Sebagian Besar Masyarakat Belum Memiliki Jamban

LANGKAH Pemkab yang telah menyusun rencana strategi sanitasi Kabupaten Pandeglang 2011- 2016 perlu dukungan semua pihak. Melalui strategi sanitasi kabupaten (SSK) diharapkan menjadi pegangan dalam penanganan masalah sanitasi di masyarakat, karena hal ini menjadi rencana pembangunan sanitasi jangka menengah kabupaten yang bersifat komprehensif dan terintegrasi.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pandeglang H. Iskandar, isu strategis dan tantangan layanan sanitasi yang menjadi fokus kinerja Dinkes Pandeglang dititikberatkan pada upaya pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan lingkungan diantaranya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

“Upaya PHBS ini sudah kita tekankan kepada setiap petugas puskesmas dalam kegiatan pemberdayaan desa siaga, penyuluhan-penyuluhan maupun maupun pengawasan sanitasi dasar di rumah-rumah maupun sekolah,” kata Iskandar, Rabu (21/12).

Namun begitu, Iskandar mengakui memberikan pemahaman PHBS ditingkat masyarakat tidak cukup hanya dengan penyuluhan tanpa ada sarana sanitasi yang memadai. Dia mencontohkan, betapa sulitnya meyakinkan warga untuk stop buang air besar sembarangan (Stop BABs) karena sebagian besar warga tak punya jamban, begitupun masalah air bersih, sampah, sarana pembungan air limbah (SPAL) hingga persoalan rumah sehat.

Untuk itu dia berharap, adanya SSK kedepan intervensi program sanitasi bisa lebih seimbang antara kegiatan penyuluhan dan penyediaan sarana sanitasinya oleh lintas sektor terkait.

Dijelaskan Iskandar, saat ini jumlah kepemilikan jamban masih harus ditingkatkan.  “Keluarga yang memiliki jamban sehat baru sekitar 30,76 persen. Selebihnya warga masih buang tinja di kebon (dolbon), di suangai atau di kali,” katanya.

Begitupun warga yang berPHBS menurut dia masih 36 persen. Sementara jumlah keluarga yang memiliki rumah sehat sudah lebih banyak yakni 55,75% persen.

Iskandarpun berharap dalam lima tahun kedepan, strategi sanitasi kabupaten yang merupakan bagian dari program dan kegiatan percepatan pembangunan sanitasi permukiman (PPSP), dapat memberikan pengaruh lebih meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). “Terutama meningkatkan IPM kesehatan di Kabupaten Pandeglang  yang sekarang baru mencapai angka 67,99 dibawah Banten (70,06) dan angka IPM Nasional (71,2),” katanya.