31 Mei 2011

Hari Perawat Sedunia: Kontribusi Perawat Masih Terkendala UU

Koordinator Gerakan Nasional UU Keperawatan, Harif Fadhillah, mengatakan, kontribusi para perawat di Indonesia dalam pelayanan kesehatan terutama menyangkut program besar dunia untuk meningkatkan pencapaian tujuan pembangunan millenium (MDG`s), masih terkendala belum adanya UU Keperawatan.

"RUU Keperawatan telah diajukan drafnya secara resmi ke DPR RI sejak 2004, namun sampai hari ini prosesnya belum ada kemajuan yang berarti, walaupun secara urgensi RUU Keperawatan sudah tidak perlu diperdebatkan lagi dengan teah masuk prolegnas prioritas DPR RI tahun 2009, 2010 dan saat ini 2011," kata Harif Fadhillah di Jakarta, Selasa, terkait dengan Hari Keperawatan Sedunia (International Nurses Day) 2011 yang jatuh pada Kamis (12/5).

Karena itu, katanya, perlu dorongan yang lebih kuat lagi kepada "stake holder" terutama pemerintah dan DPR untuk segera mempercepat disahkannya UU Keperawatan agar para perawat dapat leluasa berperan dan membantu masyarakat dalam menerima pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas.

Tema Hari Keperawatan Sedunia (International Nurses Day) 2011 yang dirilis oleh International Council of Nurses pada 2011 adalah "Closing the gap: Increasing Access and Equity" . "Thema tersebut sejalan dengan kondisi keperawatan di Indonesia saat ini yang berusaha merevitalisasi perannya untuk berkontribusi dalam pelayanan kesehatan," kata Harif.

Menurut dia, pengalaman menunjukkan bahwa perawat banyak mendapatkan hambatan untuk memberikan akses pelayanan berkualitas dan pemerataan karena terbatas pada belum adanya sistem yang mengatur dan memberikan jaminan perawat yang berkualitas, yang mampu dan boleh memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai akses, dan belum dipertegasnya hal-hal yang boleh dan benar dilakukan oleh perawat yang berada pada kondisi-kondisi geografis di mana belum terjadi pemerataan sumber-sumber pelayanan kesehatan.

"Masalah sistem keperawatan serta kompetensi, kewenangan dan pengakuan terhadap perawat, terjadi karena belum ada regulasi yang kuat dalam bentuk UU Keperawatan," tegasnya.

Disi lain, katanya, perawat Indonesia juga diharapkan menjadi komoditas pemenuhan tenaga kerja profesional global yang perlu disiapkan betul agar perawat Indonesia dapat membawa nama bangsa, dan mampu bersaing di kancah global serta mendapat perlindungan yang cukup. Namun, kenyataannya banyak perawat Indonesia di luar negeri menghadapi masalah tidak diakui setara kompetensinya (down grade) dan masalah-masalah legalitas sebagai perawat.

Sebagai contoh, katanya, baru-baru ini perawat Indonesia nyaris "bedol desa" dikembalikan oleh Pemerintah Kuwait akibat sistem pendidikan dan pengakuan yang belum dikenal, sebagaimana negara-negara lain yang telah mempunyai UU Keperawatan (nursing act) seperti Filipina, Thailand, Malaysia dan lain-lain.

"Sungguh menyedihkan, memang kita negara besar dan sekarang menjadi ketua ASEAN 2011, tetapi untuk perawat masih setara dengan Laos dan Vietnam," ujarnya.

Untuk itu, Harif meminta kepada seluruh komponen perawat di Tanah Air yang bernaung dalam Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), agar dalam memperingati Hari Perawat Sedunia, bukan sekadar unjuk gigi dan pengharapan berkontribusi untuk membantu pemerintahan, tetapi juga berjuang untuk mendesak pengesahan UU Keperawatan sebagai bentuk untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa.

"Kegiatan yang dilakukan adanya aksi damai di hampir seluruh provinsi untuk menyuarakan UU Keperawatan, dan kegiatan lainya yang dikemas sedemikian rupa untuk tetap mengingatkan kita masih punya cita-cita luhur yang belum selesai, karena sebesar apapun perawat berkiprah tidak aka nada orang yang menghargai kiprah tersebut kalau sitemnya tidak dibangun bersandarkan UU Keperawatan," ujarnya. (*) (A041)



Sumber : ANTARA News.Com

30 Mei 2011

Perawat Mendominasi Tenaga Kesehatan

Perawat di Indonesia, jumlahnya paling banyak bila dibandingkan dengan tenaga kesehatan lainnya, sehingga perannya menjadi penentu dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan baik di Puskesmas maupun di rumah sakit, ujar dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS, Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan (BUK) Kemkes pada temu media di Jakarta tanggal 6 Mei 2011.

