Tenaga Kesehatan Layak Dapat Remunerasi

DALAM rangka reformasi birokrasi dan desentralisasi dibidang kesehatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.

Hal tersebut perlu dipersiapkan dan secara optimal dilaksanakan agar seluruh potensi dari sektor-sektor pembangunan dapat memberi dampak terhadap derajat kesehatan masyarakat.

“Oleh karena kebutuhan itulah diperlukan SDM kesehatan yang bermutu dan merata,” ungkap Kepala Seksi Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan (PMTK) Dinkes Pandeglang Ratu Tanti Darmiasih disela kegiatan workshop kajian analisis kebutuhan SDM kesehatan bagi kasubag TU Puskesmas se Kabupaten Pandeglang yang digelar di aula PKPRI, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, workshop itu diperlukan sebagai bekal keterampilan bagi para kasubag TU melakukan peta kebutuhan jabatan struktural maupun fungsional ditingkat Puskesmas. “Melalui kegiatan ini kita juga sedang merancang kebutuhan ideal tenaga kesehatan di Kabupaten Pandeglang hingga 2016,” katanya.

Dijelaskan, hasil analisis nantinya akan ditindaklanjuti dengan workshop lanjutan berupa penentuan syarat kompetensi jabatan dan evaluasi jabatan dengan bantuan konsultan.

Tahapan kegiatan yang dilakukan, lanjut Tanti, akan menjadi bahan rekomendasi dalam rangka mendapat remunerasi (tambahan tunjangan red) bagi tenaga kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupatem Pandeglang. “Jika memenuhi ketentuan yang berlaku, berdasarkan hasil analisis dan evaluasi jabatan kinerja pegawai meningkat bisa saja menjadi salah satu syarat menuju remunerasi,” kata Tanti seraya menyebut ketentuan remunerasi hanya bisa diterapkan apabila kebutuhan belanja pegawai  Pemkab Pandeglang tidak melampaui 40 persen dari pendapatan asli daerahnya (PAD).

Ditambahkan, berdasarkan analisis jabatan kedepan akan ada perbedaan penghargaan bagi pegawai antara yang pekerjaannya banyak dengan yang sedikit, yang rajin dan yang malas.

“Dengan reformasi birokrasi, kesejahteraan PNS khususnya tenaga kesehatan ditentukan sesuai kinerja masing-masing,” katanya menambahkan. (mr.adesetiawan@gmail.com)***

Relawan Anti Pasung Evakuasi Penderita Gangguan Jiwa ke RSJ

PEMASUNGAN  akibat gangguan jiwa masih bisa ditemukan di banyak tempat, termasuk di wilayah Kabupaten Pandeglang. Sebab utama pemasungan pasien berpenyakit mental tersebut ditengarai akibat faktor kemiskinan dan ketidaktahuan, selain karena faktor ketakutan keluarga akibat seringnya mengamuk yang bisa melukai diri sendiri atau orang lain.

Koordinator Relawan Anti Pasung Kabupaten Pandeglang Hj. Mei Wijaya mengatakan, Jumlah rata-rata pasien gangguan jiwa saat ini diperkirakan mencapai angka satu persen dari jumlah penduduk. Sementara dari catatan tak resmi diperoleh data sedikitnya terdapat 25.000 kasus pemasungan akibat penyakit jiwa di indonesia.

“Angka korban pasung inilah yang sekarang sedang diperangi melalui kampanye nasional Indonesia Bebas Pasung  pada tahun 2014,” ujar Hj. Mei Wijaya, SKM, MARS, Rabu(16/5).

Dijelaskan, hingga saat ini jumlah pasien gangguan jiwa dipasung asal Kabupaten Pandeglang yang sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Grogol sebanyak 24 orang. Sementara yang telah diintervensi untuk berobat jalan sebanyak 86 orang penderita yang tersebar di delapan kecamatan yakni Kecamatan Majasari, Pandeglang, Cadasari, Mekarjaya, Banjar, Kaduhejo, Saketi, dan Jiput. “Sistem kerja kami mengevakuasi korban pasung ataupun mengintervensi pasien gangguan jiwa untuk diobati di RSJ Grogol,” jelasnya.

Hal itu dia lakukan karena Pandeglang tidak memiliki rumah sakit khusus gangguan jiwa. Padahal untuk memerangi kebiasaan pasung, menurut Mei kampanye perlu dilakukan dengan edukasi dan pemberian fasilitas yang memadai.

