Dinkes Umumkan 27 Calon Bidan Desa PTT

SETELAH berbagai tahapan seleksi yang dilakukan, Dinas Kesehatan (Dinkes) Pandeglang mengumumkan daftar nominatif Hasil Nilai Seleksi Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kabupaten Pandeglang tahun 2012.
Melalui situs resminya, Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang merilis 27 nama peserta seleksi PTT terbaik yang dinyatakan lulus setelah berhasil melalui tahap seleksi administrasi, ujian tertulis dan tes wawancana beberapa waktu lalu.

Berikut daftar nama peserta Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kabupaten Pandeglang tahun 2012 yang dinyatakan lulus seleksi akhir, klik disini


Berikut daftar nama peserta Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kabupaten Pandeglang tahun 2012 yang dinyatakan lulus seleksi Ujian Tertulis, klik disini


Berikut daftar nama peserta Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kabupaten Pandeglang tahun 2012 yang dinyatakan lulus seleksi Administrasi, klik disini
. 

Program Jampersal Butuh Komitmen Pemerintah Daerah

PELAKSANAAN program Jaminan Persalinan (Jampersal) membutuhkan komitmen pemerintah daerah. Baik dalam hal mengupayakan kelancaran pembayaran klaim agar tepat waktu, penyediaan fasilitas dan tenaga persalinan, maupun sosialisasi ke masyarakat. Saat ini, pengguna Jampersal mencapai 1,5 juta orang.

Jampersal merupakan pembiayaan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas, termasuk pelayanan KB pascapersalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.

Lewat program itu diharapkan hambatan biaya bagi ibu untuk mengakses fasilitas dan tenaga kesehatan terpecahkan sehingga angka kematian ibu dan anak menurun.

Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan Usman Sumantri, Jumat (22/6/2012), mengakui, Jampersal merupakan program yang relatif baru sehingga masih terus dilakukan perbaikan. Dia berharap, pemerintah daerah ikut memperkuat program itu.

Dalam menyosialisasikan Jampersal agar diakses maksimal oleh ibu, misalnya, pemerintah daerah dapat menggerakkan kader posyandu dan petugas puskesmas.

Demikian juga halnya tarif klaim yang dirasa terlalu kecil oleh bidan di daerah tertentu. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif tambahan kepada bidan. Dia mengatakan, sejauh ini belum ada rencana membuat tarif beragam.

Dia mencontohkan, tarif persalinan normal yang sudah dinaikkan dari sekitar Rp 300.000 menjadi Rp 500.000 untuk persalinan normal dianggap sudah memadai. Selain itu, Usman berharap peran kepala daerah dalam membantu mempercepat keluarnya dana tersebut.

Tata kelola keuangan negara yang mengharuskan dana masuk ke kas daerah terlebih dahulu baru dikeluarkan untuk digunakan. Jadi, tidak bisa masuk ke puskesmas dulu untuk digunakan, baru dilaporkan. "Persoalannya, begitu masuk ke kas daerah, ada keluhan dana lama keluarnya," ujarnya.

Sumber : Kompas.Com

Hari ini Dinkes Pandeglang Tentukan 27 Calon Bides PTT 2012

HARI ini Senin (25/6/2012) sejak pukul 09.00 Wib sampai dengan selesai, Tim Seleksi PTT Dinkes Pandeglang melakukan tes wawancara terhadap 37 calon Bides PTT yang lolos seleksi ujian tertulis pada Senin (18/6/2012) awal pekan kemarin.
“Hasil tes wawancara akan menentukan 27 calon Bidan PTT yang akan bertugas di Pandeglang selama tiga tahun,” kata Iskandar.

Ia mengatakan, sesuai alokasi formasi bidan PTT dari pusat sebanyak 27 pegawai, nantinya para Bides PTT akan ditempatkan di 13 desa biasa dan 14 desa terpencil di wilayah Kabupaten Pandeglang.

Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Bidan PTT Kabupaten Pandeglang Hj. Nuriah menerangkan, 27 calon Bides PTT yang terpilih akan langsung di entry data secara on line ke Kemenkes RI untuk selanjutnya akan diterbitkan surat keputusan sebagai PTT di Kabupaten Pandeglang.

Berikut hasil lengkap seleksi tertulis Bidan PTT Kabupaten Pandeglang tahun 2012 klik disini

Hasil lengkap seleksi administrasi Bidan PTT Kabupaten Pandeglang tahun 2012 klik disini

37 Calon Bides PTT Ikuti Tes Wawancara, Senin (25/6/2012)

PASCA pengumuman ujian tulis calon Bidan Desa (Bides) PTT yang digelar beberapa waktu lalu, Tim seleksi PTT Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pandeglang kembali akan melakukan tahapan seleksi berikutnya yakni tes wawancara.
Menurut Kadinkes Pandeglang H. Iskandar, peserta yang lulus ujian tulis berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya yakni tes wawancara yang akan dilangsungkan di Aula Kantor Dinkes pada Senin (25/6/2012) mulai pukul 09.00 sampai dengan selesai.

“Hasil tes wawancara akan menentukan 27 calon Bidan PTT yang akan bertugas di Pandeglang selama tiga tahun,” kata Iskandar, kemarin.

Ia mengatakan, sesuai alokasi formasi bidan PTT dari pusat sebanyak 27 pegawai, nantinya para Bides PTT akan ditempatkan di 13 desa biasa dan 14 desa terpencil di wilayah Kabupaten Pandeglang.

Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Bidan PTT Kabupaten Pandeglang Hj. Nuriah menerangkan, dari 251 peserta calon bidan PTT yang lulus seleksi administrasi, hanya 215 peserta yang mengikuti seleksi ujian tulis beberapa waktu lalu. Dengan demikian sebanyak 36 peserta tes saat itu dianggap mengundurkan diri. Sementara hasil seleksi ujian tulis 37 peserta dinyatakan lolos untuk menjalani tahapan seleksi berikutnya. "37 peserta yang lulus ujian tulis dipilih berdasarkan rangking nilai terbaik mulai skor 76-95," katanya.

Sebelumnya diketahui, Dinas Kesehatan (Dinkes) Pandeglang mengumumkan sebanyak 37 nama-nama peserta calon Bidan desa (Bides) Pegawai Tidak Tetap (PTT) tahun anggaran 2012 yang lulus ujian tulis yang telah dilaksanakan pada Senin (18/6/2012) beberapa waktu lalu.

