Bupati Ajak Ormas Keagamaan di Pandeglang Dukung Program Pentavalen

BUPATI Pandeglang melalui Stap Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia (SDM) H. Abdul Gaffar Alkatiri mengajak seluruh komponen organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan yang ada di Pandeglang untuk mendukung program imunisasi dengan mengajak masyarakat untuk membawa anaknya ke fasilitas kesehatan untuk diimunisasi. “Mari kita mengajak masyarakat untuk memberikan imunisasi anak-anak kita, mengingat ini merupakan tugas dan wujud kepedulian kita bersama,” kata H. Abdul Gaffar Alkatiri saat membuka kegiatan advokasi dan sosialisasi imunisasi Pentavalen (DPT-HB-Hib) melalui peran pengajian Al-Hidayah Kabupaten Pandeglang, di Sofyan Inn Altama, Kamis (1/10/2015).

Kegiatan yang dilaksanakan Pengurus Cabang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Keagamaan Al-Hidayah Pandeglang itu bekerja sama dengan The Global Alliance for Vaccines and Immunizations (GAVI) Jakarta dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) diikuti dua ratusan peserta dari berbagai kalangan diantaranya pengurus cabang dan ranting Alhidayah, Pengurus Majlis Taklim Alhidayah, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Pandeglang, Tokoh agama serta Tim Penggerak PKK kecamatan se Kabupaten Pandeglang.

Narasumber Pusat Promkes Kemenkes RI Hj, Muhani, SKM, M.Kes dalam pemaparannya mengungkapkan, tujuan kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Imunisasi Pentavalen melalui peran pengajian Al-Hidayah yakni untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemberian imunisasi terhadap anak-anak dengan menggunakan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat, serta melakukan promosi kesehatan tentang pentingnya pemberian imunisasi dasar serta pentavalen bagi bayi tiga tahun (Batita) kepada masyarakat.

“Cakupan imunisasi di Kabupaten Pandeglang perlu ditingkatkan agar anak-anak mendapatkan perlindungan dari berbagai ancaman penyakit,” ungkapnya.

Ditambahkan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yakni Dufteri, pertusis, tetanus, hepatitis-B, tuberculosis, polio dan campak. “Sekarang ada lagi tambahan imunisasi penyakit menular yakni infeksi Haemophylus Influenza Type B (Hib), itulah yang kita lakukan sosialisasinya,” tandasnya.

Ketua Pengurus Cabang Al-Hidayah Kabupaten Pandeglang Hj.Nurhidayah Suwondo mengatakan, Al-Hidayah sebagai ormas keagamaan yang memiliki basis massa hingga ke akar rumput tergerak untuk melakukan  kegiatan advokasi dan sosialisasi imunisasi Pentavalen bekerja sama dengan Kemenkes RI dalam rangka mencegah penularan penyakit pada anak.

“Peran Al-Hidayah ini bisa dalam bentuk melakukan advokasi kepada pengambil kebijakan, sosialisasi langsung kepada masyarakat, serta melakukan pemantauan,” katanya.

Kepala Bidang Sumberdaya dan Promosi Kesehatan Dinkes Pandeglang dr. H. Kodiat Juarsa, M.Kes menjelaskan, vaksin Pentavalen merupakan jenis imunisasi baru kombinasi  5 jenis antigen dalam satu vial yakni DPT HB-Hib yang bertujuan menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan bayi dan balita akibat pneumonia dan meningitis.

“Untuk mengurangi suntikan, vaksin Hib dikombinasikan dengan vaksin DPT HB sehingga menjadi vaksin Pentavalen (DPT HB Hib),” jelasnya.

Dia menuturkan, semua imunisasi pada anak sampai umur 9 bulan diberikan melalui suntikan, kecuali polio diteteskan kedalam mulut. Dengan demikian, tambah Kodiat, meski ada vaksin Pentavalen jadwal pemberian imunisasi dasar lengkap tetap seperti biasa yakni Imunisasi Hepatitis-B (umur 0-7 hari), BCG, Polio 1 (umur 1 bulan), DPT-HB-Hib 1, Polio 2 (umur 2 bulan), DPT-HB-Hib 2, Polio 3 (umur 3 bulan), DPT-HB-Hib 3, Polio 4 (umur 4 bulan) dan terakhir imunisasi Campak pada umur 9 bulan.