“Di era globalisasi dampaknya sangat besar, karena itu para perawat harus dapat bersaing secara profesional. Hal itu bisa dicapai, bila para perawat terus meningkatkan profesionalisme melalui pendidikan dan pelatihan”, ujar Dirjen BUK.

Diakui oleh Dirjen BUK bahwa, sebagian besar atau 80 persen perawat yang bekerja di rumah sakit vertikal berpendidikan Diploma III, Diploma IV 0,5 persen, Sarjana Strata Satu Keperawatan 1 persen, Ners 11 persen, dan Sarjana Strata Dua  0,4 persen. Sedangkan perawat yang berpendidikan Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) sebanyak 7 persen.

Jumlah perawat di seluruh rumah sakit berdasarkan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS Tahun 2000) sebanyak 107.029 orang. Sedangkan jumlah perawat yang bekerja di Puskesmas berdasarkan Profil Kesehatan Tahun 2009 berjumlah 52.753 orang.

Direktur Keperawatan dan Keteknisan Medis Ditjen BUK, Yuti Suhartati, S.Kp., M.Kes. menambahkan, tenaga keperawatan mempunyai kontribusi besar dalam mencapai kinerja Puskesmas dan Rumah Sakit. Karena itu, mutu tenaga perawat akan terus ditingkatkan profesionalismenya secara berkesinambungan.

Menurut Yuti Suhartati, program prioritas pelayanan keperawatan meliputi pengembangan sistem pemberian pelayanan keperawatan professional, pengembangan manajemen kinerja klinik bagi perawat dan bidan, penguatan emergency nursing terkait dengan bencana, pengembangan jenjang karir perawat rumah sakit, revitalisasi Perkesmas di Puskesmas dan jaringannya serta pengembangan pelayanan keperawatan keluarga.

Hari Perawat Sedunia

Berkaitan dengan peringatan Hari Perawat Sedunia atau International Nurses Day (IND) yang diperingati tanggal 12 Mei, akan dilakukan berbagai kegiatan. Tahun 2011, IND mengangkat tema Closing the Gap: Increasing Access and Equity Through Nursing Services. Tema ini menekankan, agar perawat berperan aktif mewujudkan pelayanan kesehatan yang setara dan adil, serta terjangkau masyarakat.

“Sebagai bagian dari komunitas dunia, perawat Indonesia juga turut memperingati IND. Peringatan tahun ini dikaitkan dengan tujuan pencapaian target MDGs serta percepatan pencapaian pelayanan kesehatan kelas dunia,” ujar Direktur Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisan Medis.

Berbagai kegiatan telah dirancang diantaranya Silaturahmi Akbar Perawat Indonesia dengan tema “ Dalam Bangsa yang Sehat Terdapat Perawat yang Kuat”, Workshop Nasional Keperawatan, pengabdian masyarakat membentuk model keperawatan komunitas di 5 wilayah DKI Jakarta, Pameran Nasioal Keperawatan Indonesia, Lomba Foto Dokumen Keperawatan dan lain-lain.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-52907416-9, faks: 52921669, PTRC: 021-500567, atau e-mail: puskom.publik@yahoo.co.id; puskom.publik@yahoo.co.id, info@depkes.go.id; kontak@depkes.go.id.

Sumber: Kemenkes RI

29 Mei 2011

Workshop Nasional Keperawatan Memperingati Hari Perawat Sedunia

Kementerian Kesehatan akan mengembangkan kebijakan pelayanan keperawatan menuju profesionalisme pelayanan, pembinaan teknis dan monitoring evaluasi pelaksanaan perawatan di berbagai tatanan fasilitas pelayanan kesehatan.

Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan dalam sambutan yang dibacakan  dr. Ratna Rosita, MPHM, Sekretaris Jenderal Kemkes ketika membuka Workshop Nasional Keperawatan dan Peringatan Hari Perawat Sedunia tahun 2011 di Jakarta (12/5).

Lebih lanjut Menkes mengatakan, dalam menghadapi ASEAN Framework Agreement on Services 8 (AFAS 8), perlu dilakukan telaah pasar jasa untuk pelayanan keperawatan serta menetapkan standar pelayanan keperawatan dan kompetensi perawat yang diakui secara internasional.