Berikut hasil lengkap seleksi tertulis Bidan PTT Kabupaten Pandeglang tahun 2012 klik disini
Hasil lengkap seleksi administrasi Bidan PTT Kabupaten Pandeglang tahun 2012 klik disini

Dinkes Pandeglang Umumkan Hasil Ujian Tulis Calon Bides PTT

DINAS Kesehatan (Dinkes) Pandeglang mengumumkan sebanyak 37 nama-nama peserta calon Bidan desa (Bides) Pegawai Tidak Tetap (PTT) tahun anggaran 2012 yang lulus ujian tulis yang telah dilaksanakan pada Senin (18/6/2012) beberapa waktu lalu.

Menurut Kadinkes Pandeglang H. Iskandar, peserta yang lulus ujian tulis berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya yakni tes wawancara yang akan dilangsungkan di Aula Kantor Dinkes pada Senin (25/6/2012) awal pekan depan.

“Hasil tes wawancara akan menentukan 27 calon Bidan PTT yang akan bertugas di Pandeglang selama tiga tahun,” kata Iskandar, di Kantornya Kamis (20/6).

Ia mengatakan, sesuai alokasi formasi bidan PTT dari pusat sebanyak 27 pegawai, nantinya para Bides PTT akan ditempatkan di 13 desa biasa dan 14 desa terpencil di wilayah Kabupaten Pandeglang.

Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Bidan PTT Kabupaten Pandeglang Hj. Nuriah menambahkan, dari 251 peserta calon bidan PTT yang lulus seleksi administrasi, hanya 215 peserta yang mengikuti seleksi ujian tulis beberapa waktu lalu dan 37 peserta dinyatakan lulus tahapan seleksi tertulis. "37 peserta yang lulus ujian tulis dipilih berdasarkan rangkin nilai terbaik mulai skor 76-95," katanya.

Berikut hasil lengkap seleksi tertulis Bidan PTT Kabupaten Pandeglang tahun 2012 klik disini

Penetapan Bides PTT Kewenangan Kemenkes

ANTUSIASME antusias para bidan yang berminat mengabdi di wilayah Pandeglang, tak urung membuat Ketua Tim Seleksi Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kabupaten Pandeglang Hj. Nuriah sangat sibuk.

Disela berbagai kegiatan yang dijalani sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Pandeglang, selaku ketua tim Ia mengaku telah menkoordinasikan secara matang proses perekrutan pegawai tersebut dengan berbagai pihak sejak Maret 2012 silam.

Nuriah pun menandaskan tak segan melibatkan tim seleksi independen dari perguruan tinggi untuk menyaring calon PTT terbaik. Begitupun soal tahapan seleksi yang menurutnya, ada perubahan siginifikan dari sisi pendaftaran dan persyaratan calon PTT dibandingkan rekrutmen sebelumnya.

“Kita mau seleksi PTT tahun ini lebih baik dan prosesnya bisa diselesaikan bulan ini sesuai ketentuan tahapan yang telah ditetapkan,” ungkap Hj. Nuriah disela-sela seleksi uji tulis bagi bidan calon PTT Kabupaten Pandeglang, di Stadion Badak Kuranten, Senin (18/6).

Dipaparkan, hasil tahapan seleksi yang lolos persyaratan administrasi, lulus ujian tertulis dan mampu melewati tes wawancara, datanya akan dikirim ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk ditetapkan sebagai Bidan PTT yang akan bertugas selama tiga tahun di Pandeglang.

Menurut Nuriah, pihaknya hanya mengantarkan hasil proses seleksi ditingkat daerah ke pemerintah pusat. “Penetapan nama-nama calon bidan PTT sepenuhnya wewenang Kemenkes,” ujar Nuriah seraya menyebut dari 251 bidan yang mendaftar menjalani tahapan seleksi, hanya 27 peserta yang dipastikandiusulkan ke Kemenkes akhir Juni ini. 

Ratusan Bidan Ikut Seleksi Calon PTT

RATUSAN bidan asal berbagai daerah mengikuti tahapan seleksi calon Pegawai Tidak Tetap (PTT) untuk penempatan Bidan Desa (Bides) di wilayah Kabupaten Pandeglang tahun anggaran 2012.

Para calon bides tersebut mengikuti seleksi ujian tulis yang diselenggarakan di Stadion Badak Kuranten, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Senin (18/6) yang dimulai sekitar pukul 09.00-11.00 waktu setempat.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pandeglang H. Iskandar mengatakan, seleksi calon Bides PTT diikuti 251 peserta dari berbagai wilayah kab/kota di Banten, Jawa Barat hingga peserta dari DKI Jakarta.

“Para peserta yang akan diterima sebagai Bidan PTT sebanyak27 orang sesuai dengan kuota dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) untukmengisi desa-desa di wilayah Kabupaten Pandeglang,” jelas Iskandar yang didampingi Ketua Tim Seleksi calon PTT Kabupaten Pandeglang Hj. Nuriah.

Ikut hadir memantau rekrutmen PTT tersebut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pandeglang M. Amri dan tim peninjau dari Dinkes Provinsi Banten.

Iskandar mengungkapkan, pengangkatan bidan PTT ini merupakan formasi kepegawaian dari pemerintah pusat (Kemenkes RI red) dengan lama penugasan di desa biasa dan desa terpencil selama tiga tahun.

Ia berharap bertambahnya bidan PTT memiliki daya ungkit untuk menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Pandeglang.

“Kinerja bidan PTT yang sudah ada saat ini dalam bekerja sudah cukup baik, hanya saja kinerjanya harus terus ditingkatkan sehingga masyarakat akan semakin baik dalam mendapatkan pelayanan kesehatan,” tegas Iskandar.

Sementara itu ketua tim seleksi PTT, Hj. Nuriah menambahkan, hasil seleksi uji tulis akan diumumkan pada Kamis, 21 Juni 2012. Seterusnya, lanjut Nuriah peserta yang lolos uji tulis akan mengikuti tahapan seleksi berikutnya yakni tes wawancara pada Jum’at, 22 Juni 2012 akhir pekan mendatang.

“Hasil seleksi tahapan wawancara akan diumumkan Senin (25/6) awal pekan depan. Nama-nama yang lulus semua tahapan seleksi akan kami kirim ke pusat untuk dibuatkan surat keputusan (SK) sebagai bidan PTT oleh pihak Kemenkes RI ,” paparnya.

