13 Sep 2014

6 Rumah Sakit yang Mendapat Penghargaan Tahun ini


MENTERI Kesehatan Nafsiah Mboi memberikan penghargaan The Best Role Model Rumah Sakit Vertikal Kemenkes RI dalam Era Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional kepada enam rumah sakit.
"Saya sampaikan apresiasi kepada enam rumah sakit vertikal Kemenkes yang berhak menyandang predikat The Best Role Model," kata Nafsiah Mboi dalam sambutannya di Jakarta, Senin malam.
Enam rumah sakit tersebut terbagi dalam dua kategori, yakni kategori Rumah Sakit Umum dengan juara pertama RSUP Sanglah Denpasar, Bali, juara kedua RSUP Fatmawati, juara ketiga RSUP Dr Kariadi Semarang, Jawa Tengah.
Kemudian kategori kedua adalah rumah sakit khusus dengan juara pertama RS Ortopedi Prof DR R Soeharso Surakarta (Jateng), juara kedua RS Jiwa Radjiman Wediodiningrat, dan juara ketiga RS Pusat Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta.
Penilaian terhadap rumah sakit tersebut berdasarkan sistem pendaftaran, sistem manajemen pelayanan, sistem penagihan klaim, dan sistem penanganan komplain. Nafsiah Mboy mengatakan rumah sakit vertikal yang dikelola pemerintah berperan penting dalam menyukseskan pelaksanaan JKN, karena memiliki kompetensi sumber daya manusia, fasilitas pelayanan yang lengkap, berfungsi sebagai rumah sakit pendidikan utama, dan sebagai rumah sakit rujukan.
"Ini menandakan kerja sama yang erat antara jajaran Kemenkes, BPJS, dan rumah sakit, karena memang demikian seharusnya," katanya.
Di sisi lain, kata dia, meminta kepada seluruh jajaran terkait untuk tetap melakukan evaluasi terhadap kepuasan masyarakat, tenaga pelayanan kesehatan, dan kepuasan terhadap BPJS Kesehatan agar selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
Menkes juga berpesan kepada jajaran RS Vertikal di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh peserta JKN, sosialisasi mengenasi sistem JKN, melengkapi rumah sakit dengan sistem teknologi informasi, serta mengaktifkan tim audit klinis rumah sakit.
Sumber : Republika

12 Sep 2014

Dinkes Pandeglang - MTKP Banten Gelar Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Tenaga Kesehatan



DALAM rangka pembinaan dan pengawasan praktik tenaga kesehatan, Dinas Kesehatan (Dinkes) Pandeglang menyelenggarakan bimbingan teknis (bintek) perizinan tenaga kesehatan, yang digelar di Kharisma Hotel, Labuan, selama dua hari, Rabu - Kamis (10-11/9).
Kepala Bidang Sumberdaya Kesehatan Dinkes Pandeglang mengatakan dr. H. Kodiat Juarsa, M.Kes mengatakan, bintek ditujukan untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan dan dalam rangka pemberian izin praktik bagi tenaga kesehatan yang bertugas di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun institusi swasta.
“Kegiatan bintek perijinan diharapkan mempermudah tenaga kesehatan terutama bagi pegawai fungsional seperti dokter, perawat, bidan, agar dapat menjalankan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan kewenangan yang dimiliki,” kata Kodiat usai menutup kegiatan, kemarin.
Dia menjelaskan, bintek yang diselenggarakannya diikuti  55 orang peserta terdiri dari kepala Puskesmas se Kabupaten Pandeglang, Perwakilan organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) dan puluhan perwakilan organisasi profesi lainnya serta perwakilan RSUD Berkah.
 “Pembinaan dan pengawasan perlu dilakukan  dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, termasuk juga melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan tenaga kesehatan. Ini untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan tenaga kesehatan itu sendiri,” paparnya.
Ketua Divisi Uji Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP) Banten Leli Herawati, M.Kes mengatakan,  diperlukan aspek legalitas petugas kesehatan dalam menjalankan praktik tenaga kesehatan.
“Semua tenaga kesehatan wajib memiliki kelengkapan administrasi berupa surat tanda registrasi ( STR)  dan ijin praktik tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas profesinya baik di puskesmas maupun tempat praktik mandiri,” ujarnya.
Ditambahkan, untuk pengurusan STR secara administrasi menjadi tanggung jawab organisasi profesi yang mengurusnya. “Adapun izin praktik dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kab/kota,” katanya.