Selain itu juga menggunakan forum Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Nursing Services ASEAN untuk melakukan harmonisasi terhadap standar, termasuk sistem pendidikan tinggi keperawatan.

Sebagai bagian dari Reformasi Pembangunan Kesehatan, dan upaya pencapaian MDGs, Kemkes melaksanakan Program Jaminan Persalinan (Jampersal) yang merupakan paket pelayanan kesehatan untuk antenatal, persalinan, pasca persalinan (postnatal) dan keluarga berencana. Pelayanan ini diberikan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, mulai dari Polindes, Puskesmas dan RS Pemerintah di kelas tiga. Program ini merupakan terobosan untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi.

Pada kesempatan tersebut Menkes mengimbau segenap pengurus dan anggota Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) mendukung Reformasi Pembangunan Kesehatan dan berbagai program kesehatan lainnya termasuk program Jampersal.

Seperti organisasi profesi lainnya, PPNI berada dalam satu ruang bersama dengan seluruh jajaran kesehatan dan  dengan jajaran lintas sektor terkait di Pusat dan Daerah. Karena itu, PPNI  hendaknya bersinergi dalam membangun kekuatan bersama, bahu membahu,  melalui kerja sama erat dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya - sesuai proporsi, potensi,  kemampuan, dan kompetensinya.

Menurut Menkes, PPNI sebagai organisasi profesi yang memiliki anggota terbesar di  Indonesia dan anggotanya bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Kesehatan, Klinik Keperawatan, bersama masyarakat hendaknya membentuk kelompok-kelompok pemberdayaan masyarakat. Sebab, pelayanan keperawatan terus berkembang, mulai dari yang  sederhana sampai yang kompleks - termasuk pelayanan pada kejadian bencana.

“Perawat merupakan ujung tombak dalam pembangunan kesehatan dan mempunyai peran strategis, bersama tenaga kesehatan lainnya dalam melaksanakan pembangunan kesehatan,” ujar Menkes.

Sumber : Kemenkes RI

28 Mei 2011

Tim Penilai Nakes Banten Kunjungi Dokter Teladan Pandeglang


Tim Penilai Tenaga Kesehatan (Nakes) Teladan Tingkat Provinsi Banten melakukan kunjungan untuk menilai nakes teladan Pandeglang, Selasa (24/5). Salah satu Nakes teladan yang dinilai yakni Dokter Teladan Tingkat Kabupaten Pandeglang dr. H. Furqon HT seorang dokter umum dari Puskesmas Labuan. Dalam kunjungan tersebut Tim Penilai Banten sebanyak tiga orang terdiri dari unsur Dinas Kesehatan Provinsi Banten (dr. Sobran Yulindra) dan unsur profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Banten (dr. Rahmat Setyadi dan dr. M. Rifki).

Kepala Bidang Sumberdaya Kesehatan Dinkes Pandeglang mengatakan, penilaian Tim Nakes Teladan Banten merupakan tindaklanjut hasil penilaian tingkat provinsi sebelumnya yakni uji tulis dan wawancara yang dilakukan pada pertengahan Mei lalu.

“Kunjungan kali ini untuk melihat kinerja Nakes teladan secara langsung dimana mereka bertugas melayani masyarakat,” kata Akhrul, kemarin.

Dijelaskan, dilokasi penilaian yakni di Puskesmas Labuan, selain melihat langsung hasil kinerja dokter teladan, tim penilai juga melakukan dialog dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, kader termasuk pelayanan terhadap pasien di puskesmas. 

“Kita menilai kinerja dokter Furqon selama ini sangat memuaskan, sehingga tahun ini panitia kabupaten menetapkan sebagai teladan tingkat kabupaten Pandeglang untuk bersaing dengan teladan kabupaten/kota lainnya se-Banten,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Panitia Pemilihan Nakes Teladan tingkat Kabupaten Pandeglang Ratu Tanti Darmiasih mengungkapkan, selain penilaian dokter teladan, Tim Penilai dari Banten yang berbeda juga melakukan penilaian untuk katagori nakes teladan lainnya seperti Perawat teladan, tenaga gizi teladan maupun petugas kesehatan lingkungan teladan secara serempak dimasing-masing Puskesmas yang tersebar dibeberapa tempat yakni Cikeusik, Panimbang dan Majasari termasuk Labuan.

Tanti yang juga kepala seksi Peningkatan Mutu Tenaga kesehatan Dinkes Pandeglang menambahkan, usai penilaian di lapangan tim penilai Banten akan melakukan pleno untuk menentukan nominasi tenaga kesehatan teladan tingkat provinsi Banten untuk semua katagori yang akan diumumkan pada Juni 2011 mendatang.