Ikut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua TP PKK Kabupaten Pandeglang yang juga Anggota DPRD Banten Hj. Siti Erna Nurhayati, perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Banten dan Dinkes Pandeglang, Pengurus Pusat Al-Hidayah, Ketua PD Al-Hidayah Banten Hj. Sumi Hardiningsih, SE, jajaran PC Al-Hidayah Pandeglang, serta Konsultan GAVI Jakarta. (Ade Setiawan)***

Kemenkes RI Berikan Penghargaan Kepada Nakes Taladan Nasional 2015

Hari ini Kamis 13 Agustus 2015,  Menteri Kesehatan Prof Dr,dr. Nila Djuwita F Moeloek Sp.M(K)  memberikan Penghargaan kepada Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Nasional tahun 2015, bertempat di ballroom Hotel Aryaduta Jakarta.

Penghargaan diberikan kepada 136 tenaga kesehatan teladan yang  berasal dari provinsi Aceh hingga provinsi Papua, dan  memiliki latar belakang yang berbeda beda, terdiri atas kelompok tenaga medis, tenaga perawat, tenaga bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan masyarakat. Dari rentang usia yang masih muda hingga yang paruh baya. Dari yang masih berstatus pegawai tidak tetap (PTT) hingga PNS yang menjelang pensiun.

Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tahun 2015,  merupakan wujud rasa terima kasih dan penghargaan Pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan. Ujar Menkes, dan Tenaga Kesehatan Teladan yang hadir di sini mewakili tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas di seluruh tanah air.

Sejalan dengan Nawa Cita Kabinet Kerja yang mengutamakan pembangunan dari pinggir ke tengah, maka  Prioritas kebijakan Kementerian Kesehatan adalah untuk penguatan pelayanan primer. Banyak yang telah dicapai dalam Pembangunan Kesehatan, terutama dalam meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Salah satu capaian dalam peningkatan akses pelayanan kesehatan adalah tersedianya 9.740 Puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yang dilayani oleh para  tenaga kesehatan dan dilengkapi dengan sarana-prasarana layanan kesehatan yang diperlukan. 

Pada kesempatan tersebut Menkes mengungkapkan dalam rangka mencapai cakupan pelayanan di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK), Kementerian Kesehatan meluncurkan program Nusantara Sehat, yang merupakan strategi penempatan tenaga kesehatan berbasis tim dengan prioritas utama fasilitas pelayanan primer di DTPK. Tim Nusantara Sehat terdiri atas tenaga dokter, perawat, bidan, apoteker/ahli farmasi, tenaga sanitasi lingkungan, ahli gizi, teknisi laboratorium medis, dan tenaga kesehatan masyarakat. Melalui program Nusantara Sehat tahun 2015, ditargetkan penempatan bagi 960 tenaga kesehatan ke 120 puskesmas di DTPK secara bertahap.

Puskesmas adalah fasilitas sarana pelayanan kesehatan terdepan dan  merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan di seluruh Tanah Air.  Puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang memberikan pelayanan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang pengelolaannya dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan. Sejak  diberlakukannya  JKN pada 1 Januari 2014 hingga saat ini, peserta JKN telah mencapai lebih dari 148 juta orang  dan   kondisi ini melebihi target, demikian dikatakan Menkes lebih lanjut.  

Berdasarkan data hasil evaluasi selama 1 (satu) tahun implementasi JKN, menunjukkan  dana JKN sebagian besar terserap untuk pengobatan beberapa penyakit antara lain penyakit Jantung, Ginjal, Diabetes Melitus  dan penyakit  katastropik yang menyedot biaya sangat besar, seharusnya semua ini dapat dicegah dengan meningkatkan upaya promotif preventif kepada masyarakat, utamanya di layanan primer yaitu Puskesmas.

