan upaya kesehatan. Oleh karena itu, arah pengembangan upaya kesehatan, dari kuratif (pengobatan) akan bergerak ke arah  promotif, preventif. Tentu sesuai kondisi dan kebutuhan,” jelasnya.
Menurutnya, berbagai  dari berbagai indikator kesehatan, secara nasional sudah berhasil meningkatkan persentase capaian program Kementerian Kesehatan. “Tetapi untuk indikator komposit PHBS nampaknya masih harus ditingkatkan" ujarnya.
Diantara indikator yang harus diperhatikan dalam PHBS rumah tangga menurut Bambang yakni rendahnya konsumsi sayur dan buah (10,7%), cakupan ASI Eksklusif (38%) serta kebiasaan cuci tangan dengan air berih menggunakan sabun yang masih dibawah 50 persen.
Sementara indicator lainnya berdasarkan proporsi rumah tangga melakukan PHBS sudah diatas 50 persen yakni Aktifitas fisik setiap hari (52,8%), menimbang balita (68%), perilaku mencegah jentik (77,4%), tidak merokok didalam rumah (78,8%), BAB di jamban (81,9%), sumber air bersih baik (82,2%), dan persalinan oleh tenaga kesehatan (87,6%).
Rakor Promkes Provinsi Banten berlangsung selama 2 hari 8-9 April 2015 diikuti para kepala Bidang, Koordinator promkes Puskesmas, serta kepala Seksi Promkes dan staf Kab/Kota se Provinsi Banten.
Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Dinkes Banten Dadang Iskandar, Kabid Binkesmas Ririn Laila Zamzamah dan Kepala Seksi Promkes Banten Mahmud, beserta seluruh staf.

16 Apr 2015

Banten Segera Miliki Rumah Sakit Jiwa

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Banten mentargetkan tahun 2017 sudah memiliki Rumah Sakit Jiwa (RSJ). Pembangunan RSJ tersebut merupakan salah satu  langkah Pemprov, untuk menyelesaikan tingginya angka penderita gangguan jiwa di Provinsi Banten.
Dari data Dinas Kesehatan Provinsi Banten, total penderita orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mencapai 535.500 orang. Sebanyak 11 ribu diantaranya mengalami gangguan jiwa yang cukup berat.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten drg. Sigit Wardoyo, M.Kes disela acara Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) yang digelar selama tiga hari, Selasa-Kamis (14-16/4/2015) di Hotel Atria, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang.
Rakerkesda 2015 ini dibuka secara resmi oleh Plt Gubernur Banten, diikuti oleh para peserta dari berbagai stake holders, diantaranya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Direktur rumah sakit daerah dan swasta, SKPD terkait, Organisasi Profesi, Forum CSR Banten, BPJS, PKK, MUI, LSM, PMI dan Pelayanan Kesehatan terkai,t serta di hadiri sejumlah Anggota DPRD Banten dan perwakilan dari Kementerian Kesehatan RI.
Menurut Sigit, pembangunan RSJ di Provinsi Banten sangat penting mengingat sampai saat ini sarana dan prasarana kesehatan untuk  penderita gangguan jiwa di Banten masih minim. “Berdasarkan data Kementerian Kesehatan tahun 2013, ada delapan provinsi di Indonesia yang belum memiliki rumah sakit jiwa (RSJ), yaitu Banten, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Gorontalo, NTT, Papua Barat, dan Kalimantan Utara,” ungkap Sigit.
Ditegaskan, Dinkes melalui Pemprov. Banten tahun ini baru membahas rencana pendirian RSJ. “Selain amanat undang-undang bahwa  setiap provinsi harus memiliki RSJ, keberadaan RSJ di Banten juga sangat mendesak,” tegasnya.
Disinggung terkait biaya penderita sakit jiwa di RSJ, Sigit mengatakan, pemerintah sedang mengupayakan agar pengobatan gangguan jiwa masuk dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dengan demikian, segala pengobatannya akan ditanggung oleh pemerintah. Sementara, masyarakat diharapkan bersedia membawa pasien ke layanan kesehatan dan membantu perawatan keluarganya yang menderita sakit jiwa.
”Saat ini, banyak sekali orang gila di jalanan perkotaan, sebagian ada penderita sakit jiwa yang dipasung oleh keluarganya. Ke depan, hal itu tidak terjadi lagi kalau sudah ada RSJ,” harapnya seraya mengatakan selain membutuhkan rumah sakit jiwa, Banten juga membutuhkan panti rehabilitasi narkoba.
Sementara itu, Plt Gubernur Banten H.Rano Karno, dalam sambutan pembukaan Rakerkesda menyatakan keperihatinannya dengan kondisi penderita gangguan jiwa di wilayahnya.  Menurutnya, langkah yang dilakukan Pemprov Banten tidak akan mampu mengentaskan problem ini, jika tidak dibantu elemen masyarakat.
”Anda sudah dengar dan saksikan sendiri dari penayangan video. Tak perlu ditutupi. Kita buka kondisi ini ke publik,” ujar Rano di hadapan tamu undangan dan peserta Rakerkesda, pada Selasa (14/4/2015).
Diterangkan, jika dulu tingginya penderita gangguan jiwa kerap ditutupi, tapi saat ini kondisinya berbeda. ”Ya nggak perlu disembunyikan. Harapannya sederhana kok. Segera dientaskan, karena ini tanggung jawab kita semua,” terangnya.
Oleh karena itu Rano berharap rencana pembangunan RSJ kedepan segera direalisasikan. ”Ini kerja yang harus segera direalisasikan. Apalagi sudah ada amanat UU atau aturan yang mewajibkan bagi Pemprov memiliki satu rumah sakit jiwa,” tegas Rano.
Usai membuka Rakerkesda, Gubernur Rano, didampingi Kadinkes Banten Sigit Wardoyo dan seluruh peserta dan para tamu undangan meninjau stand Pameran Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Banten yang digelar diseputaran arena Rakerkesda.