25 Mei 2011

Kadinkes Iskandar Siap Menghadap Bupati Erwan Kurtubi


Terkait rencana pemanggilan dirinya oleh Bupati Erwan Kurtubi yang telah selesai melaksanakan Umroh, Kadinkes Iskandar akan menghadap langsung Bupati Pandeglang untuk menjelaskan perihal pengunduran dirinya.
Pengunduran diri sebagai Kadinkes ditegaskan Iskandar tidak terkait langsung dengan aksi demo yang kerap disampaikan mahasiswa Pandeglang. Dia mengaku langkah mundur yang diambilnya untuk kepentingan yang lebih besar yakni keutuhan institusi dinas kesehatan dan kepentingan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Pengunduran diri saya sebagai kepala dinas kesehatan untuk kepentingan pelayanan umum yang lebih luas,” ujar H. Iskandar dikediamannya, Rabu (25/5)

Dijelaskan, soal demo mahasiswa dinas menilai masih wajar, bahkan hal itu dia anggap murni aspirasi masyarakat yang konstruktif. “ Sehingga akan menjadi bahan introfeksi dinas kesehatan memperbaiki kinerja pelayanan yang dianggap selama ini masih kurang,” katanya.

Dia kembali menegaskan, surat pengunduran diri sebagai kepala dinas kesehatan secara resmi telah disampaikan kepada Sekda Pandeglang dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Hingga saat ini H. Iskandar masih cuti pegawai selama 12 hari terhitung Kamis (19/5) lalu. Dengan demikian dia menyatakan masih menunggu keputusan Bupati Pandeglang tentang diterima atau tidak pengunduran dirinya sebagai kepala dinas kesehatan. “Saya siap menghadap Pak Bupati setelah selesai cuti,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan di HU Radar Banten Rabu (25/5) "Bupati Akan Panggil Kepala Dinkes"  Bupati Erwan Kurtubi akan memanggil Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Iskandar terkait permohonan pengunduran diri yang sudah diajukan se­jak pekan lalu. Pemanggilan ini untuk me­ngetahui alasan pengunduran diri mau­pun permasalahan yang sedang di­hadapi Iskandar.

“Sampai saat ini saya belum menerima su­­rat pengunduran diri yang diajukan Ke­pala Dinkes karena saya sebetulnya ma­sih cuti hingga Selasa (24/5) setelah um­roh. Nanti Rabu (hari ini-red) saya akan panggil dan tanya alasan pe­ngunduran di­ri tersebut,” kata Erwan, Se­nin (23/5).

Dikatakan, pemanggilan itu ia lakukan karena belum tentu yang dituduhkan pen­demo itu benar karena pem­buk_tian­nya ha­nya bisa dilakukan aparat penegak hu­kum. Bila hal itu didiamkan, lanjut dia, sua­sana pemerintahan bisa tak kon­­dusif.

“Kan belum tentu demo itu dilakukan un­tuk amar marif nahi mungkar karena bisa saja ada kepentingan seseorang. Tapi ka­lau memang benar ya silakan itu ke­wenangan aparat penegak hukum sehingga kebenarannya bisa dicari melalui me­kanisme hukum,” katanya.

Disinggung tentang aturan kepegawaian mengenai pengunduran diri, Erwan me­ngatakan seharusnya alasannya lantaran sa­kit dalam waktu lama atau berhalangan tetap, meninggal dunia, atau terkait masalah hu­kum yang sudah ada keputusan hukum tetap.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Din­kes Iskandar menyatakan pengun­du­ran diri setelah demo yang dilakukan ber­turut-turut oleh mahasiswa yang ge­ram lantaran menduga ada penye­lewengan ja­batan dan di lingkungan Din­kes. Per­nyataan ini diucapkan Is­kandar di depan pendemo sekaligus di depan anggota DPRD Pan­deg­lang sa­at dengar pendapat. (wie/fau)