7 Sep 2014

Dinkes Pandeglang Survei Garam Yodium di Pasar Menes



DALAM rangka meningkatkan penggunaan garam beryodium di masyarakat, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pandeglang beserta instansi terkait melakukan survey garam beryodium langsung pada para pedagang garam yang ada wilayah Kabupaten Pandeglang.
“Begitu pentingnya garam beryodium bagi tubuh kita maka pemerintah pun merasa perlu melakukan  gerakan monitoring atau survey garam beryodium yang dijual dipasaran sehingga bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kandungan yodium yang ada pada garam tersebut,” tutur H. Deden Kuswan, Rabu (3/9).
Deden mengakui dibeberapa pasar masih terdapat para pedagang yang masih menjual garam yang tidak beryodium. Oleh karena itu pihaknya akan terus memberikan sosialisasi serta pembinaan kepada para pedagang terkait dampak dari garam yang tidak beryodium bagi kesehatan manusia.
Kepala Seksi Gizi Dinkes Pandeglang Hj. Ika Rostika Marliah mengatakan, ada sejumlah pasar yang disurvei dalam rangka monitoring dan pemantauan distribusi garam yodium ditingkat pasar yakni Pasar Cibaliung, Pasar Badak Pandeglang dan Pasar Menes.
“Pasar lainnya yang dilakukan survey garam beryodium yaitu Pasar Cadasari, Pasar Cimanuk, Pasar  Carita, Pasar Picung, Pasar Labuan, Pasar Carita, Pasar Munjul dan Pasar Panimbang,” katanya.
Ika menjelaskan berdasarkan hasil survey garam beryodium di Pasar Menes pada Rabu (3/9), diketahui bahwa dari 17 merek dagang Garam yang diperjualbelikan di pasar tersebut, 9 merek dagang garam telah mengandung yodium, sedangkan 8 merek dagang lainnya berdasarkan hasil uji test dengan menggunakan larutan uji garam beryodium (Iodium Test red) dinyatakan tidak beryodium.
“Dalam uji garam beryodium tersebut kami sekaligus menyosialisasikan kepada pedagang tentang pentingnya penggunaan garam beryodium untuk konsumsi rumah tangga,” katanya.
Usai melakukan survey di pasar, tambah Ikan, Tim Penanggulangan GAKY yang terdiri dari unsure Dinkes, Kesra, BPMPD Pandeglang, serta Kantor ketahanan Pangan melaporkan kepada Camat setempat untuk ditindaklanjuti.
Camat Menes Atmaja S mengapresiasi langkah pemkab Pandeglang yang melakukan survey garam yodium di Pasar Menes, Bahkan ia meminta data hasil survey untuk ditindaklanjuti pihak kecamatan bersama instansi terkait.
“Saya mengimbau warga juga tidak sembarangan membeli garam. Pilih merek dagang garam yang mengandung Yodium berdasarkan hasil uji garam yodium yang dilakukan pihak berwenang,” katanya disela menerima kunjungan Tim GAKY Pandeglang, kemarin.

Keterangan foto : TIM Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang dan instansi terkait melakukan survey Garam Beryodium di Pasar Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Rabu (3/9).

Informasi terkait : Survei Garam di 10 Pasar Pandeglang, Konsumsi Garam Yodium Rendah, Pandeglang Bentuk Tim Penanggulangan GAKY, Puskesmas Cegah Kekurangan Yodium, Dinkes Survei Garam Beryodium

 

 

6 Sep 2014

Dinkes Survei Kandungan Garam Yodium 10 Pasar di Pandeglang



MASALAH Gangguan Kekurangan Yodium (GAKY) merupakan masalah yang serius mengingat dampaknya secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kelangsungan hidup dan kualitas sumber daya manusia yang mencakup 3 aspek, yaitu aspek perkembangan kecerdasan, aspek perkembangan sosial dan aspek perkembangan ekonomi.
“Yodium merupakan zat gizi mikro penting untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan mental,” kata Kepala Bidang pelayanan Kesehatan Khusus (Yankesus) Dinkes Pandeglang Hj. Eniyati, di Kantornya, Selasa (2/9/2014).
“10 pasar yang dimonitoring meliputi Pasar Badak Pandeglang dan Cibaliung, Pasar Picung, Labuan dan Menes, Pasar Cadasari, Cimanuk dan Carita, serta Pasar Panimbang dan Munjul,” ungkapnya.
Dari hasil monitoring atau survai garam yodium ini, ungkap Eni, bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kandungan yodium yang ada pada garam tersebut.
"Kami juga sekaligus melakukan sosialisasi serta pembinaan kepada para pedagang, supaya menjual garam beryodium," katanya.
Ditambahkan,  salah satu faktor penting yang menentukan konsumsi garam beryodium adalah ketersediaan garam beryodium di pasar dimana hal tersebut sangat tergantung dari distribusi dan kecukupan garam beryodium baik kualitas maupun kuantitasnya.