Hj. Nuriah yang juga Sekretaris Dinkes Pandeglang menyatakan, pihak Dinkes Pandeglang selaku penyelenggara melibatkan unsur BKD setempat dan tim independen dari perguruan tinggi dalam seleksi tersebut. “Kita akan transparan dan profesional dalam menentukan kelulusan bagi calon PTT,” tandasnya.

Dinkes Pastikan Korban Keracunan Sudah Berangsur Membaik

DINAS Kesehatan (Dinkes) Pandeglang memastikan seluruh pasien yang diduga keracunan akibat mengkonsumsi ikan picungan (ikan laut jenis salem yang diawetkan dengan buah picung) semuanya sudah mendapat penanganan medis dan kondisi para korban telah berangsur membaik.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Dinkes Pandeglang Hj. Nuriah, Jum’at (15/6). Menurut dia, pihaknya telah mendapatkan laporan perkembangan kondisi para pasien, baik yang ditangani puskesmas setempat  maupun pihak RSUD Berkah.

“Kondisi pasien yang mendapatkan perawatan petugas Puskesmas Patia ketiganya sudah pulih sedangkan seorang yang di rawat di rumah sakit kondisinya berangsur sudah membaik,” ujarnya.

Kendati begitu, Dinkes tetap menyiagakan puskesmas setempat untuk terus memonitor perkembangan kejadian keracunan yang diduga disebabkan oleh ikan picungan tersebut.  “Sampai hari ini (kemarin, red) petugas medis masih ditempatkan di Desa Cimoyan Kecamatan patia untuk memastikan pasien benar-benar sembuh,  sekaligus memonitor perkembangan penyakit dan mengantisipasi adanya penularan kepada warga lainnya,” jelasnya.

Ia juga menegaskan, Dinkes telah mengambil sampel muntahan pasien keracunan untuk diperiksa di laboratorium kesehatan daerah (Labkesda) agar diketahui penyebab keracunan. Sedangkan hasil pemeriksaan Labkesda akan diketahui beberapa pekan kemudian.

“Puskesmas telah kami instruksikan mengambil langkah pencegahan seperti memberikan penyuluhan tata cara pemilihan dan pengolahan makanan yang benar dan cara menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di dalam lingkungan keluarga ,” katanya.

Diberitakan disejumlah media Jum’at (15/6), satu keluarga di kampung Baitul Mukmin, Desa Cimoyan, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, keracunan setelah mengonsumsi ikan laut jenis salem, Rabu (13/6).

Belum diketahui dengan pasti penyebab kejadian itu, namun diduga akibat bakteri e-coli yang terkandung dalam ikan tersebut. Korban keracunan yakni Kamsari, Badri, Sarah dan Rini. Hingga kemarin korban masih mendapatkan perawatan intensif di Puskesmas setempat. Sementara seorang lainnya di rawat di rumah sakit karena kondisinya kritis. 

Media Dapat Kontrol Pelayanan Kesehatan

TRAGEDI keracunan yang menimpa satu keluarga warga Kampung Baitul Mukmin, Desa Cimoyan Kecamatan Patia, kemarin telah membuat jajaran Puskesmas Patia kerja ekstra. Selain dituntut tanggap memberikan pertolongan medis, karena masuk kategori kasus kegawatdaruratan.  Pelayanan puskesmas kerap menjadi sasaran pemburu berita (Wartawan red) yang ingin segera mendapat informasi terbaru. Terlebih kasus keracunan yang kebetulan terjadi di wilayah kerja Puskesmas Patia sudah terlanjur mendapat liputan salah satu media televisi nasional dan sejumlah media lokal.

Untungnya Kepala Puskesmas Patia Wawan Suherwan termasuk pegawai bersikap luwes dan sigap. Mendapat berbagai telepon dan pesan singkat (SMS) dari para Wartawan, Wawan mengaku tak keberatan berbagi informasi seputar kejadian yang diketahuinya.  “Sepanjang informasi yang diminta teman-teman wartawan memang menjadi tugas kepala Puskesmas, saya akan menjelaskan apa adanya dengan senang hati,” tutur Wawan yang dihubungi, kemarin.

Ia mengaku tidak kali ini saja memberikan informasi kepada sejumlah media perihal kejadian yang menimpa wilayah kerjanya seperti soal banjir musiman maupun kejadian luar biasa (KLB) penyakit yang memang sering dialami warga setempat.

Menurutnya, pemberitaan media bermanfaat sebagai kontrol pelayanan kesehatan yang diberikannya selama ini. “Kita dipacu untuk melayani masyarakat dengan lebih baik karena dikontrol publik melalui pemberitaan media massa,” paparnya

Karenanya Wawan mengaku selalu mengaktifkan handphonenya 24 jam penuh. Hal itu tambah wawan untuk memudahkan komunikasi segera bila sewaktu-waktu ada kejadian penting, terlebih wilayah kerjanya masuk kategori daerah rawan bencana. 

Dr. Suradal Galang Relawan Anti Pasung

DIBALIK kiprah Relawan Anti Pasung (RAP) yang telah berhasil membebaskan puluhan penderita gangguan jiwa dari pemasungan, ada seorang relawan sejati yang sangat dominan mendukung langkah kemanusiaan tersebut. Dialah H. Suradal Sastradibrata, sang penyandang dana aktivitas RAP selama ini.

Melalui pria kelahiran 22 Juni 1954 yang berpenampilan sederhana dan murah senyum itu support diberikan kepada RAP, mulai dukungan operasional sampai menyiapkan logistik obat-obatan bagi penderita gangguan jiwa rawat jalan yang menjadi tanggungannya.

“Masih banyak penderita gangguan jiwa yang terpasung akibat ketidakmampuan keluarga untuk membiayai pengobatan dan perawatan secara layak. Selain itu kurangnya pengetahuan masyarakat bagaimana cara yang tepat mencari pengobatan pasien dengan gejala gangguan jiwa, menyebabkan penderita bukannya sembuh malah semakin memperparah,” kata Dr. H. Suradal Sastradibrata, SPOG, kemarin.

Untuk itulah dia menggalang para relawan bekerja sama dengan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Soeharto Herjan Grogol untuk membebaskan korban pasung sekaligus membantu pemulihan penderitaannya. “Kita ingin secara bertahap Pandeglang bebas pasung untuk mewujudkan Indonesia bebas pasung pada tahun 2014,” ujar pendiri klinik bersalin yang kini telah menjadi Rumah Sakit Bersalin (RSB) Permata Ibunda itu.