23 Mei 2011

Pelayanan Publik Puskesmas di Pandeglang Dinilai Baik


PELAYANAN Publik oleh aparatur Pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan. Sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat baik yang disalurkan secara langsung maupun disampaikan melalui media massa. Kondisi ini kalau dibiarkan dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat.
Berkaitan dengan pelayanan publik, jajaran kesehatan ditingkat pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas perlu lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Walaupun secara umum katagori pelayanan Publik di puskesmas dinilai baik, tapi masih banyak indikator kinerja puskesmas yang harus dibenahi,” kata Dindin Mohamad, SKM, MPH. Stap Subag Perencanaan dan Evaluai Dinkes Pandeglang, Selasa (10/5).
Dindin yang juga mengaku ikut terlibat langsung sebagai Surveyor pada survei IKM disejumlah Puskesmas menerangkan, berdasarkan hasil survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) yang dilakukan di beberapa puskesmas pada periode Januari-April 2011, dari 14 unsur pelayanan yang ditanyakan kepada pengunjung Puskesmas ada yang harus mendapatkan perhatian oleh Puskesmas.
“Masyarakat atau responden masih menganggap kinerja Puskesmas masih rendah terhadap beberapa unsur pelayanan yang dinilai seperti kepastian biaya pelayanan, kepastian jadwal pelayanan, persyaratan pelayanan dan kedisiplinan petugas pelayanan di puskesmas yang mendapat nilai rata-rata yang cukup rendah,” ungkapnya.
Meski demikian, tambahnya, diharapkan penilaian kinerja ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kinerja dalam pelayanan di Puskemas serta sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil Dinkes Pandeglang untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara dari empat katagori penilaian mutu pelayanan yang ditetapkan melalui IKM yakni mutu sangat baik dengan nilai 81,26-100,00, Baik (62,51-81,25), Kurang baik (43,76-62,50) serta Tidak baik (25,00-43,75) diakui Dindin, secara komulatif rata-rata Puskesmas di Pandeglang masuk katagori baik dengan nilai antara 62,51-81,25. “Memang belum semua puskesmas tahun ini disurvei. Tapi hasilnya rata-rata baik,” ungkapnya.
Ditambahkan, beberapa indokator IKM yang sudah dianggap baik bahkan sebagian sangat baik yakni prosedur pelayanan, kejelasan petugas pelayanan, tanggung jawab, kemampuan petugas, kecepatan, keadilan mendapatkan pelayanan bagi masyarakat juga dianggap baik. Selain itu petugas puskesmas juga dianggap baik dalam hal kesopanan dan keramahan, pembiayaan yang wajar, adanya kenyamanan dalam lingkungan puskesmas sehingga menimbulkan keamanan dalam pelayanan kesehatan.
Kadinkes Pandeglang H. Iskandar yang dikonfirmasi mengenai hal tersebut menyatakan, pihaknya secara berkala telah menyusun indeks kepuasan masyarakat. Tujuannya, kata dia untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. “bagi masyarakat, IKM dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan masing-masing Puskesmas,” jelasnya. Untuk memotivasi Puskesmas, tambahnya, Dinkes mengeluarkan sertifikasi atau piagam penghargaan pelayanan publik bagi setiap unit kerja yang mendapat predikat minimal masuk katagori baik.

22 Mei 2011

Dinkes Kirim Empat Nakes Teladan Untuk Ajang Pemilihan Tingkat Provinsi Banten



SETELAH dilakukan seleksi panjang melalui penilaian uji tulis, wawancana dan kunjungan lapangan selama dua pekan ini, akhirnya Dinas Kesehatan (Dinkes) Pandeglang menetapkan empat katagori tenaga kesehatan (Nakes) teladan tingkat Kabupaten Pandeglang tahun 2011.  
Keempat nakes teladan yakni untuk katagori dokter teladan I tingkat kabupaten Pandeglang adalah dr. H. Rd. Furqon HT (Puskesmas Labuan), katagori Perawat teladan Khamdan Pramana, SST (Puskesmas Cikeusik), Nutrisionis teladan Elly Amalia, AMG (Puskesmas Majasari) dan Sanitarian Teladan 2011 Jumari Fauzi dari Puskesmas Panimbang.
“Mereka para teladan tahun 2011 akan mewakili Kabupaten Pandeglang untuk mengikuti pemilihan tenaga kesehatan teladan tingkat Provinsi Banten tahun ini,” ungkap Ketua Panitia Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kabupaten Pandeglang Ratu Tanti Darmiasih, SPd. Rabu (11/5)
Tanti yang juga Kepala Seksi Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan (Seksi PMTK) Dinkes Pandeglang mengemukakan, pemilihan nekes teladan tingkat Provinsi Banten rencana akan digelar mulai 15 Mei 2011 yakni berupa uji tulis dan 16 mei 2011 berupa wawancara mendalam (indef interview) untuk semua katagori yang yang dilombakan yakni dokter, perawat, ntrisionis dan sanitarian. Sementara untuk kunjungan lapangan melihat langsung kinerja nakes teladan, Tim penilai tingkat Provinsi Banten secara bertahap akan berkunjung ke masing-masing para teladan bertugas di Puskesmas mulai 24 mei 2011.
Dijelaskan, dalam pemilihan tenaga kesehatan teladan sekurangnya para calon telah memenuhi sejumlah persyaratan seperti bekerja di puskesmas  sekurangnya tiga tahun secara terus menerus serta mememiliki prestasi yang dapat diteladani dilingkungan kerjanya. “Mereka para teladan adalah contoh bagi pegawai lainnya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” tegas Tanti.
Kadinkes Pandeglang H. Iskandar mengaku optimistis pihaknya telah melakukan seleksi ketat terhadap para teladan tingkat Kabupaten Pandeglang 2011. Menurut dia, pemilihan nakes teladan merupakan kompetisi bagi seluruh pegawai lingkungan Dinas Kesehatan dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Pemilihan tenaga kesehatan teladan di Puskesmas diharapkan dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan minat tenaga kesehatan bekerja di Puskesmas sehingga dapat menjadi pendorong tenaga kesehatan yang profesional dan memiliki semangat pengabdian yang tinggi dengan memegang teguh etika profesi masing-masing,” katanya.
   