15 Apr 2015

Gubernur Rano Buka Rakerkesda Banten 2015



RAPAT Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Provinsi Banten secara resmi di buka oleh Plt. Gubernur Banten H. Rano Karno di Atria Hotel and Convention Tangerang, Selasa (14/4/2015) sore.
Dalam sambutan Gubernur Rano mengatakan, penguatan pembangunan kesehatan sebagai upaya peningkatan kualitas hidup rakyat Banten tercermin dari capaian Indikator diantaranya Indikator Kesehatan, peningkatan akses melalui pemenuhan tenaga, meningkatkan sarana pelayanan primer (Puskesmas, Klinik Pratama, Dokter Praktek Mandiri), pemenuhan prasarana pendukung (alkes, obat, dll), peningkatan mutu, melalui: Penyediaan Standar Operasional Prosedur, Peningkatan kemampuan nakes, Dokter Layanan Primer, regionalisasi rujukan.
Rano menyatakan, Pemprov Banten masih perlu memecahkan masalah disparitas Derajat Kesehatan antar Kabupaten/Kota, Pemerataan Ketersediaan Fasilitas Kesehatan, Pemerataan Distribusi Tenaga Kesehatan, Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan serta mengatasi masalah pertambahan penduduk yang terus meningkat.
“Ini semua dapat diatasi dengan Komitmen Kita bersama baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota yang antara lain melalui upaya penyuluhan secara langsung pada masyarakat, baligo, spanduk , poster, leaflet , media cetak dan media elektronik oleh Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Provinsi secara bersama-sama dan Peningkatan Sarana Kesehatan Di Puskesmas, RSUD Kabupaten/Kota melalui dana Tugas Pembantuan (TP), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Bantuan Keuangan Provinsi,” katanya.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten drg. Sigit Wardjojo , M.Kes mengatakan dalam program Indonesia sehat terdapat 3 komponen yang akan kita lakukan yaitu: 1) Mewujudkan paradigma sehat; 2) Penguatan Pelayanan Kesehatan; dan 3) Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk mewujudkan program tersebut perlu adanya koordinasi antara Pusat, Provinsi dengan Kabupaten/Kota.
“Atas dasar itulah Dinas Kesehatan Provinsi Banten mengadakan Pertemuan Rapat Koordinasi Kesehatan Daerah Tahun 2015 tanggal 14 s/d 16 April 2015,” paparnya.
Dia menegaskan, pertemuan ini sangat penting sebagai rangkaian tahapan dalam penguatan pelayanan kesehatan sebagai upaya penguatan pembangunan kesehatan. Dijelaskan, pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui lima upaya, yaitu Pertama, peningkatan akses melalui pemenuhan tenaga, meningkatkan sarana pelayanan primer (Puskesmas, Klinik Pratama, Dokter Praktek Mandiri), pemenuhan prasarana pendukung (alkes, obat, dll),kedua, peningkatan mutu, melalui: Penyediaan Standar Operasional Prosedur, Peningkatan kemampuan nakes, Dokter Layanan Primer dan Akreditasi FKTP dan FKTP. Ketiga, regionalisasi rujukan, melalui penguatan Sistem Rujukan Tingkat kabupaten, Sistem Rujukan Provinsi. Keempat, penguatan Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Provinsi melalui Sosialisasi, Advokasi, dan Capacity building. Kelima, dukungan lintas sektor terkait, seperti dukungan regulasi dari berbagai sektor, dukungan infrastruktur (transportasi, listrik, air, komunikasi) dan dukungan pendanaan.
“Sehingga dalam pertemuan ini telah diundang berbagai lintas sektor terkait yang diharapkan akan memberikan masukan serta urun rembuk untuk penguatan pembangunan kesehatan dalam upaya peningkatan kualitas hidup rakyat Banten yang berkeadilan,” jelasnya.
Ditambahkan, pada kesempatan pertemuan kali ini Rakerkesda 2015 diikuti oleh para peserta dari berbagai stake holders, diantaranya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Direktur rumah sakit daerah dan swasta, SKPD terkait, Organisasi Profesi, Forum CSR Banten, BPJS, PKK, MUI, LSM, PMI dan Pelayanan Kesehatan terkait.
Usai pembukaan Rakerkesda, Gubernur Rano, didampingi Kadinkes Banten dan seluruh peserta meninjau stand Pameran Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Banten yang digelar diseputar arena Rakerkesda.