“Jadi, bila ada laporan Puskesmas, kader posyandu atau kerabat pasien, kami akan melakukan kunjungan rumah korban pasung dan hasilnya dilaporkan ke RSJ Grogol, kemudian tim medis akan datang menjemput ke rumah korban,” terang Mei yang aktif mengkampanyekan anti pasung di wilayah Kabupaten Pandeglang sejak tahun 2009.

Mei mengaku bersedia memfasilitasi pengobatan gangguan jiwa yang ditanganinya sampai sembuh, baik menggunakan fasilitas pengobatan Jamkesmas (gratis red) maupun atas biaya pengobatan yang menjadi tanggungannya selaku relawan.

Menurut penjelasan Mei yang dirilis melalui email wijayamei@ymail.com, seluruh pasien yang ditanganinya bisa disembuhkan, bahkan sudah banyak pasien gangguan jiwa yang bekerja kembali seperti layaknya orang normal.

Puskesmas Kaduhejo Siaga Persalinan 24 Jam

MASYARAKAT selalu mengharapkan pelayanan publik termasuk pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya.  Karena itu, jam pelayanan di Puskesmas secara bertahap ditingkatkan menjadi 24 jam. Hal itu untuk mengantisipasi kebutuhan warga setempat terutama kasus kegawatdaruratan dan pelayanan persalinan yang tak kenal waktu.

Kepala Puskesmas Kaduhejo Bidan Hj. Nining Setianingsih, Amd.Keb menyatakan, sejak diluncurkan program Jaminan persalinan (Jampersal) diawal 2011 pihaknya menyiagakan pelayanan persalinan 24 jam di fasilitas kesehatan Puskesmas dan bidan desa.

“Jampersal diperuntukan untuk membantu ibu-ibu melahirkan secara gratis juga untuk menekan angka kematian bayi dan ibu saat persalinan akibat tidak ditolong tenaga kesehatan, seperti dokter atau bidan,” kata Hj. Nining Setianingsih yang dihubungi, Senin (14/5) kemarin.

Dia juga mengatakan puskesmas siap merujuk ibu hamil dan melahirkan ke rumah sakit  jika mendapati persalinan dengan resiko tinggi.

Dijelaskan, saat ini jumlah bidan di Puskesmas Kaduhejo sebanyak 17 orang, 10 diantaranya bertugas sebagai bidan desa. “Memang kunjungan persalinan ke puskesmas belum terlalu banyak. Saat ini yang terbanyak persalinan oleh bidan desa, karena semua desa telah ditempatkan bidan,” jelasnya.

Menurutnya, melalui Jampersal yang diikuti pelayanan keluarga berencana (KB) diharapkan persalinan yang ditolong bidan semakin lebih banyak.

“Bagi ibu-ibu melahirkan yang mendapat bantuan Jampersal akan diminta dengan sangat untuk mengikuti program KB, terutama bagi ibu yang sudah memiliki banyak anak,” kata Nining.

Rangkaian Kegiatan Hari Perawat Sedunia, 12 Mei 2012

Dalam rangka memperingati Hari Perawat Sedunia atau International Nurses' Day tanggal 12 Mei mendatang dengan tema Closing The Gap : from Evidence to Nursing Action to Achieve Quality of Nursing Service dan kegiatan Hari Bidan Sedunia, Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik Ditjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan bersama Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) melaksanakan serangkaian kegiatan mulai tanggal 11 s.d 15 Mei 2012.Serangkaian kegiatan, antara lain dimulai dengan Workshop Nasional Keperawatan tanggal 11 Mei, waktu 08.00 wib di Auditorium Prof. Dr. GA Siwabessy Kemenkes.Workshop yang rencananya akan dibuka oleh Wakil Menteri Kesehatan, Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, MSc, PhD didampingi Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan, dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS, dan Direktur Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik, Suhartati, SKp, M.Kes.

Peserta Workshop dapat mengunjungi Indonesia Nursing Expo Praktik Mandiri Keperawatan. Tanggal 13 Mei waktu 06.00 wib di Lapangan Silang Monumen Nasional dilaksanakan kegiatan Senam Bersama dan Silahturahmi Akbar Perawat dan Bidan Indonesia. Kegiatan ini bertujuan menghimpun kembali semangat persatuan dan kesatuan perawat Indonesia untuk terus bekerja secara professional didukung dengan bukti ilmiah dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Indonesia. Kemudian kegiatan dilanjutkan pada tanggal 15 Mei waktu 08.00 wib di Auditorium Prof. Dr. GA Siwabessy Kemenkes tentang Workshop Nasional Kebidanan yang diperingati setiap tanggal 5 Mei bertema Midwives Save Life.