Menkes juga berpesan kepada Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas, agar mendukung dengan sungguh-sungguh suksesnya pelaksanaan JKN, yaitu  dengan memberikan pelayanan kesehatan terbaik di Puskesmas kepada seluruh masyarakat. Langkah untuk mengutamakan upaya promotif-preventif hendaknya benar-benar mendapat perhatian khusus, termasuk langkah memperluas cakupan penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat, dengan pendekatan berbasis keluarga.

Sumber : Depkes.Go.Id

Kemenkes RI Buka Pendaftaran Dokter Umum dan Dokter Gigi PTT Sampai 11 Agustus 2015

Kementerian Kesehatan membuka pendaftaran dokter dan dokter gigi sebagai pegawai tidak tetap (PTT) sebanyak 1.780 orang pada tahun 2015 untuk memenuhi tenaga kesehatan di Puskesmas pada daerah terpencil dan sangat terpencil. Pendaftaran dilakukan secara online tanggal 31 Juli 11 Agustus 2015 melalui website www.ropeg.kemkes.go.id   Adapun persyaratan untuk menjadi dokter/ dokter gigi PTT, yaitu merupakan Warga Negara Indonesia, serta bersedia ditugaskan di fasilitas kesehatan kriteria terpencil dan sangat terpencil dengan lama penugasan selama 2 (dua) tahun.

Bagi dokter dan dokter gigi yang ditempatkan sebagai dokter PTT akan diberikan gaji dan insentif sebesar Rp 5.400.000,- per bulan untuk daerah terpencil dan sebesar Rp 7.850.000,- per bulan untuk daerah sangat terpencil. Untuk informasi lebih lanjut terkait pendaftaran PTT dapat dilihat pada website www.ropeg.kemkes.go.id

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan.

Salah satu upaya Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan didukung dengan ketersediaan tenaga kesehatan dalam arti pendayagunaan maupun penyebarannya yang harus merata ke seluruh wilayah sampai ke daerah terpencil sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan berkualitas.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 500-567; SMS 081281562620; faksimili: (021) 52921669, dan alamat email kontak[at]kemkes[dot]go[dot]id.

Sumber : Depkes.go.id

Kemenkes Siagakan Ribuan Pos Kesehatan Sepanjang Jalur Mudik Lebaran

SETIAP tahun, Kementerian Kesehatan di seluruh Tanah Air selalu melakukan kegiatan kesiapsiagaan bidang kesehatan menjelang hari Raya Idul Fitri/lebaran.  Ini diakukan pada fasilitas kesehatan yang ada dan menyiagakan pos-pos kesehatan di tempat yang diperlukan pada jalur angkutan lebaran.

Tahun ini, sebanyak 870 pos kesehatan, 1.094 Puskesmas serta 1.554 Rumah Sakit  disiagakan 24 jam selama arus mudik di Sumatera, Jawa dan Bali. Selain itu ditambah dengan 21 ambulans dan 8 kendaraan khusus. Seperti kendaraan roda empat untuk  Promosi Kesehatan, Logistik, dan Pemeriksaan Kesehatan Pengemudi.

Demikian pernyataan Menteri Kesehatan Prof Dr.dr.Nila F Moeloek Sp.M.(K) pada Apel Siaga Kesiapan Bidang Kesehatan Mudik Lebaran Tahun 2015/1436 H. di Kantor Kemenkes RI di Jakarta, Selasa pagi (30/6) Apel dihadiri dari  Dinas Kesehatan se-Jabodetabek, Rumah Sakit,  jajaran lintas program dan lintas sektor terkait.

Data Kementerian Perhubungan RI menunjukkan bahwa jumlah pemudik tiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan, yaitu: 17.615.197 pemudik (tahun 2012), 18.587.668 pemudik (tahun 2013),19.618.530 (tahun 2014) dan pada tahun 2015  diprediksi meningkat 1.96 % menjadi 20.002.724 pemudik. Arus mudik utamanya terjadi di 10 Provinsi, yaitu: Sumatera Selatan, Lampung, Banten,  DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta,  Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Selatan.