20 Mei 2011

Download Petunjuk Teknis Program Bantuan Operasional Kesehatan 2011


Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan bantuan pemerintah kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka Tugas Pembantuan, utamanya untuk kegiatan operasional Puskesmas yang bersifat promotif dan preventif dalam pencapaian indikator SPM Bidang Kesehatan menuju pencapaian target MDGs tahun 2015.

Besaran alokasi dana BOK setiap Puskesmas di kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan SK Kepala DinasKesehatan Kabupaten/Kota. Nilai besaran setiap Puskesmas memperhatikan situasi dan kondisi yakni :

a. Jumlah penduduk
b. Luas wilayah/kondisi geografis
c. Kesulitan wilayah
d. Cakupan program
e. Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas
f. Situasi dan kondisi yang ditentukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bersangkutan


19 Mei 2011

Kadinkes Iskandar Memilih Mundur untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat


ADA yang menarik dari dialog mahasiswa PMII dan Kadinkes Pandeglang yang difasilitasi anggota DPRD Teungku Abdurahman dan Sekwan Cecep Djuanda, di gedung DPRD Pandeglang Rabu (18/5). Pasalnya, mahasiswa justru menyayangkan pernyataan mundur Iskandar sebagai kepala dinas kesehatan. Padahal dalam aksi-aksi sebelumnya justru mahasiswa yang kerap meminta Iskandar mundur dari jabatannya karena dianggap kinerjanya kurang memuaskan.

Mahasiswa beralasan kalau Kadinkes Pandeglang tidak bersalah tidak perlu mengundurkan diri. Namun demikian Iskandar tidak bergeming. Dia tetap pada pendiriannya yang telah mengajukan pengunduran diri. Sebab baginya jabatan adalah amanah dan bagian dari komitmen dirinya untuk tidak mempertahankan jabatan, apalagi memintanya. Iskandarpun berkilah, pengunduran dirinya sebagai kepala dinas untuk memberikan kesempatan pejabat lain yang lebih baik untuk memimpin dinas kesehatan.

“Secara resmi hari ini (rabu red) saya sudah mengajukan pengunduran diri sebagai kepala dinas, langsung menghadap Pak Sekda. Keputusan selanjutnya  saya serahkan kepada Bupati dan wakil Bupati Pandeglang,” ungkap Iskandar seusai berdialog dengan para demonstran dari PMII Pandeglang, Rabu (18/5).

Dijelaskan Iskandar, sambil menunggu Surat Keputusan Bupati Pandeglang perihal pemberhentian dirinya selaku kepada dinas kesehatan, dia juga telah mengajukan ijin cuti pegawai selama 12 hari kerja kepada Sekda Pandeglang terhitung mulai Kamis (19/5).

Ditegaskan, aksi demo yang sudah berungkali terjadi ditujukan kepada pribadi dirinya, bukan substansi kinerja dinas kesehatan yang dinilainya sudah diupayakan maksimal oleh jajaran kesehatan di lapangan. “Supaya kinerja pegawai kesehatan tidak terganggu, saya memilih mundur. Ini untuk kepentingan institusi dinas kesehatan dan kepentingan masyarakat agar pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal,” tegasnya.