Keterangan foto : TIM Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang dan instansi terkait melakukan survey Garam Beryodium di Pasar Badak, Pandeglang, Selasa (2/9).
https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

5 Sep 2014

Dinkes Pandeglang dan BKMM Cikampek Gelar Baksos Operasi Katarak Gratis


DINAS Kesehatan (Dinkes) Pandeglang menggelar pelayanan bakti social (Baksos) operasi katarak gratis bagi puluhan warga yang menderita gangguan penglihatan akibat kekerutan lensa mata yang dipusatkan di Puskesmas Dengan tempat Perawatan (DTP) Panimbang, Kamis (4/9/2014). Sebanyak 69 penderita katarak berhasil dilakukan operasi oleh tim kesehatan mata yang secara khusus didatangkan dari Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Cikampek, Jawa Barat.
Berdasarkan pantauan di lokasi, puluhan penderita katarak dari berbagai penjuru Pandeglang mulai berdatangan sejak sekitar pukul 07.00 WIB. Sebagian besar penderita didampingi para keluarga dan petugas kesehatan dengan menggunakan kendaraan ambulans Puskesmas yang berasal dari wilayah kerja Puskesmas Pandeglang kota hingga Puskesmas di wilayah Pandeglang selatan.
Hadir dalam kegiatan tahunan yang digelar Dinkes Pandeglang bekerja sama dengan BKMM ini, Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Pandeglang H. Anwar Fauzan, Kepala Dinkes Pandeglang H. Deden Kuswan, Kepala BKMM Cikampek dr. Prastowo, MHA, serta para Kepala Puskesmas se Kabupaten Pandeglang.
Kadinkes Pandeglang H. Deden Kuswan mengatakan, operasi katarak gratis diselenggarakan Dinkes Pandeglang setiap tahun dalam rangka menekan jumlah penderita  katarak yang berdasarkan hasil penjaringan kasus oleh Puskesmas selama tahun 2014, terdata 203 kasus katarak di wilayah Kabupaten Pandeglang.
“Berdasarkan pemeriksaan screening oleh petugas puskesmas terhadap 203 penderita katarak tersebut,  yang bisa dilakukan tindakan operasi sebanyak 69 orang,” ungkap Kadinkes H. Deden Kuswan didampingi Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Umum (Yankesum) Dinkes Pandeglang Hj. Yeni Herlina, di lokasi, Kamis (4/9).
foto : courtesy - krakatauradio.com
H. Deden Kuswan menjelaskan, tidak semua penderita yang dideteksi menderita katarak dapat segera dilakukan operasi penyembuhan karena berbagai kendala diantaranya karena pasien mengidap penyakit lainnya seperti DM diabetes mellitus (gula darahnya tinggi red), Hipertensy (tekanan darah tinggi red), maupun akibat kondisi tubuh penderita katarak yang tidak sehat saat.
“Yang dioperasi harus memenuhi syarat saat dilakukan screening, selain itu kita juga memprioritaskan pasien yang masuk kategori keluarga miskin,” jelasnya.
Kadinkes berjanji penderita katarak yang belum memenuhi syarat operasi tahun ini akan terus dipantau oleh petugas puskesmas setempat, dan akan diajukan kembali pada kegiatan operasi tahun depan.
Kabid Yankesum Hj. Yeni Herlina mengatakan, berdasarkan estimasi program kesehatan indra bidang Yankesum sebanyak 1 persen dari penduduk Pandeglang berpotensi mengalami kebutaan setiap tahunnya.
“Seiring dengan bertambahnya usia seseorang, banyak penurunan yang dialami organ tubuh diantaranya berkurangnya penglihatan akibat katarak,” terangnya.
Faktor lain penyebab katarak , lanjut Yeni, bisa karena mata terlalu sering terpapar sinar ultra violet (matahari) maupun akibat penggunaan obat-obatan yang mengandung steroid dalam jaangka waktu lama. “Sebagai solusinya, operasi katarak perlu dilakukan jika tidak katarak dapat mengakibatkan kebutaan,” imbunya.
Yeni mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan mata dan memperhatikan gejala katarak pada mata yang ditandai dengan pandangan yang mulai kabur dan silau, serta pada bagian mata pupil terlihat warna abu-abu atau keputihan. “Gejala tersebut semakin lama akan semakin bertambah mengganggu penglihatan kita,” tandas Yeni.

