"Ada hampir 500 rumah sakit di kabupaten. Dan baru 30 persen yang memiliki layanan kesehatan jiwa. Tapi itu juga bukan layanan yang komprehensif, karena yang memiliki layanan rawat inap masih jarang. Padahal harusnya ada rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat. Tetapi kebanyakan hanya rawat jalan," terangnya pada diskusi peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di @america, Pacific Place, Jakarta, Jumat (10/10).
Dengan diresmikannya Undang-undang No 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, Kemkes menargetkan pencapaian 50 persen agar rumah sakit memiliki layanan kesehatan jiwa yang komprehensif dalam 5 tahun ke depan.
"Kita mengharapkan ke depannya akan terpenuhi untuk layanan preventif, edukatif dan layanan pengobatan. Dan juga kita berharap rasio tenaga profesional yang meningkat," tuturnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Indonesia harus memiliki sistem layanan kesehatan jiwa sendiri yang memadai, karena Indonesia tidak bisa meniru Amerika Serikat (AS) ataupun negara lain.
"Rasio psikiater di AS atau Australia tinggi, makanya kita tidak bisa menyamakan sistem kita dengan mereka. Jadi, kita saat ini akan menguatkan sistem layanan primer, dimana dokter umum yang kita latih, tapi tetap di bawah binaan psikiater," imbuhnya.
Menurutnya, saat ini rasio tenaga kerja profesional untuk kesehatan jiwa di Indonesia hanya 0,38 per seratus ribu, sedangkan di dunia adalah 4 per 100.000.
Hal senada juga diungkapkan Prof Byron Good PhD dari Universitas Harvard AS. Menurutnya, Indonesia membutuhkan strategi dan sistem khusus dalam menangani masalah kesehatan jiwa.
"Jadi perlu memberdayakan puskesmas untuk orang-orang di pedesaan, dimana jumlah kasus pemasungan di desa lebih banyak dibandingkan di perkotaan," imbuhnya melalui wawancara via Skype.
Sumber : beritasatu.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar