Dibalik Kegiatan PIN Polio 2016 dan Isu Halal Haram Vaksin

SEBELUM kegiatan nasional PIN Polio tanggal 8 s/d 15 Maret 2016 ini, berbagai gerakan anti vaksin dan anti imunisasi bermunculan di media social. Pegiat-pegiat anti vaksin, yang selama ini memang sudah berketetapan hati menggagalkan program imunisasi, hiruk pikuk melancarkan hoax anti imunisasi. Diantaranya dengan mengunggah gambar Inactive Polio Vaccine (IPV) dengan tulisan tendensius “Pada proses pembuatannya bersinggungan dengan bahan bersumber babi”.

Hoax tersebut, selain kasar, juga tidak teliti. Mengapa?

Karena PIN tidak menggunakan IPV, namun Oral Polio Vaccine (OPV) alias vaksin tetes

OPV yang digunakan merupakan produk dalam negeri, Bio Farma

Ambillah contoh di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, daerah ini sudah menggunakan IPV untuk imunisasi polio rutin sejak tahun 2007

Dan tentu, dari beberapa fakta diatas, tidak ditemukan kalimat provokatif pada bungkus vaksinnya.

Sebetulnya soal halal haram vaksin, atau soal teknis dan detail bahan, proses produksi, atau manfaat imunisasi bisa kita perdebatkan. Tentu dengan metodologi dan landasan berfikir ilmiah. Dengan argumen dan referensi yang jelas. Tidak dengan memasang niat sejak awal untuk sekedar saling menghabisi, debat kusir tiada ujung.

Jika dikaitkan dengan beberapa isu yang dilontarkan para penggiat anti vaksin, entah itu soal halal haram, atau soal pelemahan generasi atau apalah namanya, sangat bisa didiskusikan. Misalnya soal halal haram vaksin, fakta dilapangan menunjukkan, Bio Farma secara statistik masih menunjukkan sebagai salah satu produsen vaksin terbesar di dunia. Produk mereka sudah diekspor ke hampir 120 negara, dengan 46 negara diantaranya Negara Muslim (Timur Tengah, dan lainnya). Fakta juga menunjukkan, program imunisasi menjadi program wajib di Arab Saudi. Ambil yang sering kita jumpai di Indonesia. Sertifikat imunisasi Meningitis (International Serticate Vaccine/ICV), menjadi hal mutlak dimiliki jamaah haji atau umroh untuk bisa diterima masuk ke Negara Arab Saudi. Dan masih banyak contoh lagi lainnya, intinya mereka menerapkan kebijakan imunisasi bahkan lebih ketat dari kita (walau representasi “Negara Muslim” juga masih debatable.

Soal halal haram vaksin, kalau boleh dirujuk, bukankah Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi mendukung program imunisasi di Indonesia? Beberapa fatwa MUI terkait imunisasi sudah lama dikeluarkan, dan belum pernah ditarik kembali, artinya masih berlaku. Terakhir fatwa MUI terkait PIN Polio 2016 (fatwa MUI Nomer 4 Tahun 2016) tentang Imunisasi, ditetapkan pada 23 Januari 2016. Memang perdebatan masih bisa terbuka, misalnya terkait representasi “umat Islam” yang disandang MUI.

Soal hoax pelemahan generasi. Kita bisa juga mengomentari hal ini sebagai terlalu lebai. Jika logikanya dibalik, bagaimana jika kampanye anti imunisasi merupakan upaya sistematis pelemahan generasi?. Bukankah para ahli imunologi atau imunisasi sangat yakin, jika imunisasi gagal maka wabah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasiakan meledak?. Pertanyaan lain bisa dilontarkan, misalnya mengapa Negara-negara maju (Eropa-Amerika), cakupan imunisasinya sangat tinggi? Apakah Negara-negara dimaksud lemah generasinya? .. Dan masih banyak pertanyaan lain yang dapat didiskusikan.

Sumber : publichealth.com