28 Agu 2014

Peran Ormas Dalam Menyehatkan Masyarakat

PERMASALAHAN kesehatan dipengaruhi oleh multisektor dan disparitas antar daerah dirasakan semakin komplek, membutuhkan penanganan komperehensif mulai dari hulu sampai hilir. Pada bagian lain Pemerintah memiliki tanggungjawab yang harus dilaksanakannnya yang meliputi tanggungjawab untuk merencanakan , mengatur, menyelenggarakan,  membina, dan  mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau.
Untuk hal tersebut Pemerintah tidak mungkin bekerja sendirian, oleh karenanya pemerintah perlu mendorong peran aktif masyarakat, swasta, termasuk organisasi kemasyarakatan (Ormas) untuk bekerja dalam segala bentuk upaya kesehatan.
Dengan latar belakang tersebut diatas upaya Promosi Kesehatan (Promkes) menjadi sangat strategis dalam mendorong peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan. Hal itu mengingat Promosi Kesehatan dalam program kegiatannya memiliki  prinsip-prinsip diantaranya Perubahan Perilaku, Perubahan Sosial, Pengembangan Kebijakan, Pemberdayaan, Partisipasi Masyarakat dan Membangun Kemitraan.
Promosi kesehatan mencakup mencakup didalamnya kegiatan membangun kemitraan untuk memperoleh dukungan sumberdaya bagi terwujudnya sarana prasarana guna memfasilitasi  perilaku hidup sehat masyarakat.
“Peran Organisasi Masyarakat yang diwakili Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pandeglang melalui Kemitraan  ini sangat diharapkan dalam upaya menyehatkan masyarakat, karena organisasinya memiliki peran sampai ke akar rumput,” terang Kepala Seksi promosi Kesehatan Dinkes Pandeglang Yudi Hermawan, SKM disela acara pertemuan penguatan kemitraan dengan Ormas MUI bagi lima kecamatan terpilih se Kabupaten Pandeglang, beberapa waktu lalu.
MoU Kemenkes dengan Ormas dan Dunia Usaha
Yudi mengatakan, kegiatan Pertemuan Penguatan Kemitraan dengan Organisasi Masyarakat dalam Peningkatan PHBS di  Kabupaten Pandeglang dilaksanakan  dalam upaya memperoleh dukungan komitmen serta adanya peran aktif Organisasi Masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.
 “Pertemuan Penguatan Kemitraan dengan Organisasi Masyarakat dalam Peningkatan PHBS dilaksanakan berjenjang dengan melalui  tahapan mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten, kecamatan sampai ke tingkat desa,” jelasnya.
 Dalam pertemuan yang digelar selama dua hari itu diharapkan adanya kesepakatan kerjasama kemitraan dan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam mengatasi permasalahan kesehatan secara komperehensif.
“Kita menargetkan tahun depan dengan adanya kemitraan dengan MUI bisa meningkatkan prosentase cakupan rumah tangga yang ber PHBS sebanyak 70 persen,” katanya.

27 Agu 2014

Dinkes Pandeglang Menjalin Kemitraan Dengan MUI Untuk Peningkatan PHBS

PEMBANGUNAN Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan berkemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.  
Untuk mencapai tujuan tersebut upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat semakin terus digalakan. Hal ini dimaksudkan guna meningkatkan perilaku sehat individu, keluarga dan masyarakat  serta berperan aktif dalam setiap gerakan kesehatan masyarakat melalui upaya promosi kesehatan yang terintegrasi secara lintas program, lintas sektor, swasta maupun masyarakat.
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinkes Pandeglang dr. H. Kodiat Juarsa, M.Kes mengatakan, Dinas Kesehatan tidak bisa bekerja sendiri untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan tersebut. Hal itu karena sumberdaya kesehatan yang terbatas. “Oleh karena itu kita mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak termasuk dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan di Kabupaten Pandeglang,” kata Kodiat usai melakukan pertemuan penguatan kemitraan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pandeglang, akhir pekan kemarin.
Dokter kelahiran 22 Agustus 1968 itu mengungkapkan, tujuan pertemuan kemitraan yang  dilaksanakan di Kharisma Hotel Labuan, Rabu-Kamis (20-21/8/) itu yakni kerjasama meningkatkan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian masyarakat untuk hidup bersih dan sehat.
“Adapun fokus kegiatan organisasi kemasyarakatan meliputi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di lingkungan tempat ibadah, sekolah dan pesantren dalam berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta pengembangan Desa Siaga Aktif,” katanya.