Melalui kegiatan peringatan Hari Perawat Sedunia Tahun 2012 diharapkan meningkatkan wawasan dan motivasi perawat mengenai berbagai evidence/kenyataan untuk berupaya mengurangi kesenjangan antara dunia pendidikan dan pelayanan di lapangan dengan meningkatkan kualitas pelayanan dan praktik keperawatan.

**Berita ini disiarkan oleh Subbagian Hubungan Masyarakat Ditjen Bina Upaya Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon 021-5277734 atau alamat e-mail : humas.buk@gmail.com

Sumber : DirjenBUK

Penderita Sakit Jiwa Jangan Dipasung

PENDERITA gangguan jiwa hendaknya tidak dipasung. Karena itu tidak akan menyelesaikan
masalah, dan malah membuat penyakitnya makin parah dan sukar untuk disembuhkan. Hal itu disampaikan
aktivis masalah kejiwaan dan kanker Pandeglang, Mei Wijaya, SKM, MARS kepada Banten Pos, Kamis (10/5).
Menurut Mei, jika ada penderita gangguan jiwa yang dipasung keluarganya, maka harus segera diselamatkan
dan harus segera mendapat perawatan. Kepala Puskesmas Majasari ini juga mengungkapkan, sebenarnya
gangguan kejiwaan bisa disembuhkan, asal keluarga penderita mau terbuka dan mencari cara yang tepat untuk mengobati anggota keluarganya.
“Jangan perlakukan penderita gangguan jiwa seperti binatang. Mereka juga manusia yang harus mendapatkan perawatan. Kami mencatat, di Pandeglang ini banyak sekali penderita gangguan kejiwaan yang dipasung keluarganya. Padahal itu tidak menyelesaikan masalah, dan tentu saja bukan cara yang tepat untuk menyembuhkan,” katanya
Khusus untuk penyakit kangker kata Mei, ditinjau dari sifat keganasannya sekurangnya ada tiga karakter
yang ditimbulkan oleh penyakit yang kerap menyebabkan kematian ini.
“Selain tumbuhnya sel kanker ganas tidak terkendali, kanker akan menyerang jaringan biologis vital di
dekatnya dan mampu bermigrasi ke jaringan tubuh yang lain melalui sirkulasi darah atau kelenjar getah
bening,” terangnya.
Tiga karakter ganas inilah yang bila tidak segera diatasi akan menimbulkan kematian. Namun bukan berarti
kanker tidak bisa disembuhkan.
“Caranya dengan melakukan deteksi dini dan diagnosis secara benar bahwa gejala yang muncul pada
tubuh adalah benar-benar sel kanker ganas,” terangnya.
Deteksi itu bisa dilakukan diantaranya dengan pemeriksaan biopsi, sehingga langkah dan tahapan pengobatan bisa dilakukan secara cepat dan tepat.
“Hal ini pernah saya lakukan sendiri saat mendeteksi kanker yang saya derita pada 2004 lalu. Penyakit kanker bisa disembuhkan, terutama bila sudah diketahui sejak awal dan mendapat tindakan perawatan yang tepat,” kata Mei. Mei mengajak penderita kanker untuk tegar dan tetap semangat untuk hidup sehat sambil mencari solusi pengobatan yang tepat.
“Sebab keberhasilan pengobatan juga sangat ditentukan oleh jenis kanker dan stadium kanker serta keadaan umum penderitanya, termasuk tekad dan usahanya untuk sembuh. Dalam kondisi seperti itu, peran keluarga dan orang-orang di sekelilingnya sangat penting,” pungkasnya.(MAM)