Aktivitas sosialnya menjadi relawan menurut alumnus FK UGM Yogyakarta itu merupakan bagian dari kepedulian terhadap masyarakat khususnya mereka yang tidak mampu serta upayanya mendukung pemerintah daerah menyehatkan warga Pandeglang.

Oleh karena itu jiwa sosialnya tergerak tak hanya sampai disitu, rekam jejak Suradal yang lebih dikenal sebagai dokter spesialis kandungan RSUD Berkah itu juga menggeluti masalah sosial lainnya seperti pengobatan gratis bagi masyarakat miskin, penyediaan air bersih dan jamban keluarga, hingga membantu pemulihan penderita gizi buruk. (mr.adesetiawan@gmail.com)***

Pemasungan Penderita Gangguan Jiwa Tidak Manusiawi

Salah seorang warga Kabupaten Lebak penderita gangguan jiwa dipasung yang berhasil dievakuasi Relawan Anti Pasung (RAP) setelah dua tahun dalam kungkungan balok pasung. Foto diambil Kamis (7/6) kemarin.

NASIB malang menimpa Par(30) salah seorang warga Desa Pasirtangkil Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak. Sejak dua tahun lalu Ia terpaksa harus rela dipasung keluarganya akibat menderita gangguan kejiwaan yang diderita Par sejak tujuh tahun silam

Keluarga Par beralasan tindakan pemasungan menjadi pilihan setelah pihaknya mencari pengobatan alternatif selama beberapa tahun, namun tak kunjung sembuh. Bahkan, belakangan perilaku menyimpang Par dianggap membahayakan anggota keluarga yang lain dan kerap mengganggu warga sekitar.

Karena itu kemudian kedua kaki Par dipasung dengan kungkungan balok dan diisolasi dalam ruangan yang mirip sebuah gubug berukuran 2 x 3 meter dibelakang rumahnya.

Ditempat inilah, Par telah tinggal selama dua tahun terakhir dengan beralaskan tempat tidur terbuat dari anyaman bambu (bale red) yang berdinding bilik, kontras dengan rumah keluarga Par yang berdinding permanen dengan atap genting yang kokoh.

Bagi keluarga Par, langkah pemasungan yang dilakukan merupakan pilihan pahit, terutama bagi sang ibu Par yang menyebutnya sangat menyakitkan. Namun, pilihan tersebut terpaksa diambil karena untuk pengobatan ke rumah sakit jiwa (RSJ) memerlukan biaya yang besar.

Karena alasan ketidakmampuan secara ekonomi dan minimnya akses informasi pelayanan kesehatan gangguan jiwa di rumah sakit itulah akhirnya Par yang lulusan SLTP dan sempat bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta itu menjadi korban pasung.

Beruntung kondisi yang dialami Par tidak berlanjut. Kamis (7/6) akhir pekan kemarin sejumlah Relawan Anti Pasung (RAP) datang membebaskan Par dari kungkungan balok yang terikat kuat pada kedua kakinya. Tak hanya itu, tim RAP yang didampingi Tim Medis RSB Permata Ibunda dan Tim Psikiater Keliling RSJ Grogol akhirnya berhasil mengevakuasi Par, setelah sebelumnya mendapat persetujuan keluarganya.

Bersama korban-korban pasung lainnya yang telah dibebaskan tim RAP, hari itu sekitar pukul 13.30 Wib, Par diberangkatkan dengan mobil ambulan  untuk menjalani pengobatan rawat inap di RSJ Grogol Jakarta.

Bantuan penyandang dana

Salah seorang tim RAP dari divisi surveyor, Andi Prasetyo mengatakan korban pasung berinisial Par diketahui keberadaannya berdasarkan informasi yang diterima dari tetangga korban.

Andi yang didampingi anggota relawan lainnya Anisul Fuad dan Humas RAP Ratu Afifah, mengungkapkan, kendati wilayah operasi RAP berada di Kabupaten Pandeglang, timnya menindaklajuti laporan tersebut walaupun Par domisili di Kabupaten Lebak. “Kami mendapat informasi korban pasung Par sejak sebulan lalu, kemudian kami sempat survei lokasi dan bertemu keluarganya,” ungkapnya.

Andi menjelaskan, pihak RAP menjamin tidak ada beban biaya apapun bagi keluarga korban pasung yang ditanganinya. “Seluruh operasional kami sudah ditanggung dr. Suradal, SPOG sebagai penyandang dana relawan,” jelasnya.

Sementara itu Koordinator Indonesia Bebas Pasung Hj. Mei Wijaya, SKM, MARS menegaskan komitmennya untuk membantu masyarakat penderita gangguan jiwa dan korban pasung. Ia menyatakan kesedian memfasilitasi pengobatan gangguan jiwa yang ditanganinya sampai sembuh, baik itu menggunakan fasilitas program Jamkesmas yang dimiliki keluarga miskin atau jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) masing-masing kabupaten/kota. “Insya Allah pasien gangguan jiwa bisa disembuhkan. Sudah banyak yang bekerja kembali seperti layaknya orang normal,” kata Mei seraya menyebut bagi keluarga pasien yang tidak memiliki kartu Jamkesmas atau Jamkesda seluruh biaya pengobatannya akan dicarikan melalui bantuan penyandang dana. (mr.adesetiawan@gmail.com)***

Penderita Gangguan Jiwa Butuh Dukungan Sosial

PENDERITA gangguan jiwa memerlukan dukungan sosial dari keluarga, saudara, teman, tenaga kesehatan dan masyarakat sekitar. Biasanya semakin sedikit dukungan sosial, semakin parah gangguan jiwa yang diderita.

Menurut Perawat Puskesmas Baros Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak, Enah Nurjanah dukungan sosial bermanfaat bagi penderita gangguan terutama untuk meringankan “stress” dengan berbagi masalah, mendapat dukungan ketika menghadapi masalah dan mendapat bantuan untuk mengatasi masalah.

Enah menyatakan dukungan  sosial dibutuhkan terutama saat memotivasi untuk pengobatan dan setelah dilepas dari pasung dan dibawa ke rumah sakit jiwa (RSJ).

“Sebagai saudara, teman atau tetangga, kita bisa mendukung penderita gangguan jiwa dengan mengajak keluarga untuk membawa penderita ke sarana kesehatan untuk mendapat pengobatan,” kata Enah, kemarin.