Kecelakaan menimbulkan kematian atau kecacatan seumur hidup, itu yang harus kita cegah. Satu kecelakaan itu sudah terlalu banyak, karena satu saja kecacatan atau kematian akibat kecelakaan akan mempengaruhi kehidupan orang lain , kata Menkes.

Lebih lanjut Menkes menjelaskan, sebenarnya telah terjadi penurunan jumlah kecelakaan dan kematian pada tahun 2014. Menurut data Polri, pada  tahun  2014 terjadi 3.122 kasus kecelakaan. Jumlah ini lebih rendah 15,04% dibanding jumlah kecelakaan di tahun 2013, namun masih berakibat 701 orang meninggal. Tahun 2014, jumlah orang meninggal akibat kecelakaan juga menurun 11,824% dibanding tahun 2013.

Penurunan jumlah kecelakaan dan kematian pada arus mudik dapat diwujudkan dengan melakukan upaya-upaya seperti: 1) Peningkatan kesadaran dan pemahaman para pemudik tentang mudik yang sehat, aman, dan selamat; 2) Kesiapan seluruh jajaran Pemerintah baik kesehatan maupun non-kesehatan dalam memberikan pelayanan publik termasuk pelayanan kesehatan terbaik bagi pemudik di sepanjang perjalanan. Selain itu enyediaan sarana dan prasarana transportasi yang aman, nyaman, terjangkau dan mencukupi, termasuk sopir yang sehat dan bertanggung-jawab.

Perjalanan mudik juga berisiko terjadinya keracunan makanan, infeksi berbagai penyakit menular, serta meningkatnya atau kambuhnya kejadian penyakit tidak menular seperti  hipertensi, diabetes melitus, dan asma. Selain itu, yang  juga perlu diwaspadai oleh masyarakat adalah tindak kejahatan.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretarian Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalu nomor hotline 500567, sms 081281562620, faksimili (021) 52921669.

Informasi Pos Kesehatan di Pandeglangklik disini

Sekeloh Tempat Pembelajaran Hidup Sehat

KEMENTERIAN Kesehatan RI dan Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah bersepakat dan akan saling mendukung untuk mewujudkan sekolah menjadi tempat pembelajaran hidup sehat, dan unit sekolah merupakan unit yang bisa mengubah perilaku.

Hal ini diungkapkan Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Anies Rasyid Baswedan Ph.D, kepada sejumlah media usai pertemuannya dengan Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M(K), di Jakarta (27/1).

"Kita membicarakan bagaimana pendidikan itu juga termasuk di antaranya mendidik masyarakat untuk hidup sehat, ujar Mendikbud.

Pertemuan dua kementerian tersebut membahas beberapa hal, diantaranya peran unit kesehatan sekolah (UKS), guru dan siswa dalam mewujudkan hidup sehat di sekolah. 
  
"Kita bicarakan tadi soal unit kesehatan sekolah, kita bicarakan juga soal hidup sehat untuk guru kemudian untuk anak-anak lalu juga kita bicara soal bagaimana mengelola sekolah menengah kejuruan yang menyangkut kesehatan," tuturnya.

Kepada media, Mendikbud mengakui kesehatan itu penting dan dapat berpengaruh terhadap pendidikan. Karena itu, pihaknya menyatakan bahwa mulai tahun ajaran baru mendatang, revolusi mental dalam kehidupan sekolah harus diterapkan.

Studi menunjukkan bahwa 30-40% anak-anak kita itu masuk ke sekolah dengan tidak sarapan terlebih dahulu. Jika anak-anak kita belajar tanpa ada asupan kalori dan nutrisi yang cukup, bagaimana mungkin ia bisa belajar dengan baik, katanya.

Selaras dengan hal tersebut, Menkes RI, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M(K) menuturkan pentingnya perilaku sehat di sekolah didasarkan atas pemikiran bahwa anak-anak sejak pagi hingga siang atau bahkan sore hari, lebih banyak menghabiskan waktunya di sekolah.