12 Apr 2015

339 Desa di Pandeglang Telah Ditempatkan Bidan Desa

BIDAN desa di Kabupaten Pandeglang, Banten, telah memiliki alat untuk membantu persalinan ibu yang akan melahirkan di daerah itu. Hal ini seperti dikatakan Kepala Dinas Kesehatan setempat Deden Kuswan.
 
"Kalau alat dasar untuk menangani persalinan semuanya punya, dan kalau perlu penanganan khusus akan dibantu dari rumah sakit," katanya di Pandeglang, Jumat (3/4).
Pemkab Pandeglang telah menempatkan bidan desa di 339 desa/kelurahan yang tersebar di 35 kecamatan di daerah tersebut.
"Semua desa/kelurahan sudah ada bidan. Memang ada yang tinggal di desa tempat tugas, tapi ada juga yang pulang-pergi, namun untuk pelayanan tetap bisa maksimal," katanya.
Menurut dia, meskipun bidan tersebut tidak tinggal di desa/kelurahan tempat tugasnya, ketika diperlukan warga akan datang untuk memberikan pelayanan.
Dinas Kesehatan, kata dia, memberikan bantuan tempat tinggal bagi bidan yang belum mempunyai rumah dengan memberikan biaya sewa.
"Kan masih banyan bidan PTT jadi mereka tidak mempunyai tempat tinggal di Pandeglang. Untuk itu kami memberikan biaya sewa rumah," katanya.
Deden mennyatakan jumlah bidan desa di daerah ini ada sebanyak 689 orang yang tersebar di 35 kecamatan.
Terkait dengan jumlah pusat pelayanan kesehatan, menurut dia, sudah mencukupi dengan dilengkapi sarana dan prasarana memadai.
Di Kabupaten Pandeglang terdapat sembilan unit pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) perawatan, 35 puskesmas, satu RSUD, dan puluhan puskesmas pembantu.
"Saya dengan jumlah itu sudah cukup, kini tinggal kesadaran masyarakat saja untuk mau memanfaatkan pusat pelayanan kesehatan itu guna memeriksanakan kesehatannya," katanya.