Setelah pengobatan di RSJ lanjut Enah, biasanya penderita kembali kepada keluarga dan hanya minum obat dan kontrol ke dokter ahli jiwa sekali atau dua kali dalam sebulannya. Selepas itu, proses pemulihan ditangani keluarga yang kebanyakan tidak mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang memadai untuk mendukung proses pemulihan penderita.

Makanya Enah sangat mengapresiasi adanya para relawan anti pasung (RAP) yang gigih mencari penderita gangguan jiwa dan melepaskan korban pasung hingga ke wilayah kerja Puskesmas Baros.

Dia berharap setelah RAP melakukan evakuasi penderita ke RSJ dilanjutkan dengan  pendampingan lainnya seperti menengok penderita selama perawatan panjang di RSJ, kunjungan rumah kepada penderita setelah perawatan, termasuk memotivasi dan membantu keluarga untuk memberikan pekerjaan atau kegiatan bagi penderita setelah sembuh. (mr.adesetiawan@gmail.com)***

RAP : 'Penderita Gangguan Jiwa Jangan Dipasung'

Salah seorang warga Kabupaten Lebak penderita gangguan jiwa dipasung yang berhasil dievakuasi Relawan Anti Pasung (RAP) setelah dua tahun dalam kungkungan balok pasung. Foto diambil Kamis (7/6) kemarin.

GERAKAN bebas pasung tidak akan dapat menjadi kenyataan tanpa kesiapan dan dukungan masyarakat. Karenanya, pasien gangguan jiwa perlu mendapat perhatian yang memadai, terlebih masih banyak penderita yang dipasung.

“Kebanyakan pasien-pasien  dengan gangguan jiwa yang dipasung karena ketidaktahuan masyarakat bagaimana cara membawanya ke fasilitas Rumah Sakit dan biasanya sudah di bawa ke orang pintar (dukun, kiyai dan pengobatan alternatif lainnya red), dikarenakan tidak kunjung sembuh akhirnya dipasung,” kata Koordinator Relawan Anti Pasung (RAP)  Hj. Mei Wijaya, SKM, MARS seusai mengevakuasi pasien gangguan jiwa dan korban pasung di wilayah Kabupaten Pandeglang dan Lebak, kemarin.

Dia berharap keluarga dengan anggota keluarga gangguan jiwa jangan dipasung, melainkan diberi pengobatan yang rasional dengan membawanya ke rumah sakit jiwa.

Menurutnya, secara langsung pemasungan penderita gangguan jiwa sudah tidak mengganggu, akan tapi secara tidak langsung teriakannya, ocehannya dan nyanyiannya tetap mengganggu masyarakat sekitarnya.

“Pemasungan ternyata bukan solusi disamping memang melanggar HAM. Oleh karena hal tersebut Rumah Sakit Bersalin (RSB) permata ibunda bekerja sama dengan RSJ Grogol, Jakarta untuk membebaskan pasien dengan gangguan jiwa yang dipasung,” kata Mei yang juga Manajer RSB Permata Ibunda Pandeglang itu.

Dijelaskan, pada Kamis, 7 Juni 2012,  pihaknya telah menjemput delapan penderita gangguan jiwa korban pasung, dari Kecamatan Karangtanjung (2), Majasari (2), Banjar (3) dan seorang dari Desa Pasirtangkil Kec. Warunggunung Kab. Lebak.

Program ini, tutur Mei sudah berlangsung sejak tiga tahun lalu dan evakuasi kemarin adalah penjemputan sudah yang ke-5 kali.

“Jumlah pasien gangguan jiwa dipasung yang sudah kami evakuasi secara keseluruhan ke RSJ Grogol sebanyak 32 orang dan yang kami intervensi untuk berobat jalan sebanyak 86 orang. Mereka tersebar di delapan kecamatan di Pandeglang,” ungkap Mei yang mengaku mulai membantu mencari pasien gangguan jiwa yang dipasung sejak dicanangkan oleh Menkes RI " Indonesia bebas pasung 2014 " pada September 2009. (mr.adesetiawan@gmail.com)***

RSB Permata Ibunda – RSJ Grogol Kerja Sama Bebaskan Pandeglang dari Korban Pasung

RUMAH Sakit Bersalin (RSB) Permata Ibunda Pandeglang bekerja sama dengan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Grogol Jakarta untuk membebaskan pasien-pasien dengan gangguan jiwa yang dipasung di wilayah Pandeglang- Banten.

Menurut pendiri RSB Permata Ibunda sekaligus penyandang dana kegiatan pembebasan korban pasung Dr. H. Suradal Sastradibrata, SPOG kegiatan yang dilakukannya sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah untuk mewujudkan Indonesia bebas Pasung.

“Kebanyakan pasien dengan gangguan jiwa yang dipasung karena ketidaktahuan masyarakat bagaimana cara membawanya ke fasilitas kesehatan atau Rumah Sakit dan biasanya sebelumnya sudah dibawa ke orang pintar seperti dukun dan pengobatan alternatif lainnya. “Karena tidak kunjung sembuh akhirnya penderita dipasung,” katanya.

Untuk melakukan gerakan pembebasan korban pasung, pihaknya membentuk tim relawan anti pasung (RAP) sejak tahun 2009 untuk wilayah Kabupaten Pandeglang.

Untuk mendapatkan informasi korban pasung, tambah Suradal  yang juga dokter spesialis kandungan RSUD Berkah Pandeglang itu. “Kami membentuk tim relawan yang terdiri dari masyarakat yang peduli, kader posyandu dan atau keluarga pasien yang pernah menderita gangguan jiwa tetapi sudah disembuhkan,” ungkapnya.

Menurut pemaparannya, teknis penjemputan bila ada laporan dari tim relawan pemantau, pihaknya akan melakukan kunjungan ke lokasi korban pasung untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.  “Setelah terkumpul minimal lima orang kami mengajukan permohonan ke RSJ Grogol untuk dijemput dan selanjutnya diobati,” terangnya.