Padahal, setiap tiga jam seharusnya anak-anak mendapatkan intake makanan. Itu sederhana sebenarnya, tetapi penting sekali.  Selain itu, antara pagi hingga sore anak-anak itu seringkali tidak melakukan gerakan fisik apalagi berolah raga, tandas Menkes.

Untuk itu, Menkes sangat mengharapkan agar peran UKS di sekolah dapat dihidupkan kembali. Di dalam UKS itu ada kantin sehat, sanitasi air bersih. Setiap sekolah harusnya ada, harap Menkes. 

Sumber : Kementerian Kesehatan RI

Penderita Gangguan Jiwa Berhak Mendapat Pelayanan Kesehatan yang Layak

KADINKES Pandeglang H. Deden Kuswan mengatakan, sosialisasi penyakit gangguan jiwa penting dilakukan kepada masyarakat. “Karena mereka juga punya hak untuk hidup dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak,” kata Deden dalam sambutannya saat membuka sosialisasi penanganan penderita gangguan jiwa bagi dokter dan paramedis Puskesmas se Kabupaten Pandeglang, yang digelar di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang, Jum’at (6/12).

Sementara itu Pejabat Direktorat Bina Kesehatan Jiwa (Binkeswa) Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI, dr. Geraid Mario Semen, Sp.KJ meminta persoalan kesehatan jiwa harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Hal itu karena jumlah penderita gangguan jiwa cukup tinggi. Belum lagi, tindakan pemasungan masih banyak dialami para penderita gangguan jiwa.
Hal itu diungkapkan dr. Geraid Mario Semen, Sp.KJ saat menjadi narasumber kegiatan yang digagas Relawan Anti Pasung (RAP) Kabupaten Pandeglang itu.

Sosialisasi yang dibuka Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pandeglang H. Deden Kuswan itu menghadirkan sejumlah nara sumber dari Direktorat Binkeswa, Spesialis Kesehatan Jiwa RSUD Berkah dr. Tri Aniswati, Sp.KJ serta Koordinator Relawan Anti Pasung (RAP) Pandeglang Hj. Mei Wijaya, SKM, MARS.

Menurut dokter yang biasa disapa Mario itu, berdasarkan data Kemenkes, jumlah total penderita gangguan jiwa berat di Indonesia mencapai sekitar satu juta jiwa lebih. "Dan diperkirakan ada sekitar 18.000-20.000 orang dipasung di Indonesia," kata Mario.

Koordinator RAP Pandeglang Hj. Mei Wijaya Mengungkapkan, berdasarkan laporan masyarakat, tercatat 55 korban pemasungan di Kabupaten Pandeglang telah dibebaskan RAP Pandeglang dan di evakuasi untuk mendapatkan perawatan di RSJ, Grogol Jakarta.

“Berdasarkan laporan tersebut sejak 2010 s/d 2013, pemasungan banyak terjadi di wilayah Kecamatan Pandeglang, Majasari, dan Banjar, yakni mencapai 5 orang lebih," ungkap Mei.
Dia menjelaskan program Pandeglang bebas Pasung yang seharusnya dicapai pada 2014 ternyata harus mundur, karena cukup sulit menemukan mereka yang dipasung. "Jadi memang targetnya harus dievaluasi lagi," jelasnya.

Terkait dengan masih banyaknya jumlah pemasungan, sambung Mei yang juga Kepala Puskesmas Majasari itu, pihaknya menargetkan setidaknya dalam beberapa tahun lagi Kabupaten Pandeglang baru bisa dinyatakan bebas pasung.

Sementara itu dr. Tri Aniswati, SpKJ menyarankan Puskesmas untuk menjaring pasien dengan keluhan gangguan jiwa seperti sering pusing yang diiringi sakit perut. Dokter yang kerap disapa dr. Anis itu memaparkan pasien dengan gejala keluhan tersebut berpotensi menyebabkan depresi dari yang ringan hingga gangguan jiwa berat (sizoprenia). “Kalau perlu pengobatan fisik pasien di Puskesmas juga hendaknya dibarengi dengan pengobatan psikis,” sarannya.