11 Apr 2015

Dinkes Pandeglang Ajak Warga Lakukan Gerakan 3M Plus



DINAS Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pandeglang  terus menggiatkan kampanye  Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Hal ini dilakukan diantaranya guna mencegah warga terkena penyakit demam berdarah dengue (DBD), terutama saat musim pancaroba sekarang ini.
"Warga diharapkan agar lebih mengoptimalkan upaya pencegahan penyebaran penyakit DBD," ujar Sekretaris Dinkes Pandeglang DR. H. Didi Mulyadi, SKM, M.Kes usai mengikuti sosialisasi bulan dana PMI, di Pendopo Pandeglang, Selasa (7/4/2015).
Didi mengungkapkan, berdasarkan data yang diterimanya sampai Maret 2015 sudah terjadi 91 kasus DBD di Kabupaten Pandeglang, tiga diantaranya meninggal.  “Kasus DBD terbanyak terjadi di wilayah Kecamatan Karangtanjung sebanyak 10 kasus,Kecamatan Kaduhejo 9 kasus, serta Kecamatan Cipeucang dan Pagelaran masing-masing 8 kasus,” ungkapnya.
Menurut Didi, tingginya angka kesakitan dan kematian akibat DBD ini telah mengakibatkan banyaknya permintaan  warga untuk dilakukan ‘fogging’  atau pengasapan disetiap terjadinya kasus. Padahal, langkah ‘fogging’ hanya mampu membunuh nyamuk dewasa. “Sementara disekeliling kita,  jentik nyamuk yang jumlahnya ribuan bahkan jutaan siap menjadi nyamuk dewasa, seringkali luput dari perhatian,” imbuhnya.
Oleh karena itu, dia menegaskan pentingnya gerakan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) secara serentak dilakukan oleh warga sebagai salah satu solusi terbaik mengatasi merebaknya DBD. “Disamping upaya lainnya seperti fogging, abatisasi dan memaksimalkan kinerja Juru Pemantau Jentik (Jumantik) di setiap Puskesmas,” katanya.
Dia mengharapkan melalui kegiatan PSN yang merupakan bagian dari PHBS, masyarakat dapat terhindar dari penyakit yang ditularkan melalui nyamuk  aedes aegypti. “Insya Allah kita akan tetap sehat dengan menerapkan PHBS,” pesannya.
Didi menerangkan, penyakit DBD muncul akibat curah hujan tinggi yang bisa menggenangi halaman rumah maupun selokan. “Melalui puskesmas dan bidan desa diharapkan masyarakat bisa mendapatkan penyuluhan langsung untuk terhindar dari penyakit ini,” kata Didi.
Sementara kepada masyarakat dia meminta agar terus melakukan gerakan PSN melalui kegiatan mengubur, menutup barang-barang bekas, dan menguras bak mandi atau 3M Plus.
“Gerakan 3M Plus ini merupakan kegiatan pokok dalam upaya PSN, dan inilah gerakan satu-satunya yang paling efektif dalam pemberantasan DBD,” tegasnya.
Dia menyatakan, efektivitas Gerakan 3M Plus dalam menumpas DBD bergantung pada frekwensi dan kesinambungan gerakan tersebut dilakukan. “Gerakan 3M Plus akan efektif  hanya jika dilakukan secara rutin dengan frekwensi kegiatan minimal sekali dalam satu minggu,” jelasnya.
Adapun Plus-nya dalam Gerakan 3M Plus ini adalah setiap upaya lainnya yang dapat mencegah seseorang dari gigitan nyamuk, seperti menggunakan kelambu, merawat tanaman yang dapat mengusir nyamuk, menggunakan obat nyamuk, menutup lubang potongan bambu, dan menyebar bubuk abate di kamar mandi.
"Kami yakin gerakan PSN itu bisa mematikan populasi jentik-jentik nyamuk aedes aegypti itu," ujarnya.
Ia mengaku, Dinkes Pandeglang telah menginstruksikan Puskesmas agar dapat mengantisipasi penyebaran penyakit DBD. Selain itu, ia juga mengimbau warga jika tiga hari mengalami panas dingin, menggigil, dan terlihat bercak merah-merah, sebaiknya segera ke puskesmas atau rumah sakit setempat.
Ditegaskan, pengasapan tidak bisa digunakan sembarangan karena harus berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Oleh karena itu dia mengimbau warga Pandeglang jangan bergantung pada ‘Fogging’. "Fungsinya bukan sebagai pencegah dan pemberantasan DBD. Sifatnya hanya sementara. Karena, cara pemberantasan yang paling baik melalui PSN," tandasnya.

10 Apr 2015

Dinkes Pandeglang Gelar Seleksi Nakes Teladan 2015



DINAS Kesehatan (Dinkes) Pandeglang mengadakan pemilihan tenaga kesehatan (Nakes) teladan tingkat Kabupaten Pandeglang di Kantor Dinkes Pandeglang, yang dimulai sejak Senin (6/4/2015) kemarin.
Selama sepekan ini para peserta Nakes yang merupakan perwakilan 36 Puskesmas se Kabupaten Pandeglang akan mengikuti rangkaian seleksi diantaranya tes tulis, wawancara, uji makalah dan kunjungan lapangan oleh tim juri yang terdiri dari unsur Dinkes dan perwakilan organisasi profesi kesehatan.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dinkes Pandeglang Didi Mulyadi saat memberikan pembekalan kepada calon nakes teladan, Rabu (8/4/2015)
Didi mengatakan, pemilihan nakes teladan merupakan penghargaan bagi para pegawai yang bertugas di puskesmas. “Penghargaan ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi kerja para tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tidak membedakan lokasi puskesmas tempat mereka ditugaskan,” ujarnya.
Selain itu juga, ungkapnya, diharapkan dapat menjadi pendorong terciptanya tenaga kesehatan yang professional. “Serta memiliki semangat pengabdian yang tinggi, kreatif serta dapat memegang teguh etika profesi,” harapnya.
Dia menyatakan, pemilihan nakes teladan tahun ini terdiri dari empat kategori yakni tenaga medis (dokter umum), tenaga keperawatan, asisten apoteker Puskesmas, dan tenaga gizi.
“Lomba tenaga kesehatan teladan diadakan setiap tahunnya dan yang terpilih akan mengikuti seleksi selanjutnya untuk mewakili Kabupaten Pandeglang di tingkat provinsi,” tandasnya.