Kendati demikian lanjut Iskandar, dia berjanji akan bertanggungjawab perihal sejumlah tudingan miring yang dialamatkan pada dirinya selaku kepala dinas kesehatan. “Semua yang dituduhkan mahasiswa kepada institusi dinas kesehatan menjadi tanggung jawab saya sebagai kepala dinas. Ini adalah resiko jabatan,” kata Iskandar.

Kadinkes Iskandar Dialog Terbuka Hadapi Tuntutan PMII Pandeglang


Kadinkes Orasi PMII Rabu (18/5)
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Pandeglang H. Iskandar menyatakan siap mundur dari jabatannya saat ini. Untuk mempertegas tuntutan Pergerakan Mahasiswa Muslin Indonesia (PMII) Pandeglang, Kadinkes mengaku sudah mengajukan pengunduran diri secara resmi melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Pandeglang usai menyampaikan orasi di hadapan massa PMII, di halaman Kantor Dinkes Pandeglang, Rabu (18/5).
 “Secara resmi hari ini (rabu red) saya sudah mengajukan pengunduran diri sebagai kepala dinas, langsung menghadap Pak Sekda. Keputusan selanjutnya  saya serahkan kepada Bupati dan wakil Bupati Pandeglang,” ungkap Iskandar.
Dijelaskan Iskandar, sambil menunggu Surat Keputusan Bupati Pandeglang perihal pemberhentian dirinya selaku kepada dinas kesehatan, Kadinkes juga telah mengajukan ijin cuti pegawai selama 12 hari kerja kepada Sekda Pandeglang.
Dia juga menegaskan, aksi demo yang sudah berungkali terjadi ditujukan kepada pribadi dirinya, bukan persoalan kinerja dinas kesehatan yang dinilainya sudah dilakukan maksimal oleh jajaran kesehatan di lapangan.
“Supaya kinerja pegawai kesehatan tidak terganggu, saya memilih mundur. Ini untuk kepentingan institusi dinas kesehatan dan kepentingan masyarakat agar pelayanan tetap berjalan optimal,” katanya.
Ditambahkan, dirinya siap bertanggungjawab perihal sejumlah tudingan miring yang dialamatkan pada dirinya selaku kepala dinas kesehatan. “Semua yang dituduhkan mahasiswa menjadi tanggung jawab saya sebagai kepala dinas,” katanya.
Sebelumnya, Rabu sekitar pukul 10.00 Wib puluhan mahasiswa yang tergabung dalam PMII kembali menggelar aksi demo. Seperti aksi yang pertama PMII pada Jum’at (13/5) akhir pekan lalu, mahasiswa berorasi dengan tuntutan yang sama menuntut perbaikan kinerja dinas kesehatan, pengusutan dugaan KKN, dan meminta Kadinkes Iskandar mundur.
Menyikapi tuntutan para mahasiswa, Iskandar melakukan langkah berani dengan menemui para demonstran sekaligus melakukan dialog terbuka dengan pengawalan ketat aparat kepolisian.
Dihadapan para mahasiswa dan masyarakat serta liputan media cetak dan elektronik, Iskandar dengan tegas menjawab seluruh yang dipertanyakan para mahasiswa termasuk soal keterbukaan informasi publik anggaran dinas dan niat pengunduran dirinya sebagai kepala dinas kesehatan sebagaimana yang dituntut para demonstran.
Iskandar Jawab Tuntutan PMII
Diatas mobil Demonstran, dihadapan para mahasiswa dan masyarakat serta liputan media cetak dan elektronik, Iskandar dengan tegas menjawab seluruh pertanyaan dan tuntutan yang  ajukan para mahasiswa termasuk soal keterbukaan informasi publik anggaran dinas termasuk niat pengunduran dirinya sebagai kepala dinas kesehatan sebagaimana yang dituntut para demonstran.
Usai beraksi di halaman Kantor Dinkes Pandeglang dan berdialog, para mahasiswa menuju Gedung DPRD Pandeglang. Demonstran kembali meminta audiensi/dialog di dalam gedung dewan dengan dinas kesehatan. Permintaan itu disanggupi Iskandar dengan menemui mahasiswa di gedung dewan. Atas sejumlah pertanyaan yang diajukan PMII, Iskandar kembali menegaskan soal kebijakan yang diambil pihaknya terkait pengangkatan/penenpatan bidan desa, hutang dinas kesehatan dan perihal pengunduran dirinya sebagai kepala dinas.