Sumber : BantenPos.Com

Pandeglang Masih Kekurangan Dokter

Pengurus IDI

Pandeglang Dilantik

HINGGA saat ini, jumlah dokter di Kabupaten Pandeglang masih kurang. Hal itu terlihat dari belum seimbangnya antara jumlah Puskesmas dengan jumlah tenaga dokter.
Hal itu dikatakan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pandeglang, Iskandar pada acara pelantikan pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kabupaten Pandeglang masa bakti 2012-2015, di Pendopo Pemkab Pandeglang, Kamis (10/5).
Turut hadir dalam acara pelantikan tersebut puluhan dokter yang bertugas di wilayah Kabupaten Pandeglang dan Bupati Pandeglang, Erwan Kurtubi dan Ketua Pengurus IDI Provinsi Banten, Sutresna Uce Kusumah.
Sementara dalam sambutannya, Bupati Erwan mengapresiasi pengabdian para dokter di Pandeglang meski dengan keterbatasan fasilitas dan anggaran.
Namun demikian kata Erwan, Pemkab Pandeglang terus berupaya untuk meningkatkan fasilitas dan prasarana kesehatan yang memadai serta penambahan tenaga kesehatan, khususnya dokter umum dan spesialis.
“Saya sangat mengapresiasi para dokter yang dengan ikhlas mau mengabdikan dirinya di sini (Pandeglang, red),” katanya.
Ditemui usai pelantikan, Ketua Pengurus IDI Cabang Pandeglang terpilih, dr. Asep Ceceng R mengatakan, kepengurusan IDI Pandeglang yang baru akan memberikan yang terbaik untuk pemerintah daerah dan masyarakat Pandeglang. Program kerja IDI Pandeglang yang paling dekat ujarnya, yakni meningkatkan indeks kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang baik.
“Acara pelantikan ini bukan hanya ceremony, tetapi merupakan amanat AD/ART organisasi yang harus dijalankan. Kami berkomitmen, dengan kepengurusan yang baru akan memberikan yang terbaik bagi pemerintah dan masyarakat Pandeglang,” kata Asep Ceceng R.
Asep mengakui, saat ini jumlah dokter di Kabupaten Pandeglang sebanyak 117 orang. Jumlah itu kata dia jelas belum memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Untuk itu kata dia, IDI terus berupaya mendorong dan memfasilitasi kebutuhan dokter di Pandeglang.
Namun kata dia, kebijakan untuk menambah tenaga dokter itu kembali kepada Pemkab Pandeglang selaku pemegang kewenangan tertinggi di daerah.
“Idealnya dalam satu Puskesmas itu terdapat satu dokter umum, namun hingga saat ini belum mencukupi. Maka kami mendorong dan memfasilitasi pemerintah untuk menambah jumlah dokter di Pandeglang,” terangnya.
Sementara untuk memperkuat intern organisasi IDI Pandeglang, lanjutnya, setiap dua atau tiga bulan sekali pihaknya akan melakukan sharing dengan para anggota IDI Pandeglang. Masih kata Asep, pengurus IDI Pandeglang berjumlah 38 orang. “Diharapkan kepengurusan IDI Pandeglang ini mampu memberikan yang
terbaik bagi Pandeglang,” pungkasnya.(ARI)

Sumber : BantenPos.Com

Inilah Program Pengendalian Kanker di Indonesia ( bagian-I)

KANKER merupakan salah satu penyakit penyebab kematian yang mendapatkan perhatian serius dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Beberapa program pengendalian pun telah disusun dan diterapkan sejak lima tahun yang lalu.