Kemenkes Minta Pemda Cegah Praktik Pemasungan

KEMENTERIAN Kesehatan RI melalui Direktorat Bina Kesehatan Jiwa (Binkeswa) Ditjen Bina Upaya Kesehatan mengharapkan Pemerintah daerah (pemda) bisa mencegah praktik pemasungan terhadap penderita gangguan kejiwaan.

"Saat ini jumlah pemasungan itu estimasinya mencapai 18.000-20.000 di seluruh Indonesia. Saya mengharapkan Indonesia bisa bebas dari praktik pasung, dan untuk itu perlu dukungan pemda setempat" kata Direktur Binkeswa Kemenkes RI dr. Geraid Mario Semen, Sp.KJ saat memberikan sosialisasi penanganan penderita gangguan jiwa bagi dokter dan paramedis Puskesmas se Kabupaten Pandeglang, Jum’at (6/12).

Sosialisasi yang dibuka Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pandeglang H. Deden Kuswan itu menghadirkan sejumlah nara sumber dari Direktorat Binkeswa, Spesialis Kesehatan Jiwa RSUD Berkah dr. Tri Aniswati, Sp.KJ serta Koordinator Relawan Anti Pasung (RAP) Pandeglang Hj. Mei Wijaya, SKM, MARS.

Geraid Mario yang pernah menjadi dokter Spesialis Kesehatan Jiwa di RSJ Grogol itu menegaskan bahwa penderita gangguan kejiwaan tidak perlu mendapat tindak pemasungan, sebab gangguan kejiwaannya bisa disembuhkan.
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa di Pandeglang Provinsi Banten sendiri praktik pasung masih terjadi. Dia mengharapkan Pandeglang bisa terbebas dari praktik pemasungan tahun ini.
"Saya sangat mengharapkan praktik pasung ini tidak terjadi lagi, jangan hanya slogan-slogan saja, tapi mari kita didik masyarakat," katanya.
Sementara itu dr. Tri Aniswati, SpKJ menyarankan Puskesmas untuk menjaring pasien dengan keluhan gangguan jiwa seperti sering pusing yang diiringi sakit perut. Dokter yang kerap disapa dr. Anis itu memaparkan pasien dengan gejala keluhan tersebut berpotensi menyebabkan depresi dari yang ringan hingga gangguan jiwa berat (sizoprenia). “Kalau perlu pengobatan fisik pasien di Puskesmas juga hendaknya dibarengi dengan pengobatan psikis,” sarannya.
Koordinator RAP Pandeglang Hj. Mei Wijaya Mengungkapkan, berdasarkan laporan masyarakat, tercatat 55 korban pemasungan di Kabupaten Pandeglang telah dibebaskan RAP Pandeglang dan di evakuasi untuk mendapatkan perawatan di RSJ, Grogol Jakarta.

“Berdasarkan laporan tersebut sejak 2010 s/d 2013, pemasungan banyak terjadi di wilayah Kecamatan Pandeglang, Majasari, dan Banjar, yakni mencapai 5 orang lebih," ungkap Mei.
Dia menjelaskan program Pandeglang bebas Pasung yang seharusnya dicapai pada 2014 ternyata harus mundur, karena cukup sulit menemukan mereka yang dipasung. "Jadi memang targetnya harus dievaluasi lagi," jelasnya.

Terkait dengan masih banyaknya jumlah pemasungan, sambung Mei yang juga Kepala Puskesmas Majasari itu, pihaknya menargetkan setidaknya dalam beberapa tahun lagi Kabupaten Pandeglang baru bisa dinyatakan bebas pasung.

Kadinkes Pandeglang H. Deden Kuswan dalam sambutannya mengatakan, sosialisasi penyakit gangguan jiwa penting dilakukan kepada masyarakat. “Karena mereka juga punya hak untuk hidup dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak,” kata Deden.