Bupati Erwan Sambut Rencana Kemenkes Bangun Rumah Sakit di Kecamatan Menes

BUPATI Pandeglang H. Erwan Kurtubi menyambut baik rencana Kemenkes yang akan membangun RS Pratama di Kecamatan Menes. Diapun menyatakan kesiapan Pemkab Pandeglang menyediakan lahan seluas 800 m2 dan bersedia melakukan koordinasi untuk dibangunnya sebuah rumah sakit.

Hal itu disampaikan Bupati Erwan disela-sela kunjungan rombongan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia (RI) dan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, di Kecamatan Menes, Senin (25/3).

“Menes sebagai salah satu pusat perkembangan budaya dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pandeglang sudah layak memiliki sebuah rumah sakit yang memudahkan warganya mengakses pelayanan kesehatan,” ujar Erwan.

Hadir dalam kesempatan tersebut  Sekretaris Jendral (Sekjen) Kemenkes RI, Dr. Supriyantoro, Ketua Komisi IX DPR RI Dr. Ribka Ciptaning, Ketua TP PKK Hj. Siti Erna Erwan, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Banten Dr. H. Djaja Buddy Suhardja, Kadinkes Pandeglang H. Deden Kuswan, Sekretaris Dinkes Pandeglang Hj. Nuriah, Wakil Ketua DPRD Pandeglang, Eri Suhaeri, Anggota DPRD Provinsi Banten Agus R Wisas, Camat Menes Atmaja Sutara serta kepala Puskesmas se Kabupaten Pandeglang.

Sementara itu, rombongan Kemenkes RI yang dipimpin  Sekretaris Jendral (Sekjen) Kemenkes RI, Dr. Supriyantoro mengatakn, pemerintah pusat melalui kemenkes mendukung rencana pembangunan rumah sakit (RS) Pratama (tanpa kelas red) yang akan dikembangkan di Kabupaten Pandeglang.

Menurut Supriyantoro, pembangunan rumah sakit pratama melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sangat dimungkinkan direalisasikan sepanjang sesuai dengan kebutuhan daerah dan melibatkan peran provinsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.“Kemenkes mendukung dikembangkan rumah sakit di wilayah kecamatan dengan tujuan  harus mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” katanya.

Dijelaskan, Kemenkes mendorong dibangunnya RS Pratama dengan kapasitas 50 sampai 100 tempat tidur yang mampu memberikan pelayanan kesehatan general (secara umum red). “Fungsi Puskesmas sebagai upaya kesehatan masyarakat (UKM) tetap akan dipertahankan ditingkat kecamatan, tetapi tidak anjurkan dikembangkan sebagai Puskesmas dengan tempat perawatan (Puskesmas DTP) yang belakangan banyak dilakukan di daerah,” ungkapnya.

Hal serupa diungkapkan Ketua Komisi IX DPR RI Dr. Ribka Ciptaning. Menurutnya gagasan mendirikan RS tanpa kelas merupakan kebutuhan warga setempat. “Mesti ada RS tanpa kelas di Menes,” tegas politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Dia menegaskan, Ide mendirikan rumah sakit tanpa kelas muncul saat dirinya bersama kader beberapa kali berkunjung blusukan ke wilayah Pandeglang, khususnya saat musibah banjir. “Kesehatan adalah hak rakyat dan menjadi tanggung jawab bersama. Oleh karena itu saya selaku ketua Komisi IX telah berkoordinasi dengan Kemenkes agar rencana pembangunan RS di Menes bisa direalisasikan pada tahun anggaran 2014,” tandas Ribka yang juga salah satu ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) partai berlambang banteng moncong putih pimpinan Megawati Sukarno Putri.