Ini Curhat Bidan yang Ikut Demo di Istana Negara

Sri Ningsih (40) ikut demo bersama ribuan rekannya sesama bidan di depan Istana. Lalu apa alasan bidan Puskesmas di Jepara ini rela ikut demo?

Sri mengungkapkan, dia kini masih merupakan bidan honorer di Jepara. Selama ini, dia dikontrak per tiga bulan dengan gaji Rp 1,4 juta per bulan. 

Kemudian bila kontrak diperpanjang, gajinya tetap sama. Gaji itu dinilai Sri tidak cukup. 

"Anak saya ada dua. Yang pertama kuliah semester dua. Sementara penghasilan tidak ada tambahan," kata Sri. 

Sri telah mencari kerjaan lain di rumah sakit. Namun usahanya terhenti karena terbentur usia. 

"Kebanyakan rumah sakit di Jepara atau Yogyakarta mencarinya fresh graduate. Sementara usia saya sudah hampir 40 tahunan," ucap Sri.

Sri menyebut pemerintah tidak mau memberi solusi dengan mengangkatnya menjadi PNS. Padahal dia sudah mulai mengabdi menjadi bidan sejak 2005.

Sri pernah membuka praktek bidan sendiri di rumah. Namun menurutnya klaim biaya dengan BPJS lama.

"Sementara kita kan minta bantuan tenaga orang juga. Jadi tidak enak kalau ketunda. Ya semoga saja ini demo yang terakhir biar kami diangkat PNS," kata Sri. (nwy/try) 

Sumber : Detik.Com

Ribuan Bidan Kepung Istana Negara

JawaPos.com – Ribuan bidan desa yang menamakan dirinya Forum Bidan Pegawai Tidak Tetap  (PTT) menggelar aksi damai di depan Istana Negara, Senin (28/9) pagi sampai siang ini.

Ribuan dukun bersalin dari 20 provinsi ini menuntut diangkat jadi pegawai negeri sipil (PNS), seperti yang dijanjikan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi kepada guru honorer K2.

Dalam aksi yang membuat arus lalulintas macet,  para demonstran yang mengenakan seragam putih putih kombinasi merah, berorasi mendesak Presiden Joko Widodo bersikap adil kepada bidan.

“Sekaranglah momentum  pembenahan sumber daya manusia khususnya  bidan desa yang telah mengabdi sejak tahun 2005 mendapatkan hak kepastian kerja,” teriak Ketua Forum Bidang PTT Indonesia Lilik Dian Ekasari di tengah massa.

Para demonstran yang rata-rata kaum perempuan meminta Presiden menyampaikan rencana pembuatan payung hukum pengangkatan bidan desa menjadi CPNS kepada Menteri Yuddy Crisyiandi serta. “Kami juga minta Presiden hentikan rekrutmen  bidan desa berlabel  PTT,”tandasnya.(had/jpg)

Sumber : JawaPos.Com