Ditegaskan, secara langsung penderita gangguan tidak mengganggu karena sudah dipasung. Kendati demikian tetap saja secara tidak langsung teriakannya, ocehannya dan nyanyiannya mengganggu masyarakat sekitarnya. “Pemasungan bukan solusi bagi penderita gangguan jiwa, disamping pasung itu melanggar hak azasi manusia (HAM),” tegasnya. (mr.adesetiawan@gmail.com)

Pemasungan Bukan Solusi Tepat Atasi Penderita Gangguan Jiwa

Salah seorang warga Pandeglang penderita gangguan jiwa dipasung yang berhasil dievakuasi Relawan Anti Pasung (RAP) setelah 3 tahun dalam kungkungan balok pasung. Foto diambil Kamis (7/6) kemarin.

SEPULUH tahun sudah Farhul alias Memed (47) menghabiskan waktunya di dalam kamar yang selalu terkunci rapat diantara beberapa kamar yang ada di rumah milik keluargannya di Kampung Kotamanik, Kelurahan Kadumaerak, Kecamatan Karangtanjung Kabupaten Pandeglang.

Ruangan kamar berdiameter sekitar 3 x 4 itu, khusus disediakan pihak keluarga untuk ditempati Fahrul seorang yang menderita gangguan kejiwaan.

Di ruangan kamar layaknya ruangan isolasi itu, selain terasingkan dari hiruk pikuk  orang diluar sana, Fahrul yang sebelumnya sempat memiliki istri dan lima orang anak, yang kini sudah meninggalkannya itu terpasung dengan kondisi tangan terikat di dalam ruang kamar tersebut.

Belenggu dikedua tangan yang dipasang pihak keluarga terhadap dirinya itu, bukan tidak ada alasan. Mengingat pria yang sudah memasuki usia paruh baya ini, kerap mengamuk dan dikhawatirkan membayakan keselamatan orang lain, anggota keluarga yang ada dan bahkan dirinya sendiri.

Apa yang dialami Fahrul ternyata tak sendirian. Pemasungan juga banyak dialami beberapa warga yang juga memiliki kelainan jiwa di wilayah Kabupaten Pandeglang.

Untuk itu, Kamis (7/6) kemarin Relawan Anti Pasung (RAP) Pandeglang bekerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Soeharto Herjan Grogol Jakarta, melakukan upaya pembebasan sekaligus evakuasi korban pasung agar masyarakat atau pihak keluarga tidak melakukan pemasungan terhadap penderita gangguan jiwa. Seharian itu, sekitar delapan  orang korban pasung dari berbagai kecamatan di Pandeglang dan Kabupaten Lebak berhasil dievakuasi ke RSJ Grogol untuk diberikan bantuan pelayanan pengobatan rawat inap.

Koordinator Relawan Indonesia Bebas Pasung Kabupaten Pandeglang, Hj. Mei Wijaya, SKM, MARS mengatakan, pihaknya telah menjemput delapan penderita gangguan jiwa korban pasung tersebar di beberapa tempat diantaranya Kecamatan Karangtanjung (2), Majasari (2), Banjar (3) dan seorang dari Desa Pasirtangkil Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak. “Ke delapan penderita ganguan jiwa itu kami bawa ke RSJ Grogol untuk mendapatkan pelayanan pemulihan kesehatan,” katanya.

Menurutnya, program ini sudah berlangsung sejak 2009. Dimana pihaknya selama itu dengan dibantu tim RAP mencari pasien gangguan jiwa yang di pasung untuk kemudian di bawa ke RSJ untuk diberikan pemulihan. “Jumlah pasien gangguan jiwa dipasung yang sudah kami evakuasi dan menjalani pengobatan rawat inap di RSJ Grogol sebanyak 32 orang,” ungkapnya.

Dia mengatakan, kebanyakan pasien dengan gangguan jiwa yang di pasung karena ketidaktahuan masyarakat bagaimana cara menangani dan minimnya akses informasi bagaimana cara membawa ke fasilitas Rumah Sakit yang memiliki fasilitas pelayanan kesehatan jiwa. "Kebanyakan masyarakat malah lebih memilih membawa pasien ke orang pintar, dukun atau pengobatan alternatif semacamnya," ungkapnya. 

Menurut Mei yang juga Manager RSB Permata Ibunda, pemasungan bukanlah solusi tepat mengatasi penderita dengan gangguan kejiwaan.  “Pemasungan bukan solusi, disamping itu melanggar hak azasi manusia (HAM),” tuturnya. (H-38)***

Delapan Korban Pasung Dibebaskan Relawan Anti Pasung

Salah seorang warga Pandeglang penderita gangguan jiwa dipasung yang berhasil dievakuasi Relawan Anti Pasung (RAP) setelah 3 tahun dalam kungkungan balok pasung. Foto diambil Kamis (7/6) kemarin.

SEBANYAK delapan penderita gangguan jiwa yang dipasung keluarganya dibebaskan Tim Relawan Anti Pasung  (RAP) Kabupaten Pandeglang, Kamis (7/6) kemarin.

Koordinator Indonesia Bebas Pasung  Hj. Mei Wijaya melalui release menjelaskan, pihaknya telah membebaskan dan menjemput delapan penderita gangguan jiwa korban pasung untuk diberi pengobatan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Grogol Jakarta.

“Mereka yang dibebaskan dari pasung dan dievakuasi terdiri dua orang dari Kecamatan Karangtanjung, dua orang dari Majasari Pandeglang, tiga orang asal Banjar Pandeglang, dan seorang dari Desa Pasirtangkil Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak,” kata Hj. Mei Wijaya, kemarin.

Menurut Mei yang juga Manager RSB Permata Ibunda Pandeglang, kedelapan korban pasung terdiri dari masing-masing empat orang perempuan dan empat orang laki-laki. “Program ini sudah kami lakukan sejak tiga tahun lalu sejak Oktober 2009,” ungkapnya.

Ia mengungkapkan, pembebasan pasung sekaligus evakuasi penderita gangguan jiwa dilaksanakan sudah yang kelima kali. “Korbannya tersebar di sembilan kecamatan di wilayah Kabupaten Pandeglang dan Lebak,” katanya.

Kesembilan kecamatan yang sudah diintervensi tim RAP yakni Kecamatan Majasari, Pandeglang, Cadasari, Mekarjaya, Banjar, Kaduhejo, Saketi, dan Jiput serta Kecamatan warunggunung Kabupaten Lebak.

“Sistem kerja kami membebaskan korban dari pasung dan mengevakuasinya ataupun mengintervensi pasien gangguan jiwa untuk diobati di RSJ Grogol,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, jumlah pasien gangguan jiwa dipasung yang sudah dievakuasi (berobat rawat inap) secara keseluruhan ke RSJ Grogol sebanyak 32 orang dan yang diintervensi untuk berobat jalan sebanyak 86 orang.