"Program pengendalian kanker secara terorganisir sudah dilakukan sejak sekitar lima tahun terakhir di Indonesia, sejalan dengan dibentuk dan aktifnya Direktorat Pengedalian Penyakit Tidak Menular di DitJen P2PL. Di pihak lain, pengendalian penyakit menular sudah jauh lebih lama banyak dikerjakan luas sejak Indonesia merdeka," tutur Prof dr Tjandra Yoga Aditama, SpP(K), MARS, DTM&H, DTCE, Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan RI dalam rilis yang diterima Okezone, Jumat (4/5/2012).
Beban ekonomi pengobatan kanker tidak hanya berdampak terhadap sistem kesehatan, tetapi juga untuk individu dan rumah tangga mereka yang terkena kanker. Dampak ini akan dirasakan paling kuat di kelompok sosioekonomi rendah, khususnya (meskipun tidak secara eksklusif) di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah di mana jaring pengaman sosial, seperti asuransi kesehatan universal kurang tersedia. Sebagai konsekuensinya, kanker bisa menjadi penyebab utama kemiskinan.
Mengingat pasien kanker membutuhkan perawatan jangka panjang, maka dibutuhkan tambahan beban ekonomi tersendiri bagi diri pasien dan keluarga. Oleh karenanya, diperlukan upaya pengendalian dari adanya penyakit ini.
Berikut lima kegiatan pengendalian kanker yang telah disusun dan dilaksanakan di Indonesia yang dipaparkan Tjandra.
1) Program Promotif dan Pencegahan
Penyebab utama kanker adalah penerapan gaya hidup yang tak sehat. Maka, promotif dan pencegahan merupakan salah satu program penting sebagai upaya pengendalian kanker.
"Kementerian Kesehatan telah memperkuat sosialisasi pengendalian kanker di berbagai daerah. Pedoman pengendalian faktor risiko kanker telah disusun untuk petugas kesehatan, kader, anak usia sekolah, dan masyarakat yang berisiko tinggi," jelas Tjandra.
Program promotif dan pencegahan dilaksanakan Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan lintas program, lintas sektor, organisasi pemerintah, swasta, dan masyarakat.
Konten program promotif dan pencegahan yang telah dilaksanakan meliputi Kampanye Nasional Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), dan advokasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
"Upaya pengendalian merokok, peningkatan aktivitas fisik, dan peningkatan konsumsi sayur buah telah terintegrasi dalam program PHBS," jelas Tjandra.
Selain kampanye PHBS, program lainnya adalah advokasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). KTR telah dilakukan Kementerian Kesehatan kepada Pemerintah Daerah. Setiap daerah diharapkan mempunyai kebijakan KTR pada fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, tempat bermain anak, dan tempat ibadah.
"Pada saat ini, sebanyak 43 Kabupaten/Kota di 21 provinsi telah mempunyai peraturan penerapan KTR di daerah masing-masing," katanya.
2) Program Deteksi dan Tindak Lanjut Dini
Program deteksi dini dilaksanakan untuk beberapa kanker yang dapat dideteksi secara dini, seperti kanker leher rahim, kanker payudara, kanker kolorektal, kanker orofaring, dan retinoblastoma.
Beberapa jenis kanker yang telah diadakan program deteksi dini oleh pemerintah adalah kanker payudara dan kanker leher rahim. Deteksi dini dan skrining kanker leher rahim dilakukan dengan metode Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) dan jika ditemukan IVA positif, maka dilakukan krioterapi dengan metode kunjungan tunggal.
Pertimbangan menggunakan metode IVA didasarkan pada efisiensi, efektivitas, dan fisibilitas dalam pelaksanaan skrining kanker leher rahim di seluruh pelosok Tanah Air, yang umumnya belum terjangkau fasilitas pemeriksaan patologi anatomi. Pada daerah perkotaan yang mempunyai atau dekat dengan fasilitas pemeriksaan patologi anatomi, sebagian masyarakat melakukan deteksi dini kanker leher rahim dengan pemeriksaan pap smear.
Deteksi dini kanker payudara menggunakan metode pemeriksaan klinis payudara oleh petugas terlatih/Clinical Breast Examination (CBE) dan SADARI. Kegiatan ini dilaksanakan di puskesmas, praktik dokter, bidan swasta, dan rumah sakit. Provider kegiatan ini adalah dokter umum dan bidan. Mammografi digunakan untuk pemeriksaan lanjutan kanker payudara pada fasilaitas kesehatan lebih tinggi (rumah sakit).
"Program deteksi dan tindak lanjut dini kanker payudara dan kanker leher rahim telah dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan melalui kerja sama dengan berbagai profesi dan pihak lainnya. Program deteksi dini kanker dapat dikembangkan berdasarkan prevalensi kanker di masing-masing daerah dan ketersediaan sumber daya," lanjut Tjandra.
Program deteksi dini kanker telah dicanangkan oleh Ibu Negara Indonesia sebagai program nasional pada 21 April 2008. Sampai 2011, program telah dikembangkan di 310 Puskesmas pada 84 kabupaten/kota di 17 provinsi, yaitu provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Barat, DKI Jakarta, Bali, Kaimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimanatan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Lampung, dan Banten.
"Program deteksi dini kanker dapat dikembangkan berdasarkan prevalensi kanker di masing-masing daerah dan ketersediaan sumber daya. Selain deteksi dini, buku saku untuk masyarakat untuk dapat melakukan deteksi dini sendiri pun dibagikan,” tutupnya. (tty)

Sumber : OkeHealth.Com