Iskandar Memilih Mundur
Ada yang menarik dari dialog mahasiswa dan Kadinkes yang difasilitasi anggota DPRD Teungku Abdurahman dan Sekwan Cecep Djuanda itu. Pasalnya, mahasiswa justru menyayangkan pernyataan sikap mundur Iskandar sebagai kepala dinas kesehatan. Mahasiswa beralasan kalau Kadinkes Pandeglang tidak bersalah, Iskandar tidak perlu mengundurkan diri.  Namun Iskandar tetap pada pendiriannya yang telah mengajukan pengunduran diri, sebab baginya jabatan adalah amanah dan bagian dari komitmen dirinya untuk tidak mempertahankan, apalagi meminta jabatan. Iskandarpun berkilah, pengunduran dirinya sebagai kepala dinas untuk memberikan kesempatan pejabat lain yang lebih baik untuk memimpin dinas kesehatan.  Usai berdialog dengan suasana tenang dan tanpa rasa emosional lagi, kedua pihak akhirnya saling bersalaman. Ini berbeda dengan aksi mahasiswa PMII sebelumnya yang terkesan sangat emosional dimana sempat terjadi insiden pelemparan tomat ke gedung Dinkes Pandeglang pada Rabu (18/5) pagi hingga aksi yang nyaris terjadi bentrok dengan aparat keamanan setempat pada aksi PMII Pandeglang, Jum’at (13/5) beberapa waktu lalu.

Dinkes Pahami Aksi Orasi PMII Pandeglang


DINAS Kesehatan (Dinkes) Pandeglang memahami aksi unjuk rasa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) untuk perubahahan Pandeglang yang lebih baik. Dinkes menilai aksi itu sebagai bentuk perhatian mahasiswa dan bagian dari peran kontrol terhadap pembangunan sektor kesehatan di Kabupaten Pandeglang.
"Kita bisa memahami pernyataan mahasiswa ini murni aspirasi masyarakat intelektual. Kami kira masing-masing komponen masyarakat berhak bereskpresi dan kebebasan menyampaikan pendapat itu dijamin oleh undang-undang,” kata Iskandar terkait aksi demo puluhan mahasiswa yang tergabung dalam PMII Pandeglang di depan halaman Kantor Dinkes Pandeglang, Jum’at (13/5)
Soal tuntutan penurunan jabatannya sebagai kepala dinas kesehatan yang diaspirasikan mahasiswa, Iskandar mengaku semuanya diserahkan kepada kebijakan Bupati Pandeglang. Begitupun terkait tuduhan KKN yang dialamatkan kepada instansinya, dia mempersilahkan aparat pengawasan fungsional untuk memeriksanya.
Iskandar juga telah memastikan bagi seluruh petugas jajaran kesehatan yang ada di puskesmas dan desa agar tetap semangat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya. “Kita tidak terpengaruh dengan aksi-aksi demo yang ditujukan kepada kepala dinas kesehatan. Kami semua tetap fokus melayani masyarakat,” tegasnya.
Sebelumnya, Jum’at (13/5) pagi sekitar pukul 09.00 wib sekitar 20 mahasiswa PMII atas nama rakyat Pandeglang menggelar aksi unjuk rasa dan berorasi menuntut Kepala Dinkes Pandeglang H. Iskandar diturunkan. Para mahasiswa juga menuntut kinerja pelayanan kesehatan ditingkatkan termasuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Pandeglang  serta mendesak pihak kepolisian mengusut sejumlah dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang terjadi di lingkungan dinas kesehatan.
Aksi mahasiswa menyoal kinerja Dinkes Pandeglang  ini bukan yang pertama kali. Sebelumnya juga Front Mahasiswa Marhaen (FMM) UNMA Menes Pandeglang pernah melakukan aksi serupa sebanyak dua kali pada bulan Maret dan April 2011. Dalam berbagai aksinya, mereka semua menyampaikan aspirasi serupa diantaranya agar kinerja pelayanan kesehatan Dinkes Pandeglang semakin ditingkatkan. Dalam orasinya mahasiswa juga kerap menyuarakan tuntutan agar Kepala Dinkes Pandeglang Iskandar turun dari jabatannya karena dinilai kinerjanya tidak memuaskan.

14 Mei 2011

Donwload Petunjuk Teknis Program Jaminan Persalinan 2011


Jaminan Persalinan adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB paska persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.

Pendanaan Persalinan dilakukan secara terintegrasi dengan Jamkesmas. Pengelolaan dana Jaminan Persalinan, dilakukan sebagai bagian dari pengelolaan dana Jamkesmas pelayanan dasar. Pengelolaan dana Jamkesmas dilakukan oleh Dinas Kesehatan selaku Tim Pengelola Jamkesmas Tingkat Kabupaten/Kota.