“Saya mulai membantu mencari pasien gangguan jiwa yang dipasung sejak dicanangkan oleh Menkes  ‘Indonesia bebas pasung 2014’ pada bulan September 2009,” ungkapnya.

Ditambahkan, sistem kerja yang digunakan untuk mengevakuasi ataupun mengintervensi pasien-pasien penderita gangguan jiwa dilakukan bila ada laporan kepala puskesmas, Kader posyandu atau kerabat pasien. “Kami akan melakukan kunjungan rumah, dan hasilnya kami laporkan ke RSJ Grogol, kemudian tim grogol datang menjemput, seperti yang dilakukan kemarin,” tandasnya. 

Kerja Sama RSB Permata Ibunda – RSJ Grogol

Sementara itu Dr. Suradal, SPOG selaku penyandang dana kegiatan pembebasan korban pasung di wilayah Pandeglang menyatakan mendukung Indonesia bebas Pasung. Oleh karena hal tersebut kata Suradal yang juga pemilik RSB Permata Ibunda itu, pihaknya bekerja sama dengan RSJ Grogol untuk membebaskan pasien-pasien dengan gangguan jiwa yang dipasung.

“Kebanyakan pasien dengan gangguan jiwa yang dipasung karena ketidaktahuan masyarakat bagaimana cara membawanya ke fasilitas kesehatan atau Rumah Sakit dan biasanya sebelumnya sudah dibawa ke orang pintar seperti dukun dan pengobatan alternatif lainnya. “Karena tidak kunjung sembuh akhirnya penderita dipasung,” katanya.

Menurutnya, secara langsung penderita gannguan tidak mengganggu karena sudah dipasung . Kendati demikian tetap saja secara tidak langsung teriakannya, ocehannya dan nyanyiannya mengganggu masyarakat sekitarnya.

“Pemasungan bukan solusi bagi penderita gangguan jiwa, disamping pasung itu melanggar HAM,” katanya.

Untuk mendapatkan informasi korban pasung, tambah Suradal  yang juga dokter spesialis kandungan RSUD Berkah Pandeglang itu, pihaknya membentuk tim relawan yang terdiri dari masyarakat yang peduli, kader posyandu dan keluarga pasien.

“ Teknis penjemputan bila ada laporan dari tim relawan pemantau kami melakukan kunjungan ke lokasi korban pasung untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.  Setelah terkumpul minimal lima orang kami mengajukan permohonan ke RSJ Grogol untuk dijemput dan selanjutnya diobati,” terangnya. (mr.adesetiawan@gmail.com)***

UKS Wahana Investasi Masa Depan Anak untuk Hidup Sehat

MENGHADAPI Lomba Sekolah Sehat (LSS) tingkat nasional tahun 2012, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Pandeglang terus berbenah mulai penataan lingkungan hingga peningkatan kapasitas pengetahuan  siswa tentang kesehatan. 

Sebagai juara LLS untuk kategori SLTA tingkat Banten, salah satu sekolah favorit di Pandeglang  ini merupakan wakil provinsi untuk bersaing dengan SMA lainnya di seluruh Indonesia. Karena itu wajar jika Gubernur Banten dalam kesempatan meninjau pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di SMP Negeri 1 Karangtanjung, mengagendakan untuk meninjau persiapan LSS  di SMAN 1 Pandeglang, Selasa (24/4) kemarin.

Didampingi para pejabat Pemprov Banten, Gubernur Ratu Atut Chosiyah melakukan audiensi dengan Kader Kesehatan Remaja (KKR) serta dewan guru di ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) SMAN 1 Pandeglang. Dalam kesempatan tersebut Gubernur mengkampanyekan  tentang pentingnya menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di lingkungan sekolah. Perhatian yang begitu besar terhadap program PHBS di sekolah yang ditunjukan Gubernur Atut itu bagian dari apresiasinya terhadap program kesehatan di Kabupaten Pandeglang. Oleh karena itu, pernyataan Gubernur Banten itu patut ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh oleh SKPD terkait mengingat keberadaan wahana UKS merupakan salah satu bentuk investasi masa depan anak untuk hidup sehat.

Disela kunjungan itu Atut juga memberikan paket bantuan berupa UKS Kit yang diperuntukan bagi kelengkapan ruang UKS dan bantuan lainnya bagi sekretariat Tim Pembina UKS Kabupaten Pandeglang.

Hadir dalam kunjungan tersebut, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Pandeglang Hj. Siti Erna Erwan, Asisten daerah (Asda) Bidang Ekbang Utuy Setiadi, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pandeglang H. Iskandar, Kepala Disdik Abdul Aziz serta sejumlah pejabat Pandeglang lainnya

Sementara itu, Kadinkes Pandeglang H. Iskandar mengatakan, pembinaan sekolah sehat merupakan bagian dari program UKS. “Secara berkala Puskesmas melakukan kunjungan pembinaan ke sekolah-sekolah yang ditujukan untuk penjaringan anak sekolah dalam rangka pemeriksaan kesehatan murid mulai SD sampai tingkat SLTA,” kata Iskandar didampingi Kepala Bidang Sumberdaya Kesehatan (Kabid SDK) Akhrul Aprianto.

Akhrul Aprianto menambahkan, dalam pembinaan tindak lanjut, Puskesmas juga membentuk kader kesehatan di sekolah guna menjalankan program UKS di tingkat sekolah. Sebutan kader kesehatan kata Akhrul yakni Dokter Kecil untuk tingkat SD. “Sedangkan untuk sekolah lanjutan disebut KRR,” pungkasnya.

SMAN 1 Pandeglang Dinominasikan Juara LSS Nasional

DALAM rangka seleksi nasional lomba sekolah sehat (LSS), tim penilai pusat yang terdiri dari unsur Depdagri, Kemenkes, Kemendiknas dan Kemenag berkunjung ke SMAN 1 Pandeglang, Selasa (29/5)

Koordinator Tim Penilai LSS tingkat nasional dr. Sri Kusminarti, M.Kes mengatakan, kunjungannya dilakukan dalam rangka meninjau langsung salah satu nominator juara LSS tingkat nasional. Menurutnya, SMAN 1 Pandeglang merupakan wakil Provinsi Banten dan merupakan 24 nominator yang diseleksi secara nasional dalam rangka LSS 2012.

Dalam kesempatan tersebut, Tim penilai pusat yang berjumlah 9 orang memberikan penilaian langsung di lokasi SMAN 1 Pandeglang berupa observasi langsung mengamati lingkungan fisik serta sarana dan prasarana sekolah. Selain itu tim memberikan penilaian melalui diskusi kelompok terarah (DKT) terhadap perwakilan siswa dan siswi, wawancara mendalam dengan guru UKS sekolah, guru BP dan guru olah raga.

Dalam sambutannya, ketua Tim   dr. Sri Kusminarti, M.Kes menyatakan apresiasi terhadap prestasi yang telah diraih SMAN 1 Pandeglang. Dia mengemukakan pentingnya program UKS sebagai salah satu sarana strategis dalam rangka pembinaan mental, spiritual dan fisik anak didik untuk mencapai derajat kesehatan.

Dia berharap pembinaan sekolah sehat terus diupayakan berkala serta dilakukan secara lintas program dan lintas sektoral secara berkala ada atau tidak ada lomba.

Hadir dalam acara tersebut Tim Pembina UKS Provinsi Banten, TP UKS Kabupaten Pandeglang, Ketua TP PKK Pandeglang Hj. Siti Erna Erwan, Kabag Humas Anwari Husnira, Kadinkes Pandeglang H. Iskandar serta sejumlah kepala SKPD dan pejabat Pemkab lainnya.

Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Pandeglang Abdul Aziz dalam sambutannya mengatakan Keberhasilan Provinsi Banten dan Kabupaten Pandeglang  yang diwakili SMAN 1 Pandeglang dalam LSS  tidak terlepas dari kerja keras semua jajaran Aparatur Pemerintah Provinsi Banten dan Kabupaten Pandeglang yang tergabung dalam Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah  dan tim pelaksana UKS di tingkat sekolah.

Kepada Tim Penilai dimohon penilaian lomba sekolah sehat tingkat nasional dia berharap tidak hanya menilai segi fisik saja. “Karena secara penampilan fisik sekolah kami mungkin akan kalah megah dibandingkan SMA di kota besar,” katanya.

Kepala SMAN 1 Pandeglang Efi Saepudin mengatakan sejumlah prestasi yang telah dicapainya dalam program UKS seperti perubahan perilaku peserta didik yang lebih mengarah kepada perilaku hidup bersih dan sehat,  sekolah bebas asap merokok, kebiasaan mencuci tangan, membuang sampah pada tempatnya, hingga mampu mencegah penyalahgunaan narkoba maupun tawuran.

“Kita semua berharap melalui lomba sekolah sehat dan kegiatan UKS yang dilaksanakan di sekolah dapat memberikan daya ungkit yang nyata terhadap prestasi anak didik,” katanya.

Kadinkes Iskandar mengatakan program UKS dan sekolah sehat merupakan investasi anak untuk hidup sehat . ”UKS yang dilaksanakan di sekolah, madrasah, serta pesantren dapat memberikan daya ungkit yang nyata terhadap kesehatan anak. Mereka berjumlah besar dan merupakan sasaran yang mudah dicapai karena terorganisir dengan baik. Selain itu mereka sangat cepat menerima informasi dalam rangka pembentukan perilaku hidup bersih dan sehat”, ujar Iskandar.

Usai penilaian SMAN 1 Pandeglang, Tim penilai pusat yang didampingi TP UKS Kabupaten dan Provinsi melanjutkan memberikan penilaian ke sekretariat TP UKS Kecamatan Karangtanjung dan Sekretariat TP UKS Kabupaten Pandeglang.

Gubernur Atut Janjikan Umroh Bagi Sekolah Juara UKS

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menjanjikan hadiah umroh bagi kepala sekolah yang sekolahnya menjadi juara lomba unit kesehatan sekolah (UKS) tingkat nasional.
     
"Ibu gubernur menjanjikan hadiah berangkat umroh atau haji bagi kepala sekolah yang sekolahnya menjadi juara UKS nasional," kata Asisten Daerah Kesejahtraan Rakyat (Asda III) Provinsi Banten Eutik Suarta usai menerima tim penilai nasional lomba sekolah sehat dan UKS di pendopo Gubernur Banten di Serang, Selasa.
      
Eutik mengatakan, hadiah tersebut sebagai bentuk komitmen dan perhatian Gubernur Banten terhadap kesehatan lingkungan sekolah dan UKS. Bahkan, komitmen pemerintah daerah tersebut mendapatkan apresiasi dari tim penilaian nasional lomba UKS dan sekolah sehat dari perwakilan empat kementerian.

 Ketua tim penilaian nasional lomba UKS dan sekolah sehat, Sri Kusminarti mengatakan, lomba UKS strategis untuk mendidik siswa-siswi karena anak-anak sekolah sebagai agen pembaharu dibekali dengan pendidikan untuk menjaga kesehatan lingkungan sekolahnya.
       
"Banten masuk ke dalam 24 provinsi yang dinominasikan dalam penilaian nasional. Selama ini penilaian dengan instrumen baru hasil reformasi," kata Kusminarti.
      
Menurutnya, instrumen penilaian dalam lomba UKS nasional tersebut berbeda dengan tahun sebelumnya yang instrumen penilaiannya disamaratakan untuk setiap daerah. "Sekarang instumen penilaiannya tidak disamaratakan seperti antara daerah yang berada di wilayah barat dan timur," kata Kusminarti.

"Kriteria penilaian lomba UKS itu yakni sekolah yang sudah melaksanakan trias UKS, perilaku siswa dan lingkungan sekolah dalam melakukan dan mempromosikan kesehatan sekolah, serta sekolah yang sudah dinominasikan di tingkat provinsi," kata Kusminarti.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten Hudaya mengatakan, sekolah yang mewakili Banten dalam lomba UKS tingkat nasional antara lain untuk kategori TK, TK Atisa Dipamkara Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, kemudian kategori sekolah SD, sekolah SD Islam plus Insan Rubani Kecamatan Tigaraksa  Kabupaten Tangerang, kategori sekolah SMP diwakili  MTSN I Rajeg Kabupaten Tangerang dan tingkat SMA diwakili SMAN I Pandeglang. 
     
"Sekolah-sekolah tersebut sebelumnya menjadi juara lomba UKS tingkat provinsi," kata Hudaya.


Sumber : Kompas.Com